Gibran Didesak Mundur: Puan Maharani Tegaskan PDIP Tak Campuri Urusan Partai Lain

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani memilih tidak ikut campur dalam polemik desakan sejumlah partai politik agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Ia menegaskan setiap partai punya mekanisme sendiri dan PDIP tak akan mencampuri urusan internal partai lain.

Pernyataan itu disampaikan Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, sikap partai politik lain terhadap persoalan Gibran adalah hak masing-masing partai.

"Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," kata Puan.

Putusan MA soal Suket Ijazah Picu Desakan Gibran Mundur

Gelombang desakan agar Gibran mundur menguat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres. Putusan itu membuka kembali perdebatan soal keabsahan dokumen yang menjadi syarat administrasi pencalonan wakil presiden.

Sejumlah partai politik kemudian menyuarakan sikap mereka secara terbuka. Desakan itu tidak hanya berhenti di ruang publik, tetapi mulai merambat ke parlemen melalui wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Meski polemik terus berkembang, Puan menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi yang mengubah posisi Gibran sebagai wakil presiden. Ia menegaskan tidak ada perintah atau dasar untuk melangkah lebih jauh.

"Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah," ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan PDIP pada posisi menahan diri. Partai pemenang pemilu legislatif itu memilih tidak mengambil sikap terbuka terhadap desakan yang datang dari partai lain, meski isu yang dibahas menyangkut posisi wakil presiden yang sedang menjabat.

DPR Mulai Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di sisi lain, DPR mulai menerima dorongan dari sejumlah fraksi agar menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Gibran. Puan membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut.

Namun, pembahasannya baru akan ditindaklanjuti setelah pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027. Puan menyebut tahapan itu belum masuk ke pembahasan substansi.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," jelasnya.

Ia menegaskan setiap langkah DPR harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Pimpinan dewan juga akan terlebih dahulu mendengarkan pandangan fraksi, komisi, serta masukan anggota DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," tutur Puan.

Dengan pernyataan itu, Puan memberi sinyal bahwa usulan HMP tidak akan diputuskan secara terburu-buru. DPR akan melewati tahapan penjaringan aspirasi fraksi terlebih dahulu sebelum mengambil posisi resmi.

Pertemuan Gibran dan Prabowo di Widya Chandra

Kabar mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah menguatnya desakan politik dan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai isi pertemuan tersebut. Publik menduga-duga apakah pertemuan itu membahas skenario pengunduran diri atau justru upaya meredam tekanan politik yang terus meningkat.

Puan meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan kemungkinan pengunduran diri Gibran sebelum ada pernyataan resmi. Ia menegaskan semua pihak sebaiknya menunggu kepastian dari sumber yang berwenang.

"Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," pungkasnya.

Mekanisme HMP dan Batas Kewenangan DPR

Wacana Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan tata tertib DPR. Hak ini biasanya ditempuh melalui usulan sejumlah anggota, pembahasan di badan musyawarah, hingga pengambilan keputusan di sidang paripurna.

Dalam praktiknya, HMP bukan jalan pintas untuk memberhentikan pejabat negara. Mekanisme ini membutuhkan dukungan politik yang solid dan tahapan panjang sebelum berujung pada keputusan politik di parlemen. Karena itu, pernyataan Puan soal pentahapan usulan menjadi penting untuk mencermati arah sikap DPR.

Sejumlah pengamat menilai dorongan HMP lebih dulu berfungsi sebagai tekanan politik ketimbang langkah hukum yang matang. Tanpa dukungan mayoritas fraksi, usulan tersebut sulit beranjak dari tahap wacana.

Berikut sejumlah poin yang menandai dinamika politik terkini:

• MA membatalkan suket ijazah SMA yang menjadi syarat pencalonan Gibran dalam Pilpres.
• Sejumlah partai politik menyuarakan desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
• Puan Maharani menegaskan PDIP tidak mencampuri urusan internal partai lain.
• Pimpinan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan.
• Pembahasan usulan baru ditindaklanjuti setelah pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027.
• Beredar informasi pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Publik dapat memantau perkembangan putusan dan dinamika parlemen melalui pemberitaan resmi, termasuk laporan dari Rentak. Informasi seputar mekanisme hak parlemen juga dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR RI.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembukaan Masa Sidang

Puan menegaskan setiap langkah DPR harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Pimpinan dewan akan mendengarkan pandangan fraksi, komisi, serta masukan anggota DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya. Tahapan itu menjadi penentu apakah usulan HMP akan dibahas serius atau berhenti sebagai wacana.

Hingga kini belum ada keputusan resmi yang mengubah posisi Gibran sebagai wakil presiden. Tidak ada perintah, tidak ada pernyataan resmi soal pengunduran diri, dan tidak ada keputusan parlemen yang bersifat mengikat.

Semua mata kini tertuju pada pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027. Dari forum itu akan terlihat seberapa besar dukungan fraksi terhadap usulan HMP, sekaligus bagaimana PDIP menempatkan diri di tengah tekanan politik yang terus menguat.

Analisis Redaksi: Menahan Diri di Tengah Tekanan

Sikap Puan Maharani mencerminkan pilihan politik yang hati-hati. Ia tidak menutup pintu terhadap wacana pemakzulan, tetapi juga tidak membuka jalan bagi desakan partai lain. Kalimat "kita belum ada perintah" adalah kode bahwa PDIP menunggu momentum, bukan menolak mentah-mentah.

Ada alasan strategis di balik sikap itu. PDIP adalah partai dengan kursi terbesar di DPR, sehingga posisinya menentukan arah usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jika partai itu terlalu cepat mengambil sikap, risiko politiknya besar. Jika terlalu lama diam, tekanan publik bisa berbalik menjadi kritik terhadap DPR.

Yang perlu dicermati adalah mekanisme. HMP bukan alat instan untuk memberhentikan wakil presiden. Ia menuntut dukungan mayoritas, tahapan panjang, dan legitimasi politik yang kuat. Pernyataan Puan soal pentahapan usulan sejatinya mengingatkan bahwa desakan publik tidak otomatis menjadi keputusan parlemen.

Namun, publik berhak menuntut kejelasan. Putusan MA soal suket ijazah adalah persoalan serius yang menyangkut integritas proses pencalonan. Jika DPR hanya menunda tanpa arah yang jelas, kredibilitas lembaga legislatif yang dipertaruhkan. Menahan diri boleh, tetapi tidak boleh berarti menghindar dari tanggung jawab konstitusional.