Polemik Ijazah Gibran: Doli Kurnia Dorong DPR Pakai Hak Menyatakan Pendapat

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai mekanisme itu lebih relevan dibandingkan hak angket yang prosesnya lebih panjang.

Dorongan itu disampaikan Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11/26). Menurutnya, DPR punya tiga hak konstitusional yang bisa dipakai merespons polemik dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Kronologi Polemik dan Putusan MA

Polemik ini bermula dari persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan tersebut. Putusan MA itu menjadi dasar hukum baru yang membuat sejumlah pihak mendesak DPR mengambil langkah politik.

Doli menjelaskan bahwa putusan MA telah memberikan landasan yang cukup bagi DPR untuk bertindak. Karena itu, ia menilai hak interpelasi dan hak angket tidak lagi menjadi pilihan utama.

"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," kata Doli.

Ia mengaku telah mengomunikasikan pandangan tersebut dengan sejumlah fraksi di DPR. Harapannya, pembahasan diarahkan pada mekanisme yang dinilainya paling sesuai dengan persoalan yang tengah berkembang.

"Jadi kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Tiga Hak DPR dan Alasan Doli Menolak Angket

Doli memaparkan tiga hak konstitusional DPR: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme berbeda.

Hak interpelasi, menurutnya, adalah kewenangan DPR untuk meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan kepada pemerintah. Namun, mekanisme itu dinilai kurang tepat karena persoalan hukumnya sudah memiliki dasar putusan MA.

"Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat," ujar Doli.

Sementara hak angket adalah instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Doli berpandangan, hak itu tidak lagi menjadi pilihan utama karena putusan MA sudah memberikan dasar hukum yang dapat dijadikan pertimbangan.

Dengan demikian, hak menyatakan pendapat dinilai paling relevan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Pengajuan hak menyatakan pendapat dapat diusulkan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Usulan itu harus memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPR agar dapat ditetapkan sebagai keputusan resmi lembaga.

Dukungan Hasto Kristiyanto dan Aspirasi Masyarakat

Dorongan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat juga datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut partainya telah menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat yang menginginkan langkah politik melalui mekanisme tersebut.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Menurut Hasto, hak menyatakan pendapat dinilai sebagai opsi paling rasional untuk merespons perkembangan polemik terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Pernyataan itu menegaskan bahwa tekanan politik tidak hanya datang dari internal Golkar, tetapi juga dari partai oposisi.

Doli sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah fraksi. Ia berharap pembahasan dapat diarahkan pada mekanisme yang dinilainya paling sesuai.

Sikap DPR: Menunggu Masa Sidang Usai Reses

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan mulai memproses berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran setelah masa reses berakhir.

Dasco menyebutkan, pembahasan resmi direncanakan mulai dilakukan pada Selasa (10/11), seiring dengan dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah reses.

Ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi mengenai persoalan tersebut. Masukan datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR dari sejumlah fraksi.

Namun, selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal. Pembahasan melalui mekanisme resmi DPR baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang dibuka kembali.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.

Dengan demikian, arah politik DPR akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. Jika hak menyatakan pendapat benar-benar diajukan, dibutuhkan minimal 25 anggota DPR dan persetujuan paripurna dengan kuorum dua pertiga.

Analisis Redaksi: Ujian bagi DPR dan Akuntabilitas Publik

Polemik ijazah Gibran bukan sekadar persoalan dokumen pribadi. Putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah telah menempatkan DPR pada posisi sulit: harus merespons secara politik tanpa terkesan mengintervensi proses hukum. Dorongan Doli Kurnia untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tampak sebagai jalan tengah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan tujuan akhirnya.

Hak menyatakan pendapat memang lebih ringkas dibandingkan angket. Namun, mekanisme ini mensyaratkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Dalam konteks Gibran, apakah polemik ijazah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang memenuhi unsur Pasal 79 ayat (4) UU MD3? Di sinilah DPR perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam politisasi hukum.

Dukungan Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi alat mobilisasi politik. PDI Perjuangan, yang selama ini berada di luar pemerintahan, melihat celah untuk menekan rezim. Sementara Golkar, partai pengusung Gibran, justru ikut mendorong mekanisme yang sama. Apakah ini bentuk konsistensi atau justru manuver untuk mengalihkan perhatian?

Yang paling penting, publik menunggu transparansi. Jika DPR benar-benar menggunakan hak menyatakan pendapat, prosesnya harus terbuka dan berbasis bukti, bukan sekadar akumulasi tekanan politik. Sebaliknya, jika hak itu tidak digunakan, DPR harus menjelaskan alasannya secara argumentatif. Tanpa itu, polemik ini hanya akan menjadi tontonan yang melelahkan.

Sumber: fraksigolkar.com, mkri.id