KPTA Pekanbaru: Perlindungan Perempuan dan Anak di Riau Butuh Sinergi Bersama

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru menilai perlindungan perempuan dan anak di Riau belum bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga disebut sebagai kunci.

Pernyataan itu muncul dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Pekanbaru dalam pemberitaan resmi Media Center Riau. Judul beritanya tegas: perlindungan perempuan dan anak di Riau butuh sinergi bersama. Sayangnya, rilis yang diterima hanya berupa ringkasan singkat, sehingga detail pernyataan dan angka-angka belum tersedia.

Meski begitu, arah pesannya jelas. Penegakan hukum melalui putusan pengadilan bukan satu-satunya jalan. Kebijakan yang mendukung dan kerja sama antarlembaga dinilai sama pentingnya.

Mengapa Penegakan Hukum Saja Tidak Cukup

Perlindungan perempuan dan anak adalah urusan berlapis. Ketika kasus sampai ke pengadilan, itu berarti masalah sudah terjadi. Ada biaya sosial, trauma, dan dampak jangka panjang yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan vonis.

Karena itu, pencegahan menjadi sama pentingnya dengan penindakan. Pencegahan tidak bisa dilakukan hakim sendirian. Butuh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, hingga tokoh masyarakat.

Sinergi yang dimaksud KPTA Pekanbaru kemungkinan besar merujuk pada pola kerja seperti itu: semua pihak duduk bersama, berbagi data, dan menyamakan langkah. Tanpa itu, perlindungan hanya berhenti di ruang sidang.

Di sisi lain, pengadilan agama memiliki kewenangan khusus dalam perkara keluarga, termasuk dispensasi kawin dan hak asuh anak. Kewenangan ini bersinggungan langsung dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Maka wajar jika KPTA Pekanbaru angkat bicara.

Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Keluarga

Pengadilan agama menangani perkara perdata Islam, termasuk perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan dispensasi kawin. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak berada di posisi paling rentan.

Karena itu, putusan pengadilan agama bukan sekadar menyelesaikan sengketa. Putusan itu bisa menentukan masa depan seorang anak, kelangsungan nafkah seorang ibu, dan keutuhan keluarga.

KPTA Pekanbaru, sebagai pimpinan pengadilan tinggi agama di wilayah Riau, tentu memahami beban itu. Pernyataan soal sinergi bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pengadilan tidak ingin bekerja sendiri.

Namun, tanpa teks lengkap pernyataan, sulit memastikan apakah ada program atau kebijakan spesifik yang tengah disiapkan. Yang tersedia hanya penegasan bahwa perlindungan perempuan dan anak butuh dukungan kebijakan serta kolaborasi.

Latar Belakang: Isu yang Tak Pernah Selesai

Perlindungan perempuan dan anak bukan isu baru di Riau. Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perkawinan anak pernah muncul ke permukaan. Data resmi memang fluktuatif, tetapi persoalannya tidak pernah benar-benar hilang.

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kerangka hukum itu memberi alat. Tetapi alat tidak berguna tanpa koordinasi. Di sinilah sinergi yang dimaksud KPTA Pekanbaru menjadi relevan.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri memiliki perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada juga lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di sejumlah kabupaten dan kota.

Ketika semua lembaga ini bergerak sendiri-sendiri, celah perlindungan muncul. Korban bisa terombang-ambing, proses hukum berlarut, dan pendampingan tidak optimal.

Apa yang Bisa Dilakukan ke Depan

Pernyataan KPTA Pekanbaru sebaiknya tidak berhenti sebagai seruan. Ada beberapa langkah yang bisa mendorong sinergi itu menjadi nyata:

• Membangun forum koordinasi rutin antara pengadilan agama, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga layanan korban.
• Menyamakan data dan rujukan kasus agar korban tidak berpindah-pindah meja tanpa penyelesaian.
• Menguatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama soal hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga.
• Mendorong pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum dan pendamping korban.

Langkah-langkah itu tidak memerlukan anggaran besar. Yang dibutuhkan terutama kemauan untuk duduk bersama dan berbagi tanggung jawab.

Selain itu, pengadilan agama bisa memperkuat layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, memastikan ruang tunggu yang ramah anak dan pendampingan bagi pihak yang lemah.

Namun, semua itu kembali pada komitmen. Tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, upaya pengadilan akan jalan di tempat.

Analisis Redaksi

Pernyataan KPTA Pekanbaru menyentuh titik yang sering terlewat dalam diskusi publik: perlindungan perempuan dan anak bukan pekerjaan satu institusi. Selama ini, perhatian publik cenderung tersedot ke kasus-kasus besar, lalu menguap begitu berita berganti. Padahal, pekerjaan perlindungan berlangsung setiap hari di ruang sidang, di kantor dinas, dan di rumah-rumah.

Seruan sinergi memang terdengar klise. Tetapi di wilayah seperti Riau, dengan sebaran geografis yang luas dan kapasitas antarlembaga yang tidak merata, koordinasi adalah soal hidup dan mati. Korban di daerah terpencil sering tidak tahu ke mana harus mengadu. Jika lembaga-lembaga tidak terhubung, mereka akan terus tersesat.

Karena itu, pernyataan KPTA Pekanbaru sebaiknya ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi kesepakatan kerja yang jelas: siapa berbuat apa, dengan anggaran apa, dan dievaluasi bagaimana. Tanpa itu, sinergi hanya jadi kata di atas kertas.

Sumber: mediacenter.riau.go.id, mahkamahagung.go.id