Golkar Somasi Said Didu dan Sri Radjasa: Tudingan Bahlil Terkait Penyadapan Berujung Ancaman Hukum

Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Keduanya dituding menyebarkan narasi palsu yang menyebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia terlibat kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Somasi itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11). Tim hukum Golkar memberi tenggat 3x24 jam kepada kedua pihak untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak diindahkan, jalur hukum akan ditempuh.

Langkah ini menandai eskalasi konflik antara Partai Golkar dan pengkritik pemerintah di media sosial. Tudingan yang beredar menyentuh isu paling sensitif saat ini: dugaan penyadapan terhadap Presiden dan keterlibatan sejumlah jenderal Polri.

Kronologi Somasi dan Isi Surat Resmi Golkar

Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyebut somasi diambil karena kedua nama tersebut menyebarkan tuduhan ke media sosial. Menurutnya, konten yang beredar belum tentu benar.

"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," ujar Sattu dalam konferensi pers, Selasa (10/11).

Sattu menegaskan somasi ini bukan inisiatif tim hukum semata. Bahlil Lahadalia memberikan izin dan kuasa langsung kepada tim hukum Partai Golkar untuk mengambil langkah tersebut.

Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty, merinci dasar formal somasi. Surat itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam surat tersebut, Golkar menyoroti pernyataan yang menyebut salah satu ketua umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden. Narasi itu juga menyinggung keikutsertaan figur tersebut dalam rapat bersama para jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelas Derek.

Tim hukum Golkar menilai seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta maupun bukti pendukung. Tudingan itu dinilai mencemarkan nama baik Bahlil sekaligus meresahkan kader partai.

Bagi Golkar, isu ini bukan sekadar persoalan individu. Mereka menilai penyebaran narasi tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan politik nasional di tengah agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Tim Hukum

Ada empat nama yang menjadi pusat perhatian dalam sengketa ini. Dari kubu Golkar, Bahlil Lahadalia berperan sebagai pihak yang merasa dirugikan. Ia memberikan kuasa penuh kepada tim hukum partai untuk melayangkan somasi.

Di sisi eksekusi, Muhamad Sattu Pali bertindak sebagai koordinator tim hukum. Derek Loupatty menjabat juru bicara tim hukum yang menyampaikan rincian somasi kepada publik.

Dua nama lainnya adalah pihak yang disomasi. Muhammad Said Didu merupakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang kini dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Sri Radjasa Chandra ikut disebut sebagai penyebar narasi serupa.

Derek menilai pernyataan keduanya sangat berbahaya karena menyentuh isu sensitif. Ia menyebut dampaknya bisa melebar ke stabilitas politik dan efektivitas kinerja pemerintahan.

"Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Tim hukum Golkar juga menyoroti potensi pelanggaran hukum dari konten yang beredar. Mereka merujuk pada Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE. Selain itu, ada delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.

Ancaman hukum tidak berhenti pada dua nama tersebut. Derek menyatakan somasi berlaku pula bagi pihak lain yang turut menyebarluaskan informasi dan konten serupa.

"Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas," jelasnya.

Latar Belakang Tudingan dan Bantahan Bahlil

Isu yang mendasari somasi ini bermula dari beredarnya narasi tentang penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut menyeret sejumlah jenderal Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam narasi yang beredar, disebut ada pertemuan antara ketua partai politik dan para tersangka. Nama Bahlil disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang ikut dalam rapat tersebut.

Bahlil membantah keras tudingan itu. Ia menegaskan tidak terlibat dalam pertemuan bersama ketua parpol dengan tersangka kasus penyadapan Presiden.

Ia justru mengklaim dirinya sebagai korban penyadapan empat jenderal Polri. Bahlil tidak merinci asal informasi yang menyebut dirinya disadap.

"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," ujarnya saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (7/11).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di hadapan kader partai, tiga hari sebelum somasi dilayangkan. Sikap tersebut menjadi dasar tim hukum Golkar menyusun langkah hukum terhadap penyebar narasi.

Kasus penyadapan sendiri menjadi perhatian publik setelah aparat menetapkan sejumlah jenderal sebagai tersangka. Publik menanti perkembangan penanganan, termasuk melalui proses etik yang dijalankan institusi kepolisian.

Di tengah situasi itu, informasi yang beredar di media sosial bergerak cepat. Narasi yang menyebut keterlibatan figur politik tertentu mudah tersebar tanpa verifikasi memadai.

Dampak Somasi dan Respons yang Dinanti

Somasi terbuka ini memberi tekanan langsung kepada Said Didu dan Sri Radjasa. Keduanya diminta mencabut pernyataan dan menurunkan konten video terkait di media sosial dalam waktu paling lambat 3x24 jam.

Permintaan maaf juga harus disampaikan secara terbuka. Tim hukum Golkar meminta permohonan maaf ditujukan kepada Bahlil serta seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar.

"Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tegas Derek.

Jika tenggat terlewati tanpa respons, Golkar menyiapkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Somasi diposisikan sebagai itikad baik sebelum proses hukum ditempuh.

"Somasi ini kami sampaikan sebagai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum," pungkasnya.

Dampak politiknya tidak kecil. Somasi ini menjadi uji pertama bagi relasi Golkar dengan kelompok pengkritik pemerintah di ruang digital. Partai berkuasa dituntut menyeimbangkan hak kritik publik dengan perlindungan nama baik kadernya.

Bagi Said Didu, langkah hukum bukan hal baru. Ia kerap bersinggungan dengan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataannya di media sosial.

Yang dinanti sekarang adalah sikap kedua pihak yang disomasi. Apakah mereka akan mencabut pernyataan dan meminta maaf, atau memilih berhadapan di jalur hukum. Tenggat 3x24 jam mulai berjalan sejak somasi disampaikan pada 10 November 2026.

Publik juga menunggu bagaimana kasus penyadapan yang menjadi akar persoalan ini berjalan. Perkembangan penanganan tersangka, termasuk proses etik di internal Polri, akan menentukan arah narasi berikutnya. Informasi resmi dari aparat menjadi rujukan paling kuat di tengah derasnya konten media sosial.

Analisis Redaksi: Somasi sebagai Alat Politik atau Perlindungan Hukum?

Langkah Golkar menyomasi Said Didu dan Sri Radjasa bisa dibaca dari dua sisi. Secara hukum, partai punya hak melindungi nama baik ketua umumnya dari tudingan yang dinilai tanpa bukti. Somasi adalah jalur perdata yang wajar sebelum pidana ditempuh.

Tapi ada hal yang perlu dicermati. Somasi ini menempatkan isu penyadapan Presiden sebagai wilayah yang sensitif untuk dibicarakan publik. Padahal kasus itu sendiri masih berjalan dan sejumlah jenderal sudah berstatus tersangka. Menutup ruang diskusi dengan ancaman UU ITE berisiko memindahkan fokus dari substansi kasus ke soal siapa yang berani bicara.

Yang juga menarik, Bahlil membangun pembelaan dengan mengklaim dirinya korban penyadapan. Klaim itu disampaikan tanpa menyebut asal informasi. Publik berhak mendapat penjelasan lebih rinci, terutama karena isu ini menyangkut Presiden dan institusi kepolisian.

Somasi 3x24 jam akan menjadi tes transparansi bagi kedua kubu. Jika Golkar serius menempuh jalur hukum, proses pembuktian di pengadilan justru membuka ruang bagi narasi yang selama ini beredar di media sosial untuk diuji secara terbuka. Sebaliknya, jika somasi berhenti di ancaman, publik akan membaca langkah ini sebagai upaya membungkam kritik, bukan menegakkan kebenaran.

Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com