Desakan Gibran Mundur Menguat, Puan Maharani: Itu Urusan Internal Partai Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya tidak akan mencampuri desakan sejumlah partai agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, setiap partai punya mekanisme dan aturan sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat dimintai tanggapan soal gelombang dorongan dari sejumlah partai politik agar Gibran meninggalkan kursi wapres. Desakan itu muncul menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres.

Puan: Itu Hak Partai-Partai, Bukan Wilayah DPR

Puan memilih tidak ikut campur dalam urusan yang ia nilai sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik masing-masing. Ia menyebut dorongan agar Gibran mundur merupakan hak setiap partai untuk menentukan sikap.

“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski desakan terus menguat, Puan memastikan belum ada keputusan resmi apa pun terkait posisi Gibran. Hingga saat ini, mantan Wali Kota Solo itu masih menjabat sebagai wakil presiden.

“Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sikap Puan ini menempatkan DPR pada posisi menunggu. Lembaga legislatif tidak serta-merta merespons tekanan publik dan partai, melainkan menyerahkan langkah politik ke mekanisme internal masing-masing partai.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat Menunggu Pembukaan Masa Sidang

Selain desakan mundur, muncul dorongan dari sejumlah fraksi di DPR RI agar dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran. Puan mengaku sudah menerima informasi mengenai usulan tersebut.

Ia menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul HMP itu setelah pembukaan masa sidang DPR pada hari yang sama. Namun ia belum memerinci bentuk tindak lanjut yang akan diambil.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelas Puan.

Puan menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Ia menyebut DPR akan taat pada aturan konstitusi dalam menyikapi usulan HMP.

“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Sebelum menentukan langkah, pimpinan DPR akan lebih dulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi. Puan menyebut sejumlah masukan telah diterima selama masa reses, baik melalui fraksi, Badan Musyawarah (BAM), maupun anggota-anggota fraksi.

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” terang Puan.

Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Jadi Pemicu

Gelombang desakan ini berakar pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres. Putusan itu dinilai sejumlah pihak membuka ruang pertanyaan soal keabsahan pencalonan Gibran.

Buntut putusan tersebut, banyak partai mendorong agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai wapres. Dorongan itu tidak hanya datang dari partai di luar pemerintahan, tetapi juga mengemuka di ruang parlemen.

Sejumlah nama politikus PDI Perjuangan turut menyuarakan sikap. Deddy Sitorus, misalnya, disebut mendesak Gibran mundur setelah suket penyetaraan ijazah dinyatakan tidak sah. Nama Hendrawan Supratikno juga muncul dalam pemberitaan terkait, dengan pernyataan bahwa MK dan MA sudah memutuskan nasib Gibran sehingga tinggal proses politik di Senayan.

Isu ini pun bergerak cepat. Dari soal ijazah, wacana melebar ke pertanyaan tentang legitimasi politik Gibran sebagai wakil presiden, lalu bermuara pada usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.

Puan sendiri sebelumnya sempat meminta masyarakat menyikapi isu Gibran dengan kepala dingin dan penuh kehati-hatian. Sikap itu konsisten dengan posisinya kini: menunggu proses dan tidak mengambil langkah sebelum mekanisme berjalan.

Spekulasi Pertemuan Gibran dan Prabowo

Isu mundurnya Gibran kian menghangat menyusul kabar bahwa ia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan itu memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Spekulasi tersebut muncul di tengah menguatnya desakan penggunaan HMP di DPR. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi isi pertemuan maupun rencana pengunduran diri.

Saat dimintai tanggapan mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri, Puan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya. Ia tidak membenarkan maupun membantah kabar tersebut.

“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tukas Puan.

Pernyataan itu menutup ruang spekulasi lebih jauh dari sisi pimpinan DPR. Puan memilih bersandar pada ada atau tidaknya pernyataan resmi sebagai dasar bersikap.

Langkah Berikutnya: Menunggu Mekanisme Fraksi dan Konstitusi

Dari pernyataan Puan, arah langkah DPR cukup jelas: mendengarkan masukan fraksi dan komisi lebih dulu sebelum memutuskan tindak lanjut usulan HMP. Proses itu akan berjalan setelah pembukaan masa sidang.

Beberapa hal yang akan menjadi perhatian pimpinan DPR:

• Bentuk dan mekanisme tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat yang masuk dari sejumlah fraksi.
• Masukan fraksi, BAM, dan anggota yang telah ditampung selama masa reses.
• Kesesuaian setiap langkah dengan mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
• Ada atau tidaknya pernyataan resmi terkait posisi Gibran sebagai wapres.

Sementara itu, desakan dari partai-partai di luar DPR tetap menjadi tekanan politik yang tidak bisa diabaikan. Puan menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke mekanisme internal masing-masing partai.

Hingga berita ini ditulis, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Belum ada keputusan resmi yang mengubah status tersebut, dan DPR menyatakan akan mengikuti prosedur yang ada.

Publik kini menunggu dua hal: pernyataan resmi dari Gibran atau Istana, serta keputusan pimpinan DPR soal usulan HMP. Keduanya akan menentukan arah politik beberapa pekan ke depan. Informasi resmi dari lembaga negara dapat dipantau melalui situs resmi DPR RI.

Analisis Redaksi

Jawaban Puan Maharani mencerminkan pilihan politik yang hati-hati. Ia memisahkan tegas antara urusan internal partai dan kewenangan DPR, sekaligus menolak menyeret lembaga legislatif ke arus desakan yang belum memiliki dasar resmi. Di tengah tekanan publik yang menguat, sikap menunggu bukan tanpa risiko: ia bisa dibaca sebagai kehati-hatian, tetapi juga bisa dianggap lambat merespons.

Yang menarik, Puan tidak menutup pintu terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat. Ia justru menyebut usulan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang, dengan mendengarkan masukan fraksi dan komisi lebih dulu. Artinya, DPR membuka ruang proses politik, tetapi menempatkannya dalam koridor mekanisme dan konstitusi. Di sinilah ujiannya: apakah proses itu berjalan transparan dan sesuai aturan, atau justru menjadi alat tawar-menawar politik antar fraksi.

Desakan agar Gibran mundur berakar pada putusan MA soal suket ijazah. Namun keputusan politik tidak otomatis mengikuti keputusan hukum. Puan tampaknya sadar betul bahwa langkah DPR harus punya pijakan konstitusional yang kuat, bukan sekadar mengikuti tekanan partai. Pernyataan “kita taat pada konstitusi” menjadi kunci: ia ingin memastikan setiap langkah DPR bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar respons atas kegaduhan politik.

Bagi publik, yang perlu dicermati bukan hanya sikap Puan, tetapi juga arah pembahasan HMP di DPR. Jika usulan itu dibahas serius, ia akan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi dan supremasi hukum. Jika hanya menjadi manuver politik, publik berhak mempertanyakan motifnya. Referensi pemberitaan terkait dapat ditelusuri melalui laporan Gesuri.id.

Sumber: dpr.go.id