Adang Daradjatun Minta RUU Perampasan Aset Jamin HAM dan Kepastian Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Senin (10/11), saat Komisi III membahas salah satu RUU paling dinanti dalam pemberantasan korupsi.

Melalui laman resmi Fraksi PKS, Adang menyoroti tiga hal yang menurutnya tidak boleh absen dari rancangan undang-undang tersebut: HAM, kepastian hukum, dan keadilan. Ketiganya ia tempatkan sebagai rambu agar kewenangan negara merampas aset tidak berubah menjadi alat yang justru melukai warga.

Posisi Adang Daradjatun di Komisi III DPR

Adang Daradjatun duduk di Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Fraksi PKS menempatkannya sebagai salah satu suara yang aktif menyoroti kebijakan hukum, termasuk RUU yang beririsan langsung dengan kewenangan penegak hukum.

Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, posisi Komisi III membuat Adang berada di garis depan. Komisi ini menjadi pintu masuk bagi DPR untuk menimbang sejauh mana negara boleh mengambil aset seseorang, dan pada titik mana hak orang itu harus dilindungi.

Pernyataan Adang dirilis melalui kanal resmi Fraksi PKS di fraksi.pks.id. Rilis itu menegaskan bahwa fraksinya memandang RUU ini bukan sekadar alat mengejar harta hasil kejahatan, melainkan juga ujian bagi negara dalam menegakkan hukum secara adil.

Tiga Syarat yang Diajukan Fraksi PKS

Dari pernyataan Adang, ada tiga syarat yang ia ajukan agar RUU Perampasan Aset tidak salah arah. Ketiganya saling terkait dan menjadi dasar penilaian fraksinya terhadap rancangan tersebut.

• Perlindungan HAM — proses perampasan tidak boleh mengabaikan hak dasar pemilik aset, termasuk hak untuk membela diri.
• Kepastian hukum — aturan main harus jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tafsir ganda di lapangan.
• Keadilan — hasil perampasan harus benar-benar mencerminkan pemulihan hak, bukan sekadar pemindahan kekayaan ke negara.

Adang tidak merinci pasal mana yang ia soroti dalam rilis tersebut. Namun penekanan pada tiga prinsip itu menunjukkan bahwa Fraksi PKS ingin RUU ini dirancang dengan batas kewenangan yang tegas, bukan sekadar menambah alat baru bagi penegak hukum.

Mengapa RUU Perampasan Aset Sensitif

RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi wacana di Indonesia. Gagasannya sederhana: negara diberi kewenangan merampas harta yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk ketika pelakunya berada di luar jangkauan atau tidak bisa diadili.

Kewenangan itu dibutuhkan karena praktik korupsi kerap menyembunyikan hasil kejahatan di rekening, properti, atau aset lain yang secara formal tidak atas nama pelaku. Tanpa mekanisme perampasan yang kuat, harta hasil kejahatan bisa tetap dinikmati meski pelakunya dipenjara.

Di sisi lain, kewenangan merampas aset menyentuh hak milik, yang dilindungi konstitusi. Inilah sumber ketegangan yang membuat RUU ini berkali-kali tertahan. Negara butuh alat yang tajam, tetapi warga butuh jaminan bahwa alat itu tidak salah sasaran.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch, berulang kali mendorong agar RUU ini segera dibahas dan disahkan. Dorongan itu berhadapan dengan kekhawatiran soal prosedur, pembuktian, dan perlindungan bagi pihak yang asetnya dirampas.

Dampak bagi Warga dan Penegakan Hukum

Bagi warga biasa, RUU ini menentukan seberapa aman harta mereka dari tindakan negara yang keliru. Prosedur yang longgar bisa membuat aset seseorang dibekukan atau dirampas hanya karena dugaan yang belum terbukti.

Bagi penegak hukum, RUU ini menentukan seberapa jauh mereka bisa mengejar hasil kejahatan lintas negara. Tanpa dasar hukum yang kuat, permintaan bantuan ke negara lain untuk memblokir atau merampas aset akan selalu menghadapi hambatan.

Karena itu, posisi Adang yang menekankan HAM dan kepastian hukum bukan sekadar retorika. Dua prinsip itu adalah syarat agar RUU ini bisa diterima publik dan tetap efektif di lapangan.

Langkah Selanjutnya di Komisi III

Pembahasan RUU Perampasan Aset masih bergulir di Komisi III DPR RI. Pernyataan Adang menjadi penanda bahwa Fraksi PKS akan menaruh perhatian pada pasal-pasal yang menyangkut prosedur dan perlindungan hak.

Publik menunggu apakah penekanan pada HAM, kepastian hukum, dan keadilan itu akan diterjemahkan menjadi usulan pasal konkret. Tanpa itu, tiga prinsip tersebut berisiko berhenti sebagai pernyataan politik di ruang rapat.

Yang jelas, Adang menempatkan RUU ini sebagai ujian bagi negara: seberapa kuat mengejar harta hasil kejahatan, dan seberapa hati-hati melindungi hak orang yang belum terbukti bersalah.

Analisis Redaksi

Pernyataan Adang Daradjatun menyentuh titik paling rawan dari RUU Perampasan Aset, yaitu keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga. Selama bertahun-tahun, RUU ini tertahan bukan karena idenya ditolak, melainkan karena belum ada kesepakatan soal batas kewenangan itu. Menempatkan HAM dan kepastian hukum di depan adalah langkah yang tepat secara politik, tetapi belum menjawab pertanyaan teknis yang sebenarnya.

Pertanyaan yang menunggu jawaban ada pada detail: siapa yang berwenang menetapkan aset sebagai hasil kejahatan, bagaimana proses pembuktiannya, dan apa upaya hukum bagi pemilik yang merasa dirugikan. Tanpa kejelasan di titik-titik itu, janji perlindungan HAM hanya akan menjadi kalimat pembuka yang tidak berdampak pada isi pasal.

Fraksi PKS punya peluang membuktikan keseriusannya dengan mengajukan rumusan pasal, bukan hanya prinsip. Publik sudah lama menunggu RUU ini bergerak. Jika pembahasan kembali berhenti pada perdebatan prinsip tanpa menghasilkan naskah yang jelas, maka yang tertunda bukan hanya undang-undang, tetapi juga keadilan bagi korban korupsi yang asetnya masih dinikmati pelaku.

Sumber: fraksi.pks.id