Forum Kepatuhan Jamsostek Sinjai Dibentuk, Ratnawati Arif Minta Pekerja Honor hingga Perangkat Desa Terdaftar

Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif membuka Rapat Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai di Command Center pada Selasa (10/11/2026), hasil kerja sama Kejaksaan Negeri Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan. Forum ini dibentuk untuk memastikan seluruh pekerja di Sinjai memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, para asisten Setdakab Sinjai, kepala perangkat daerah terkait, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai bersama jajarannya, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya. Kehadiran lintas institusi itu menandai bahwa persoalan kepatuhan Jamsostek tidak lagi hanya urusan dinas ketenagakerjaan.

Tujuan Forum Kepatuhan Jamsostek Sinjai

Pembentukan forum ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja. Cakupannya luas: penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja rentan, hingga pekerja migran.

Menurut laporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Sinjai, penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sinjai perlu didukung pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaannya. Karena itu, forum kepatuhan dianggap sebagai instrumen yang perlu dibentuk.

Dalam sambutannya, Ratnawati menyebut forum ini sebagai wadah koordinasi untuk memastikan penegakan aturan berjalan seiring edukasi dan pendampingan. Ia menilai kepatuhan sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang akuntabel, sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan perlindungan pekerja konstruksi.

"Kita ketahui bersama bahwa jaminan ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan amanat konstitusi dan hak normatif setiap pekerja. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Selain itu, di tingkat daerah, komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Bupati Sinjai No. 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2024," ungkap Bupati.

Pekerja Honorer hingga Perangkat Desa Wajib Terdaftar

Ratnawati memberi instruksi langsung kepada kepala perangkat daerah dan kepala desa. Seluruh tenaga kerja dalam lingkup tanggung jawab mereka harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Yang dimaksud mencakup tenaga honorer, PPPK paruh waktu, perangkat desa, dan pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBD maupun APBDesa. Instruksi ini menutup celah yang selama ini sering menjadi titik lemah kepatuhan di daerah: pekerja informal dan pekerja yang dibiayai anggaran pemerintah.

Pimpinan perusahaan, badan usaha, dan penyedia jasa konstruksi juga diminta memperhatikan hak karyawannya melalui jaminan perlindungan kesehatan dan sosial. Menurut Bupati, perlindungan pekerja adalah investasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas daerah.

Ia berharap Forum Kepatuhan menjadi motor penggerak perluasan cakupan atau universal coverage di Sinjai.

"Oleh karena itu, mari kita jalankan fungsi forum secara optimal sekaligus mendukung percepatan implementasi program, menegakkan kepatuhan, melakukan edukasi dan sosialisasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Tetap kedepankan edukasi dan pendampingan, namun juga tegakkan aturan secara proporsional bagi pihak yang secara sengaja mengabaikan kewajiban," demikian Hj. Ratnawati menegaskan.

Dasar Hukum dan Konteks Kebijakan Jamsostek

Pembentukan forum ini berdiri di atas beberapa landasan hukum yang saling menopang. Di tingkat nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjadi payung utama penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-undang itu menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Hak tersebut bersifat normatif, bukan pemberian sukarela dari pemberi kerja.

Di tingkat daerah, Sinjai memiliki Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan itu kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2024.

Kehadiran Kejaksaan Negeri Sinjai dalam forum ini penting dicatat. Pendampingan kejaksaan dalam program kepatuhan biasanya berfungsi sebagai pengawal hukum agar pelaksanaan kewajiban tidak berhenti pada imbauan. Pola serupa dipakai di sejumlah daerah untuk program yang menyentuh hak publik.

Bagi pekerja, kepatuhan pemberi kerja menentukan apakah klaim kecelakaan kerja atau jaminan kematian bisa cair saat dibutuhkan. Bagi pemerintah daerah, kepatuhan menjadi indikator tata kelola yang bersih dan berpihak pada warga.

Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha di Sinjai

Jika forum ini berjalan sesuai rancangan, ada sejumlah dampak yang bisa dibaca dari kebijakan tersebut:

• Pekerja honorer dan PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah masuk dalam perlindungan Jamsostek.
• Perangkat desa dan pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBDesa memperoleh jaminan yang sama.
• Pekerja jasa konstruksi, pekerja rentan, dan pekerja migran mendapat kepastian perlindungan.
• Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi menghadapi pengawasan kepatuhan yang lebih ketat.
• Pemerintah daerah memiliki jalur koordinasi resmi untuk edukasi, sosialisasi, dan rekomendasi kebijakan.

Bagi dunia usaha, kepatuhan berarti tambahan biaya iuran. Namun kepatuhan juga mengurangi risiko sengketa saat terjadi kecelakaan kerja, karena kewajiban hukum pemberi kerja sudah dipenuhi.

Untuk pekerja rentan dan bukan penerima upah, forum ini membuka peluang pendaftaran yang lebih terarah. Selama ini kelompok tersebut paling sulit dijangkau program karena tidak memiliki hubungan kerja formal dengan satu pemberi kerja tetap.

Langkah Selanjutnya dan Optimisme Pemerintah Daerah

Bupati dan Wakil Bupati optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Sinjai, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain akan memperkuat sistem perlindungan sosial. Menurut keduanya, peningkatan pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik.

Forum yang baru dibentuk kini menghadapi pekerjaan rumah yang jelas: mempercepat implementasi program, menegakkan kepatuhan, menjalankan edukasi dan sosialisasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pendekatan yang dipilih adalah edukasi dan pendampingan lebih dulu, dengan penegakan aturan secara proporsional bagi pihak yang sengaja mengabaikan kewajiban. Formula itu akan diuji di lapangan, terutama pada sektor konstruksi dan pekerja informal yang menjadi sasaran perluasan cakupan.

Informasi resmi mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diakses melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Target akhirnya satu: Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Sinjai.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari rapat di Command Center itu bukan seremoni pembukaannya, melainkan daftar kelompok yang disebut Bupati. Tenaga honorer, PPPK paruh waktu, perangkat desa, dan pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBD/APBDesa adalah kategori yang paling sering lolos dari jaring kepatuhan Jamsostek. Selama ini program jaminan sosial ketenagakerjaan cenderung identik dengan karyawan pabrik atau perusahaan besar. Menyebut kelompok tersebut secara eksplisit berarti pemerintah daerah mengakui ada pekerja yang selama ini bekerja tanpa payung perlindungan.

Kehadiran Kejaksaan Negeri Sinjai memberi bobot berbeda pada forum ini. Pendampingan aparat penegak hukum membuat kepatuhan tidak berhenti sebagai imbauan yang mudah diabaikan. Namun efektivitasnya bergantung pada satu hal yang tidak dibahas dalam rapat: data. Tanpa pemetaan jumlah pekerja di tiap perangkat daerah, desa, dan proyek konstruksi, forum ini hanya akan menghasilkan daftar rekomendasi tanpa angka.

Pemerintah Kabupaten Sinjai juga perlu konsisten pada janjinya sendiri. Bila kepala perangkat daerah dan kepala desa diminta mendaftarkan tenaga kerja mereka, anggaran iuran harus disiapkan dalam APBD dan APBDesa, bukan dibebankan pada pekerja yang upahnya sudah minim. Forum kepatuhan yang baik diukur dari jumlah pekerja yang benar-benar terlindungi saat klaim diajukan, bukan dari banyaknya rapat yang digelar.