Psikologi Forensik untuk Korban Kekerasan: Wamen PPPA Minta Keadilan Tak Melukai Lagi

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikolog forensik sepanjang proses hukum. Tujuannya satu: memastikan korban tetap aman dan tidak mengalami trauma berulang saat mencari keadilan.

Pernyataan itu disampaikan Veronica dalam Simposium Temu Ilmiah Nasional Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) di Jakarta, Selasa. Ia menempatkan psikologi forensik sebagai penyeimbang sistem hukum yang kerap hanya membaca berkas, bukan manusia di baliknya.

Veronica Tan: Hukum Jangan Salah Membaca Manusia

Dalam pidatonya, Veronica menegaskan posisi psikologi forensik bukan sebagai pengganti proses hukum. Perannya melengkapi, terutama ketika aparat berhadapan langsung dengan korban yang membawa luka psikologis.

"Psikologi forensik dibutuhkan bukan untuk menggantikan hukum, tetapi agar hukum tidak salah membaca manusia. Ketika berhadapan dengan korban, kita perlu memahami kondisi psikologis, pengalaman, dan trauma yang mereka alami," ujar Veronica Tan di Jakarta, Selasa.

Ia menyoroti risiko yang jarang dibahas: proses pencarian keadilan bisa berubah menjadi sumber luka baru. Pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyudutkan, dan prosedur yang tidak ramah anak menjadi pemicu trauma berulang bagi korban.

"Jangan sampai proses mencari keadilan justru membuat perempuan dan anak kembali terluka," katanya.

Menurut Veronica, kehadiran psikolog forensik membantu penegak hukum menemukan kebenaran tanpa mengorbankan kondisi psikologis korban. Ia menempatkan dua kepentingan itu sejajar, bukan saling meniadakan.

Simposium Apsifor menjadi panggung bagi Kementerian PPPA untuk menegaskan arah kebijakan. Bukan sekadar imbauan moral, tetapi kerja teknis yang menyentuh standar pemeriksaan psikologis di seluruh Indonesia.

KUHAP Baru dan UU TPKS Perkuat Peran Ahli Psikologi

Kebutuhan atas psikologi forensik semakin menguat seiring pengakuan peran ahli psikologi dalam sistem hukum. Veronica menyebut dua pintu masuk utama: KUHAP yang baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kedua regulasi itu memberi ruang lebih jelas bagi keterangan ahli psikologi dalam pembuktian perkara. Konsekuensinya, permintaan atas pemeriksaan psikologis meningkat, termasuk di daerah yang kapasitasnya belum merata.

Di titik inilah persoalan muncul. Veronica mengakui pelaksanaan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan:

• Kompetensi pemeriksa yang belum seragam antarwilayah.
• Penggunaan instrumen asesmen yang berbeda-beda.
• Kepastian waktu penyelesaian asesmen yang belum terjamin.

Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan dapat mendukung proses hukum sekaligus memenuhi hak korban. Pemeriksaan yang lambat atau tidak standar berisiko melemahkan posisi korban di ruang sidang.

Kesenjangan ini bukan soal administratif semata. Ketika kualitas pemeriksaan bergantung pada siapa yang kebetulan bertugas, akses korban terhadap keadilan ikut ditentukan oleh lokasi tempat ia tinggal.

Pedoman Pemeriksaan Psikologis Sedang Disusun Bersama Apsifor

Kementerian PPPA bersama Apsifor tengah menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum. Dokumen ini dirancang menjadi acuan bersama bagi psikolog, penyidik, dan pendamping korban.

Veronica berharap pedoman tersebut memutus ketergantungan pada figur individu. Standar yang sama harus berlaku di mana pun korban berada, tanpa memandang kota besar atau kabupaten terpencil.

"Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada. Kami juga mengajak Apsifor untuk ikut menguji, menyempurnakan, dan membantu meningkatkan kapasitas psikolog di daerah," kata Veronica Tan.

Ajakan itu menempatkan Apsifor bukan hanya sebagai penyusun, tetapi juga penguji lapangan. Organisasi profesi diminta terlibat dalam peningkatan kapasitas psikolog di wilayah yang selama ini minim sumber daya.

Bagi Kementerian PPPA, pedoman ini menjadi instrumen untuk menyeragamkan mutu layanan. Tanpa standar, hasil asesmen sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Kapasitas Mental dan Disabilitas dalam Proses Peradilan

Dalam forum yang sama, Kepala Seksi Psikiatri Forensik Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) Natalia Widiasih Raharjanti memaparkan pentingnya penilaian kapasitas mental pada individu dengan disabilitas mental dan intelektual dalam proses hukum.

Pemeriksaan, menurut Natalia, perlu dilakukan secara cermat. Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan: kondisi individu saat peristiwa terjadi, kemampuan memahami proses hukum, serta faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilakunya.

Penilaian tersebut dibutuhkan untuk mendukung peradilan yang adil sekaligus menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ia menolak asumsi yang menyamakan disabilitas dengan ketidakmampuan hukum.

"Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan. Kapasitas mental perlu dinilai secara menyeluruh dengan melihat kondisi dan konteks saat peristiwa terjadi. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara tepat agar hak individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil tetap terpenuhi," kata Natalia.

Pandangan itu melengkapi seruan Veronica dari sisi berbeda. Keduanya bertemu pada satu titik: sistem hukum membutuhkan alat baca psikologis yang presisi, baik untuk korban maupun bagi individu yang berhadapan dengan proses peradilan.

Dampak bagi Korban dan Arah Kebijakan Berikutnya

Jika pedoman selesai dan diterapkan, dampak paling langsung dirasakan korban di daerah. Pemeriksaan yang terstandar mempersingkat proses, mengurangi jumlah wawancara berulang, dan menekan risiko trauma sekunder.

Di sisi lain, penyidik memperoleh keterangan ahli yang lebih konsisten. Kualitas alat bukti meningkat, sementara ruang tafsir sepihak terhadap kondisi korban menyempit.

Namun pekerjaan rumah tetap besar. Peningkatan kapasitas psikolog di daerah membutuhkan anggaran, pelatihan, dan pengawasan mutu berkelanjutan. Tanpa itu, pedoman berisiko berhenti sebagai dokumen.

Kementerian PPPA belum memerinci tenggat penyelesaian pedoman maupun cakupan pelatihan yang akan digelar. Yang jelas, uji publik dan penyempurnaan oleh Apsifor menjadi tahap yang disebut Veronica sebagai bagian dari proses penyusunan.

Simposium Apsifor sendiri menjadi penanda bahwa diskusi psikologi forensik mulai bergeser dari ruang akademik ke meja kebijakan. Untuk korban kekerasan, pergeseran itu menentukan apakah keadilan datang tanpa menambah luka.

Analisis Redaksi

Ada satu kalimat Veronica Tan yang layak digarisbawahi: hukum tidak boleh salah membaca manusia. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyentuh titik terlemah penanganan kasus kekerasan di Indonesia. Selama ini, korban sering diperlakukan sebagai sumber keterangan, bukan sebagai manusia yang sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya.

Pengakuan peran ahli psikologi dalam KUHAP baru dan UU TPKS memang kemajuan. Tetapi pengakuan di atas kertas tidak otomatis mengubah praktik di lapangan. Selama kompetensi pemeriksa, instrumen asesmen, dan waktu penyelesaian masih berbeda-beda antarwilayah, kualitas keadilan tetap ditentukan oleh kode pos korban. Itu bentuk ketidakadilan yang jarang masuk pemberitaan, tetapi dirasakan setiap hari oleh mereka yang mencari keadilan di daerah.

Karena itu, pedoman pemeriksaan psikologis yang sedang disusun bersama Apsifor patut diawasi ketat, bukan sekadar disambut baik. Publik perlu tahu kapan dokumen itu selesai, bagaimana ia diuji, dan siapa yang mengawasi penerapannya. Tanpa pengawasan, pedoman hanya menambah satu berkas di rak. Yang dibutuhkan korban bukan berkas, melainkan kepastian bahwa ketika mereka melapor, proses hukum tidak akan menambah luka yang sudah ada.

Sumber: jatim.antaranews.com, antaranews.com