Puan Soal Desakan Gibran Mundur: PDIP Tak Akan Campuri Internal Partai Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menolak ikut campur soal desakan sejumlah partai agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, itu urusan internal partai masing-masing, sementara di DPR usul Hak Menyatakan Pendapat baru akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang.

Puan Tegaskan PDIP Tak Campuri Urusan Partai Lain

Puan Maharani angkat bicara soal gelombang desakan dari sejumlah partai politik yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Desakan itu muncul menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres.

“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Puan usai menghadiri pembukaan masa sidang DPR. Ia menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang tidak akan ikut mengatur langkah politik partai lain, termasuk soal desakan mundur terhadap Gibran.

Meski begitu, Puan memastikan belum ada keputusan resmi terkait posisi Gibran. Hingga saat ini, mantan Wali Kota Solo itu masih menjabat sebagai wakil presiden. “Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,” ungkapnya.

Buntut Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran

Desakan mundur terhadap Gibran bukan tanpa sebab. Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan surat keterangan ijazah SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonan pada Pilpres. Putusan itu memicu reaksi politik di DPR dan di sejumlah partai.

Sejumlah partai menilai putusan MA tersebut menggugurkan legitimasi pencalonan Gibran. Dari situ, dorongan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden menguat. Namun, hingga kini belum ada langkah resmi dari DPR maupun dari Istana terkait hal tersebut.

Puan sendiri tidak membeberkan detail putusan MA. Ia hanya menegaskan bahwa persoalan itu bukan ranah PDIP untuk ikut campur. “Itu hak partai-partai,” ujarnya singkat.

Di sisi lain, desakan mundur ini juga bersinggungan dengan munculnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Sejumlah fraksi disebut mendorong agar dewan menggunakan hak tersebut terkait wacana pemakzulan Gibran.

Usul HMP di DPR Baru Akan Dibahas Usai Pembukaan Sidang

Puan mengaku sudah menerima laporan soal usul penggunaan HMP. Namun, ia menegaskan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul itu setelah pembukaan masa sidang hari ini. “Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelas Puan.

Ia menekankan segala langkah harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. “Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan.

Pimpinan DPR, lanjutnya, akan lebih dulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sejumlah masukan juga telah diterima selama masa reses, baik melalui fraksi, Badan Musyawarah (BAM), maupun anggota-anggota fraksi.

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” jelasnya.

Isu Gibran Mundur Mencuat Usai Pertemuan dengan Prabowo

Isu pengunduran diri Gibran semakin santer setelah beredar kabar bahwa ia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan itu memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan Gibran melepas jabatan wakil presiden.

Spekulasi tersebut menguat di tengah desakan penggunaan HMP di DPR. Namun, Puan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya. “Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun dari Istana terkait isu pengunduran diri tersebut. DPR juga belum memutuskan apakah usul HMP akan dibahas lebih lanjut atau tidak.

Langkah Selanjutnya: DPR Tunggu Masukan Fraksi

Pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan sikap atas usul HMP. Proses itu akan berjalan setelah pembukaan masa sidang. Puan menyebut mekanisme dan konstitusi menjadi acuan utama.

“Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Sejumlah masukan telah diterima selama masa reses. Namun, belum ada keputusan resmi terkait posisi Gibran. Desakan mundur dari sejumlah partai juga belum membuahkan langkah konkret di DPR.

Publik masih menunggu apakah HMP akan bergulir atau tidak. Yang jelas, Puan memastikan PDIP tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. “Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” katanya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Puan Maharani mencerminkan sikap hati-hati PDIP di tengah tekanan politik yang meningkat. Dengan menolak mencampuri urusan partai lain, PDIP seolah menjaga jarak dari pusaran desakan mundur terhadap Gibran. Sikap itu bisa dibaca sebagai upaya menghindari konflik terbuka, sekaligus menjaga posisi tawar partai di DPR.

Namun, pernyataan “belum ada perintah” dan “kita tunggu saja” menyiratkan bahwa PDIP belum ingin mengambil inisiatif. Di sisi lain, usul HMP yang menguat di DPR menuntut kejelasan sikap. Pimpinan DPR berjanji mendengarkan masukan fraksi, tetapi waktu terus berjalan. Jika HMP benar-benar bergulir, tekanan politik bisa berubah menjadi proses konstitusional yang panjang.

Yang perlu dicermati, putusan MA soal suket ijazah Gibran telah membuka kotak pandora. Partai-partai yang mendesak mundur memakai putusan itu sebagai dasar, sementara PDIP memilih menunggu. Di tengah spekulasi pertemuan Gibran dengan Prabowo, publik berhak mendapat kepastian. Tanpa pernyataan resmi, ruang spekulasi akan terus melebar dan membuat situasi politik makin kabur.

Sumber: suarainvestor.com, mahkamahagung.go.id