DPR Diminta Konkretkan Sikap soal Posisi Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Menanti

Pengamat politik Adi Prayitno menilai DPR harus segera mengonkretkan sikap politik soal posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Ia menyebut hampir semua fraksi di parlemen sudah membicarakan opsi hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Direktur Eksekutif Parameter Politik itu menyampaikan pandangannya dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasa 10 November 2026. Menurut dia, publik kini tinggal menunggu kapan DPR mengubah wacana itu menjadi sikap politik kolegial yang resmi.

Adi Prayitno Soroti Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran

Dasar desakan itu adalah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Adi menyebut MA menilai surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

“Fraksi-fraksi yang ada di DPR itu sepakat untuk menindaklanjuti ini, kita sebenarnya tinggal nunggu waktu sebagai rakyat, kapan ini dikonkritkan sebagai sebuah sikap politik yang sifatnya kolegial yang dimiliki oleh DPR,” ujar Adi seperti dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.

Bagi Adi, keputusan MA itu menutup ruang keraguan. Secara teknis maupun politik, menurutnya, DPR tidak punya alasan untuk menahan laju HMP.

“Jadi secara teknis dan secara politik, mestinya DPR itu tidak memiliki kesulitan apa pun untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat,” kata dia.

Belum Ada Fraksi yang Terbuka Menolak Hak Menyatakan Pendapat

Adi menegaskan, sampai sekarang tidak terlihat satu pun fraksi atau partai politik di DPR yang secara terbuka menolak wacana penggunaan HMP. Situasi itu, menurut dia, menandakan arah sikap parlemen sudah cukup jelas.

“Ini hampir semua partai politik yang saat ini ada di parlemen sudah bicara tentang urgensi dan opsi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat,” katanya.

Ia menilai DPR perlu menindaklanjuti putusan MA dan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Mekanisme itu, kata Adi, bukan langkah di luar koridor hukum, melainkan bagian dari fungsi pengawasan parlemen.

Namun ia mengingatkan, kelanjutan proses tersebut tetap bergantung pada kompromi politik di antara elite parlemen. Menurut dia, kesepakatan delapan pimpinan fraksi menjadi faktor penentu utama.

“Kalau kompromi politik yang ada di DPR ini selesai, sudah ada titik temunya, saya kira kapan pun bisa cepat, bisa sedang, ataupun bisa lambat soal HMP ini akan bergulir di DPR,” ujar Adi.

Posisi Gibran Tanpa Back-up Partai di Parlemen

Adi juga menyoroti posisi politik Gibran yang dinilainya tidak memiliki dukungan langsung dari partai yang punya kursi di parlemen. Gibran, menurut dia, adalah figur non-partai politik.

Satu-satunya partai yang secara terbuka mendukung Gibran adalah PSI. Namun PSI tidak memiliki kursi di DPR, sehingga kekuatan politiknya dinilai tidak cukup untuk bersikap frontal melawan sikap mayoritas fraksi.

“Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, kan tidak memiliki back-up politik yang ada di parlemen, mengingat Gibran itu kan non-partai politik. Sekalinya pun ada partai yang mendukung, ya itu PSI, tapi kan partai non-parlemen, tidak memiliki kekuatan politik apa pun,” kata Adi.

Karena itu, ia menilai DPR sebenarnya bisa menuntaskan persoalan HMP kapan saja jika ada kehendak politik. “Tutup mata saja sebenarnya DPR kalau HMP ini berkehendak minggu ini, minggu depan, atau kapan saja, ini selesai sebenarnya persoalan HMP,” ujarnya.

Adi menambahkan, hari itu merupakan hari pertama DPR menggelar sidang paripurna. Sidang tersebut dihadiri sekitar 410 anggota.

Kronologi Desakan HMP dan Putusan MA

Wacana HMP mencuat setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu menjadi pijakan bagi sejumlah fraksi untuk mendorong langkah parlemen.

Alurnya dapat dibaca sebagai berikut:

• MA menilai suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
• Fraksi-fraksi di DPR menyuarakan urgensi dan opsi penggunaan hak menyatakan pendapat.
• Delapan pimpinan fraksi disebut menjadi penentu arah kesepakatan politik.
• Hingga kini belum ada fraksi yang secara terbuka menolak wacana tersebut.

Dalam kerangka ketatanegaraan, hak menyatakan pendapat adalah salah satu hak DPR di samping hak interpelasi dan hak angket. Hak ini digunakan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, dan dapat berujung pada usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Karena itu, setiap tahapan HMP menuntut dukungan suara yang jelas serta pertimbangan politik yang matang. Bukan sekadar pernyataan sikap di ruang publik.

Dampak Politik bagi Gibran dan Pemerintahan

Jika HMP benar-benar bergulir, tekanan politik terhadap Gibran akan meningkat tajam. Posisinya sebagai wakil presiden tanpa payung partai di parlemen membuat ruang manuver politiknya sempit.

Adi menggambarkan kondisi itu sebagai persoalan struktural, bukan sekadar polemik hukum. Menurut dia, absennya back-up partai di parlemen membuat Gibran sulit menandingi sikap mayoritas fraksi.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi risiko gangguan agenda jika parlemen memilih jalur konfrontatif. Pembahasan HMP berpotensi menyita perhatian publik dan menggeser isu-isu kebijakan yang sedang berjalan.

Sebelumnya, sejumlah pakar menyarankan Gibran tidak menunggu proses pemakzulan bergulir. Saran itu muncul sebagai respons atas dinamika politik yang terus berkembang di parlemen.

Yang jelas, kata Adi, semua bergantung pada kompromi elite. Selama titik temu belum tercapai, waktu pengguliran HMP tetap sulit diprediksi.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Kesepakatan Delapan Pimpinan Fraksi

Perhatian kini tertuju pada rapat-rapat fraksi dan kesepakatan delapan pimpinan fraksi di DPR. Jika kesepakatan tercapai, pembahasan teknis HMP dinilai dapat berjalan lebih cepat.

Adi memperkirakan tidak ada hambatan berarti bagi DPR untuk melangkah, asalkan mayoritas fraksi sudah satu suara. Ia menilai persoalan HMP hanya soal waktu.

“Kapan pun bisa cepat, bisa sedang, ataupun bisa lambat soal HMP ini akan bergulir di DPR,” kata dia.

Publik akan mencermati apakah sikap kolegial itu benar-benar dikonkretkan dalam sidang-sidang berikutnya. Informasi resmi dari DPR dan istana menjadi rujukan utama untuk memastikan arah politik ke depan. Sementara itu, Mahkamah Agung belum memberikan keterangan tambahan di luar putusan yang telah dibacakan. Untuk perkembangan terbaru, pantau pemberitaan dari sumber resmi seperti situs Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Pernyataan Adi Prayitno membuka satu hal yang jarang diucapkan terang-terangan: masalah Gibran bukan sekadar soal sah atau tidaknya selembar surat keterangan. Persoalannya adalah absennya kekuatan politik yang menopang posisinya di parlemen. Wakil presiden tanpa partai di Senayan ibarat berdiri di panggung tanpa penonton yang membela.

Adi menyebut DPR bisa menuntaskan HMP kapan saja jika ada kehendak. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kritik tajam. Artinya, jika HMP belum bergulir, penyebabnya bukan prosedur, melainkan perhitungan politik. Delapan pimpinan fraksi memegang kunci, dan di tangan mereka kepentingan publik bersaing dengan kepentingan elektoral masing-masing partai.

Yang perlu diawasi justru saat kompromi itu selesai. HMP adalah mekanisme konstitusional yang serius, bukan alat tekanan sesaat. Jika DPR memilih jalur ini, publik berhak menuntut argumentasi hukum yang rapi, bukan sekadar akumulasi suara. Sebaliknya, jika HMP berhenti di wacana, DPR harus menjelaskan alasannya secara terbuka. Diam-diaman politik hanya akan memperpanjang ketidakpastian yang sudah cukup lama membebani pemerintahan.

Sumber: mahkamahagung.go.id