BEI Peringatkan Emiten: Karhutla Bisa Picu Kerugian Finansial hingga Jerat Hukum

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan perusahaan tercatat agar memasukkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam sistem manajemen risiko mereka. Dampaknya bukan cuma lingkungan, tapi juga kerugian finansial, gangguan operasional, hingga jerat hukum.

Peringatan itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, karhutla telah berubah menjadi persoalan korporasi yang menuntut perhatian serius dari emiten, terutama yang beroperasi di sektor berbasis lahan.

"Karhutla ini bukan semata persoalan lingkungan, dampaknya dapat menjalar menjadi risiko finansial, hukum, operasional, bahkan reputasi dari perusahaan," ujar Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Desakan Publik soal Karhutla Meningkat Tajam

Peringatan BEI tidak muncul di ruang kosong. Pemantauan Drone Emprit pada 26 Agustus hingga 17 Oktober 2026 mencatat lebih dari 4,44 juta percakapan mengenai karhutla di berbagai platform media sosial, mulai dari X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, hingga Threads.

Dari jumlah itu, 67% percakapan memiliki sentimen negatif. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu karhutla telah menjadi tekanan reputasi yang nyata bagi perusahaan yang namanya terseret dalam persoalan ini.

Bagi emiten, sentimen publik semacam ini bukan sekadar riak di media sosial. Tekanan opini bisa memicu boikot produk, menurunkan kepercayaan mitra dagang, hingga mempersulit akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang semakin ketat menilai risiko lingkungan.

Iding menilai perusahaan perlu menjadikan pengelolaan risiko lingkungan sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko korporasi. Perusahaan juga diminta terbuka menyampaikan informasi material terkait risiko tersebut, dengan dukungan data dan bukti yang memadai.

Risiko yang Mengintai Emiten di Balik Karhutla

Menurut Iding, dampak karhutla dapat merembet ke berbagai aspek bisnis. Perusahaan tidak hanya menghadapi risiko kerusakan aset dan terganggunya kegiatan operasional, tetapi juga potensi masalah hukum, hambatan rantai pasok, hingga rusaknya reputasi.

Berikut sejumlah risiko yang perlu diantisipasi emiten menurut peringatan BEI:

• Risiko finansial: kerusakan aset, biaya pemulihan lahan, dan potensi denda atau ganti rugi.
• Risiko hukum: jerat pidana dan gugatan perdata jika perusahaan terbukti lalai atau membuka lahan dengan cara membakar.
• Risiko operasional: terganggunya kegiatan produksi dan distribusi akibat kabut asap serta penutupan akses.
• Risiko rantai pasok: hambatan pasokan bahan baku dari pemasok yang terdampak bencana.
• Risiko reputasi: sentimen negatif publik yang berujung pada boikot dan hilangnya kepercayaan investor.

Karena itu, keterbukaan informasi menjadi kunci. Investor perlu tahu seberapa besar eksposur perusahaan terhadap risiko lingkungan dan langkah mitigasi yang sudah disiapkan manajemen.

33 Juta Investor Menanti Laporan yang Lebih Transparan

Keterbukaan informasi semakin penting seiring pesatnya pertumbuhan pasar modal Indonesia. Iding menyebut jumlah investor telah melampaui 33 juta orang, sedangkan jumlah perusahaan tercatat di BEI mencapai 962 perusahaan.

Artinya, semakin banyak investor yang mengandalkan informasi perusahaan untuk menentukan keputusan investasi. Karena itu, BEI mendorong emiten meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pelaporan.

Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah keterkaitan antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dengan begitu, investor bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan serta langkah yang disiapkan untuk mengatasinya.

Selama ini, laporan keberlanjutan kerap diposisikan sebagai dokumen terpisah yang sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Padahal, jika dikaitkan dengan laporan keuangan, dokumen itu bisa menjadi alat ukur yang jujur bagi investor dalam menilai ketahanan perusahaan menghadapi guncangan lingkungan.

OJK: Risiko Iklim Sudah Menjadi Risiko Keuangan

Peringatan mengenai dampak risiko lingkungan terhadap dunia usaha juga disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Menurutnya, risiko iklim kini telah berkembang menjadi risiko keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

OJK perlu menilai kondisi debitur yang terdampak bencana, termasuk kemampuan mereka untuk membayar kewajiban kepada lembaga jasa keuangan.

"Jadi semua risiko iklim saat ini yang terjadi itu sudah berubah menjadi risiko keuangan. Mempengaruhi kualitas aset, risiko kredit, klaim asuransi serta nilai investasi," kata Friderica.

Ia menjelaskan, gangguan lingkungan juga bisa berdampak lebih luas, mulai dari sektor kesehatan, produksi, dan logistik hingga memicu kenaikan inflasi. Dengan demikian, dampak bencana lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan sektor lingkungan semata.

Pandangan OJK itu mempertegas bahwa tekanan lingkungan tidak berhenti di hutan dan lahan. Rantai dampaknya menjalar ke neraca bank, kualitas kredit, hingga portofolio asuransi yang harus menanggung klaim akibat bencana.

Data dan Mitigasi Jadi Syarat Baru bagi Emiten

Di tengah meningkatnya risiko tersebut, perusahaan perlu memiliki data yang memadai untuk mengukur dampak perubahan iklim terhadap kegiatan usaha. Perusahaan juga harus mampu menjelaskan langkah mitigasi yang telah disiapkan.

Keterbukaan informasi menjadi penting agar investor dapat menilai seberapa besar risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan dan sejauh mana kesiapan mereka dalam mengantisipasinya.

Bagi emiten, tuntutan ini menuntut kerja keras internal. Perusahaan perlu memetakan lokasi operasional yang rawan karhutla, menyiapkan prosedur tanggap darurat, hingga membangun sistem pemantauan titik panas yang terhubung dengan keputusan bisnis.

Langkah berikutnya, BEI dan OJK diperkirakan akan terus mendorong penguatan pelaporan berkelanjutan. Perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko menghadapi sanksi pasar, tekanan investor, hingga kesulitan memperoleh pendanaan.

Sejumlah referensi mengenai standar pelaporan keberlanjutan dan tata kelola risiko dapat dilihat melalui situs resmi BEI yang memuat ketentuan keterbukaan informasi bagi perusahaan tercatat.

Analisis Redaksi

Peringatan BEI ini layak dibaca sebagai sinyal bahwa pasar modal Indonesia mulai serius memandang risiko lingkungan sebagai risiko investasi. Selama bertahun-tahun, karhutla diperlakukan sebagai musibah musiman yang cukup ditangani dengan pemadaman dan imbauan. Padahal, dampaknya terhadap neraca perusahaan jauh lebih panjang dari masa kebakaran itu sendiri.

Yang menarik, tekanan datang dari dua arah sekaligus: BEI sebagai pengelola bursa dan OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan. Jika keduanya konsisten, emiten tidak lagi bisa menyembunyikan eksposur lingkungan di balik laporan keberlanjutan yang penuh kalimat normatif tanpa angka. Investor 33 juta orang berhak tahu perusahaan mana yang benar-benar siap dan mana yang sekadar berjanji.

Namun, peringatan tanpa penegakan hanya akan menjadi wacana. Pertanyaannya sederhana: apakah BEI akan menindak emiten yang terbukti lalai, atau cukup puas dengan imbauan? Tanpa sanksi yang jelas, risiko lingkungan akan tetap dianggap biaya kecil dibandingkan keuntungan membuka lahan dengan cara murah.

Sumber: idx.co.id