PGN-Kejati Jawa Tengah Perkuat Kerja Sama Hukum, Kunci Ekspansi Gas di Batang dan Kendal

PGN memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Perjanjian Kerja Sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026).

Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, menempatkan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta mendukung kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi.

PKS diteken General Manager PGN Sales and Operation Region III, Hedi Hedianto, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, S.H., M.H. Turut menyaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, serta Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Tengah, Dr. Setyowati, S.H., M.H.

"Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026," kata Hery Murahmanta dalam keterangan tertulis yang diterima suarabanyuurip.com, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Penandatanganan PKS Datun di Semarang

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (9/11/2026). Hedi Hedianto mewakili PGN Sales and Operation Region III, sementara Teguh Subroto menandatangani untuk pihak Kejati Jawa Tengah.

Hery Murahmanta menyebut langkah itu bukan perjanjian yang berdiri sendiri. Ada payung hukum lebih besar, yakni nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung RI yang ditandatangani 9 Januari 2026.

Dari payung itulah PGN menurunkan kerja sama ke tingkat wilayah operasional. Sebelum Jawa Tengah, sinergi serupa sudah dijalin dengan Kejati Jawa Timur.

"Sinergi tersebut terus diperluas melalui kerja sama dengan kejaksaan di berbagai wilayah operasional PGN, termasuk sebelumnya dengan Kejati Jawa Timur," ujar Hery.

Ruang lingkup PKS mencakup penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bidang ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain sesuai kewenangan Kejaksaan.

Yang disepakati bukan hanya penandatanganan dokumen. Hery menegaskan kerja sama ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan, bukan sekadar seremoni di atas kertas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada empat nama yang muncul dalam prosesi ini. Dari PGN: Hedi Hedianto sebagai penanda tangan, dan Hery Murahmanta sebagai saksi dari jajaran direksi.

Dari Kejati Jawa Tengah: Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Dr. Setyowati sebagai Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ikut menyaksikan.

Hery menempatkan dukungan dan koordinasi di bidang hukum sebagai penunjang kegiatan usaha PGN. Terutama untuk pengelolaan aset, pelaksanaan operasional, dan pengembangan infrastruktur gas bumi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Menurut dia, koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan dibutuhkan agar setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum serta prinsip kepatuhan perusahaan.

Dari sisi Kejaksaan, Teguh Subroto menyambut baik kerja sama itu sebagai langkah memperkuat koordinasi penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.

Teguh juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan. Tujuannya agar potensi persoalan hukum dalam kegiatan perusahaan bisa diidentifikasi dan ditangani tepat sejak dini.

Latar Belakang: Peran PGN dan Kewenangan Datun Kejaksaan

PGN adalah Subholding Gas Pertamina yang mengemban tugas menyediakan dan menyalurkan gas bumi. Jangkauan layanannya mencakup sektor industri, komersial, dan rumah tangga.

Peran itu membuat penguatan aspek hukum menjadi semakin penting. Hery menyebut hal tersebut berkaitan dengan dukungan PGN terhadap ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan punya kewenangan yang sudah diatur peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Skema kerja sama seperti ini lazim dipakai badan usaha milik negara untuk memperkuat kepatuhan. Lewat pendampingan sejak awal, potensi sengketa bisa ditekan sebelum berkembang menjadi perkara.

Bagi PGN, payung kerja sama dengan Kejaksaan Agung sejak 9 Januari 2026 menjadi dasar untuk mereplikasi model serupa di tiap wilayah operasional. Jawa Timur lebih dulu, lalu Jawa Tengah.

Pola bertahap itu menunjukkan pendekatan PGN yang tidak seragam. Setiap wilayah dinilai sesuai kebutuhan operasional dan potensi pertumbuhan industrinya masing-masing.

Dampak: Peluang Gas Bumi di Kawasan Industri Batang dan Kendal

Jawa Tengah punya bobot tersendiri dalam peta ekspansi PGN. Hery menyoroti perkembangan kawasan industri, khususnya di Batang dan Kendal, yang membuka peluang peningkatan pemanfaatan gas bumi.

Dua kawasan itu disebut sebagai bagian dari perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi PGN. Perusahaan mengaku terus mencermati perkembangan kebutuhan energi di wilayah tersebut.

"Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan," kata Hery.

Ada dua syarat yang ditempatkan PGN sendiri: kesiapan pasokan dan kebutuhan pelanggan. Artinya, ekspansi jaringan tidak otomatis mengikuti pertumbuhan kawasan industri, tetapi menunggu keduanya matang.

Dari sisi kepatuhan, PKS ini memberi kanal koordinasi ketika muncul persoalan hukum, misalnya terkait pengelolaan aset atau pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

Hery menambahkan, penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko hukum merupakan bagian penting untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan.

Bagi konsumen industri di Batang dan Kendal, implikasi praktisnya berlapis. Kepastian pasokan dan kepastian legalitas proyek sama-sama menentukan kecepatan jaringan gas sampai ke pabrik.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi Berkelanjutan dan Perluasan Wilayah

Setelah tanda tangan, pekerjaan berikutnya adalah menjaga koordinasi tetap berjalan. Teguh menekankan komunikasi berkelanjutan agar potensi persoalan hukum teridentifikasi sejak dini.

PGN menargetkan tiga hasil dari kerja sama ini: kepastian pelaksanaan kegiatan usaha, efektivitas pengelolaan risiko hukum, dan kelancaran operasional serta pengembangan infrastruktur gas bumi.

Perluasan ke wilayah lain juga terbuka. Hery menyebut sinergi dengan kejaksaan di berbagai wilayah operasional PGN terus diperluas, mengikuti pola yang sudah berjalan di Jawa Timur dan kini Jawa Tengah.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam kerja sama ini:

• Bantuan hukum dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
• Pendampingan untuk kegiatan operasional dan pengelolaan aset PGN.
• Identifikasi dini potensi persoalan hukum di wilayah operasional.
• Dukungan legalitas bagi pengembangan infrastruktur gas bumi secara bertahap.
• Penyelesaian masalah hukum di dalam maupun di luar pengadilan sesuai kewenangan.

Untuk konteks kebijakan energi, kerja sama BUMN dengan aparat penegak hukum bukan hal baru. Sejumlah perusahaan memakai skema serupa, seperti yang terlihat pada pola pendampingan hukum di sektor energi dan infrastruktur, misalnya pembahasan pada kanal resmi Kementerian ESDM.

Yang belum diungkap dalam keterangan tertulis adalah nilai kerja sama, durasi PKS, dan daftar proyek spesifik di Batang maupun Kendal. PGN juga tidak menyebut angka kebutuhan pasokan gas untuk dua kawasan industri tersebut.

Jawaban atas detail itu akan menentukan seberapa cepat dampak PKS ini terasa di lapangan. Sebab, percepatan proyek gas bumi biasanya bergantung pada kepastian pasokan, pelanggan, dan legalitas lahan maupun kontrak.

Analisis Redaksi

Langkah PGN meneken PKS dengan Kejati Jawa Tengah masuk kategori konsolidasi internal, bukan terobosan bisnis. Nilainya terletak pada pencegahan: memastikan persoalan hukum tidak menjadi penghambat ketika proyek gas di Batang dan Kendal mulai berjalan.

Yang perlu dicermati, kerja sama hukum sering berhenti pada seremoni. Ukurannya sederhana. Apakah pendampingan benar-benar dipakai sejak tahap perencanaan proyek, atau baru dipanggil ketika masalah sudah membesar.

Pernyataan Teguh soal identifikasi dini justru menjadi kunci. Jika koordinasi berjalan rutin, risiko sengketa lahan, kontrak, dan aset bisa ditekan sebelum masuk ranah pengadilan.

Namun ada batas yang harus dijaga. Pendampingan hukum oleh Kejaksaan tidak boleh membuat perusahaan kehilangan kewaspadaan sendiri. Kepatuhan tetap tanggung jawab manajemen, bukan tugas pihak luar.

Bagi publik Jawa Tengah, taruhan sebenarnya ada pada pasokan. Kawasan industri Batang dan Kendal butuh kepastian energi, bukan sekadar dokumen kerja sama. Tanpa pasokan yang siap, jaringan gas hanya jadi garis di peta.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada acara penandatanganan di Semarang. Ujiannya ada pada apakah pipa gas benar-benar sampai ke pabrik-pabrik di dua kawasan itu, dengan legalitas yang rapi dan pasokan yang cukup.