Marindo Kurniawan Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Ir. Marindo Kurniawan, ST, MM, menekankan pentingnya integritas, kepastian hukum, dan kualitas belanja dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu diikuti berbagai instansi. Tujuannya meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan sekaligus menyamakan pemahaman pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan dan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Bukan Sekadar Administrasi

Dalam sambutannya, Marindo menegaskan pengadaan barang/jasa bukan urusan administratif semata. Menurut dia, pengadaan adalah instrumen penting yang menentukan kualitas belanja pemerintah dan keberhasilan pembangunan daerah.

Karena itu, setiap proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. "Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya komitmen pimpinan perangkat daerah. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan pengadaan selaras dengan perencanaan pembangunan, dikerjakan oleh pelaku yang kompeten, diawasi secara efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi anggaran maupun kualitas hasil.

Marindo juga menyebut dinamika pelaksanaan pengadaan membutuhkan pemahaman regulasi yang utuh dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan. Dengan begitu, setiap tahapan pengadaan berjalan tepat dan pengaduan ditangani sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing pihak.

"Pengadaan barang dan jasa yang bersih, efisien, dan memberikan manfaat nyata tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja," katanya.

Sinergi Lintas Institusi Jadi Kunci

Menurut Marindo, sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum (APH), dan perangkat daerah menjadi bagian penting. Kolaborasi itu memperkuat pengawasan, memberikan dukungan hukum, dan memastikan penanganan pengaduan berjalan sesuai kewenangan.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang menyamakan persepsi sekaligus membahas persoalan konkret yang dihadapi pelaku pengadaan di lapangan. Kehadiran LKPP diharapkan memberi penjelasan langsung soal regulasi dan penerapannya, sehingga peserta memiliki pemahaman lebih utuh.

Kegiatan diisi pemaparan materi oleh narasumber dari LKPP, diskusi, dan tanya jawab. Peserta berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih baik. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah pun dapat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan belanja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kronologi dan Konteks Kebijakan

Kegiatan berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026). Acara dibuka langsung oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan yang juga menjadi keynote speaker.

LKPP terlibat sebagai penyelenggara bersama. Kehadiran LKPP bukan tanpa alasan. Lembaga ini memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk memberikan bimbingan teknis dan advokasi.

Dalam konteks nasional, pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden yang menjadi rujukan utama. Regulasi ini mengatur prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Namun, implementasi di daerah kerap menghadapi tantangan. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan tafsir regulasi, hingga pengaduan dari penyedia barang/jasa.

Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas menjadi salah satu instrumen untuk menutup celah tersebut. Pelaku pengadaan perlu memahami alur perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan.

Marindo menekankan pentingnya kepastian hukum. Artinya, setiap keputusan dalam pengadaan harus memiliki dasar aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga melindungi pelaku pengadaan dari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Dampak bagi Tata Kelola dan Pelaku Pengadaan

Bagi pemerintah daerah, penguatan pengadaan berdampak langsung pada kualitas belanja. Belanja yang berkualitas mendorong efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik.

Bagi pelaku pengadaan, pemahaman regulasi yang utuh mengurangi risiko kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur sering berujung pada temuan audit, sengketa kontrak, bahkan dugaan pidana.

Bagi penyedia barang/jasa, kepastian hukum menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Proses pengadaan yang transparan dan adil membuka ruang kompetisi yang setara.

Kolaborasi dengan APIP dan APH juga penting. APIP berperan dalam pengawasan internal, sementara APH menangani dugaan pelanggaran hukum. Sinergi ini mencegah tumpang tindih kewenangan.

Marindo berharap kegiatan ini menghasilkan kesamaan pemahaman. Dengan begitu, pengadaan barang/jasa di Lampung berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Ke depan, Pemprov Lampung bersama LKPP akan terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku pengadaan. Forum serupa diharapkan menjadi wadah konsultasi dan koordinasi berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap perangkat daerah memiliki personel yang kompeten di bidang pengadaan. Sertifikasi dan pelatihan menjadi bagian dari upaya itu.

Selain itu, penguatan sistem pengadaan secara elektronik menjadi keniscayaan. Digitalisasi membantu transparansi dan meminimalkan interaksi langsung yang rawan konflik kepentingan.

Marindo menutup dengan harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan belanja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Marindo menyentuh titik krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pengadaan barang/jasa adalah salah satu area paling rawan korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama bertahun-tahun menunjukkan sektor pengadaan mendominasi kasus korupsi di daerah.

Karena itu, penekanan pada integritas dan kepastian hukum bukan retorika kosong. Ia menjadi prasyarat agar belanja pemerintah tidak bocor di tengah jalan. Namun, tantangan terbesarnya ada pada implementasi.

Kepala perangkat daerah memegang peran kunci. Mereka harus memastikan proses pengadaan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas. Pengawasan internal juga harus berjalan tanpa tebang pilih.

Sinergi dengan LKPP, APIP, dan APH perlu diwujudkan dalam mekanisme yang jelas. Jangan sampai kolaborasi hanya berhenti di forum. Di sisi lain, pelaku pengadaan membutuhkan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas sesuai aturan.

Yang tak kalah penting, transparansi harus dibuka seluas-luasnya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan. Pengadaan yang transparan akan menutup ruang spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Jika komitmen ini konsisten dijalankan, bukan tidak mungkin Lampung menjadi contoh pengelolaan pengadaan yang bersih dan profesional. Sebaliknya, tanpa pengawasan ketat, integritas hanya menjadi slogan di atas kertas.

Sumber: radarcom.id, lkpp.go.id