65 Persen Solok Selatan Kawasan Hutan: Perhutanan Sosial Digenjot Jadi Penggerak Ekonomi

Sebanyak 65 persen wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, merupakan kawasan hutan. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah menjadikan program perhutanan sosial sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Informasi itu disampaikan melalui laporan Minangsatu dari Padang Aro. Kabupaten yang beribu kota di Padang Aro tersebut memang dikenal memiliki tutupan hutan luas yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di sisi barat dan selatan.

Dengan porsi kawasan hutan yang dominan, Solok Selatan menghadapi persoalan klasik: bagaimana menjaga hutan tetap lestari sementara warga yang tinggal di sekitarnya membutuhkan sumber penghidupan. Perhutanan sosial disebut sebagai salah satu jawabannya.

Mengapa 65 Persen Wilayah Solok Selatan Berupa Hutan

Angka 65 persen itu bukan tanpa sebab. Secara geografis, Solok Selatan berada di bagian selatan Sumatera Barat dengan lanskap perbukitan dan pegunungan yang menjadi bagian dari bentang Bukit Barisan. Kawasan hutan di wilayah ini mencakup hutan lindung, hutan produksi, hingga area yang masuk dalam kawasan TNKS.

Kondisi bentang alam tersebut membuat ruang untuk permukiman dan pertanian terbatas. Warga banyak bermukim di lembah dan pinggiran hutan, dengan aktivitas ekonomi yang sejak lama bersinggungan dengan hasil hutan.

Karena itu, kebijakan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola kawasan hutan. Apa yang terjadi pada hutan akan langsung menentukan nasib ekonomi warga di sekitarnya, dan sebaliknya.

Perhutanan sosial hadir sebagai kerangka untuk menjembatani dua kepentingan itu. Program ini memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara melalui skema seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Apa Itu Perhutanan Sosial dan Bagaimana Skemanya Bekerja

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan, menyeimbangkan lingkungan, dan menangani konflik tenurial.

Ada beberapa skema yang lazim digunakan:

• Hutan Desa (HD): dikelola oleh lembaga desa untuk kesejahteraan warga.
• Hutan Kemasyarakatan (HKm): dikelola kelompok tani hutan untuk pemberdayaan.
• Hutan Tanaman Rakyat (HTR): penanaman kayu oleh kelompok masyarakat.
• Hutan Adat: hak pengelolaan bagi masyarakat hukum adat.
• Kemitraan Kehutanan: kerja sama antara masyarakat dan pemegang izin.

Melalui skema-skema itu, warga memperoleh hak kelola yang sah, bukan sekadar toleransi. Mereka bisa menanam komoditas seperti kopi, kakao, atau tanaman hortikultura di bawah tegakan, serta memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

Legalitas akses inilah yang membedakan perhutanan sosial dari sekadar program bantuan. Warga mendapat kepastian untuk berusaha dalam jangka panjang tanpa dianggap merambah hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa program perhutanan sosial secara nasional telah menjangkau jutaan hektare dan ratusan ribu kepala keluarga. Rincian terbaru bisa dilihat pada situs resmi KLHK.

Dorongan agar Perhutanan Sosial Menjadi Penggerak Ekonomi

Inti dari berita Minangsatu adalah dorongan agar perhutanan sosial di Solok Selatan tidak berhenti pada legalitas, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ini pekerjaan yang lebih berat.

Pasalnya, banyak kelompok perhutanan sosial di daerah yang sudah mendapat izin namun kesulitan mengembangkan usaha. Penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga pendampingan yang tidak berkelanjutan.

Pemerintah daerah pun didorong menyiapkan dukungan yang konkret: pelatihan, bantuan bibit, penguatan kelembagaan kelompok, hingga fasilitasi kemitraan dengan pembeli. Tanpa itu, izin kelola hanya menjadi dokumen tanpa dampak ekonomi.

Solok Selatan memiliki modal yang cukup. Kopi dan beberapa komoditas perkebunan menjadi andalan warga di banyak nagari. Bila dikelola dengan pendekatan agroforestri di bawah skema perhutanan sosial, nilai tambahnya bisa lebih besar sekaligus menjaga tutupan hutan.

Konteks kebijakan nasional juga mendukung. Perhutanan sosial masuk dalam agenda prioritas pembangunan kehutanan, dan pemerintah menyediakan dana serta program pendampingan untuk kelompok yang sudah berizin. Informasi program ini dapat ditelusuri melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga di Sekitar Hutan

Bila berjalan sesuai rencana, perhutanan sosial bisa memberi beberapa dampak nyata. Pertama, kepastian berusaha bagi warga yang selama ini menggarap lahan dalam kawasan hutan tanpa legalitas.

Kedua, bertambahnya sumber pendapatan rumah tangga dari hasil hutan bukan kayu, tanaman bawah tegakan, dan jasa lingkungan. Ketiga, menurunnya potensi konflik antara warga dan pengelola hutan.

Keempat, terjaganya tutupan hutan karena warga punya kepentingan langsung untuk merawatnya. Ketika hutan menjadi sumber penghidupan yang sah, dorongan untuk merusaknya berkurang.

Namun dampak itu tidak datang otomatis. Butuh pendampingan teknis, akses pembiayaan, dan pasar yang menyerap hasil produksi. Di banyak daerah, titik lemah justru ada di tahap pascaIizin, bukan pada tahap pengajuan.

Langkah Berikutnya: dari Legalitas ke Usaha yang Berjalan

Tantangan ke depan adalah memastikan setiap kelompok perhutanan sosial di Solok Selatan punya rencana usaha yang jelas, pengurus yang aktif, dan mitra dagang yang tetap. Pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta pendamping lapangan perlu bekerja dengan target yang terukur.

Selain itu, integrasi dengan program pembangunan nagari menjadi kunci. Bila perhutanan sosial masuk dalam perencanaan pembangunan desa, dukungan anggaran dan fasilitasi bisa lebih mudah mengalir.

Dengan 65 persen wilayah berupa hutan, pilihan Solok Selatan memang tidak banyak. Membangun ekonomi dari hutan secara lestari adalah jalan yang paling masuk akal, asalkan dikelola dengan serius.

Analisis Redaksi

Angka 65 persen kawasan hutan seharusnya dibaca sebagai peluang, bukan beban. Selama ini kawasan hutan sering dianggap penghambat pembangunan daerah karena membatasi ruang investasi dan permukiman. Padahal, dengan skema perhutanan sosial, hutan justru bisa menjadi basis ekonomi yang lebih tahan lama dibanding sektor ekstraktif.

Yang perlu dicermati, dorongan agar perhutanan sosial menjadi penggerak ekonomi jangan berhenti pada seremonial penyerahan izin. Persoalan sesungguhnya ada pada kapasitas kelompok, akses modal, dan rantai pasar. Tanpa tiga hal itu, program ini rawan berjalan setengah jalan: legalitas ada, produksi jalan seadanya, harga ditentukan tengkulak.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebaiknya tidak lagi berapa hektare yang sudah diberi izin, tetapi berapa rupiah pendapatan yang benar-benar diterima rumah tangga petani hutan per tahun. Bila indikatornya bergeser ke sana, perhutanan sosial di Solok Selatan punya peluang nyata menjadi penggerak ekonomi, bukan sekadar jargon di atas kertas.

Sumber: minangsatu.com