RUU Perampasan Aset Dinilai Lindungi Hak Ekonomi Rakyat, Pakar Hukum: HAM Tak Lindungi Harta Korupsi

Pakar hukum Dr Suhardi Sumomoeljono menilai RUU Perampasan Aset justru melindungi hak ekonomi dan sosial rakyat. Menurut dia, HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, penggelapan, atau kejahatan lain.

Pandangan itu disampaikan Suhardi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa aset hasil kejahatan tidak layak dilindungi oleh hak asasi manusia karena HAM hanya melindungi hak milik subjek hukum yang sah.

"HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil kejahatan," kata Suhardi dalam rapat tersebut.

Doktrin UNCAC dan FATF Jadi Rujukan Perampasan Aset

Suhardi merujuk pada dua doktrin internasional yang selama ini menjadi rujukan banyak negara dalam penanganan aset hasil kejahatan. Keduanya adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Menurut dia, kedua kerangka itu menegaskan bahwa non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana sah dilakukan demi kepentingan publik. Mekanisme ini memungkinkan negara menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana meski pelakunya belum atau tidak dijatuhi pidana.

Namun Suhardi mengingatkan bahwa Indonesia tidak serta-merta menyalin mentah doktrin tersebut. Ia menyebut penerapannya dilakukan secara selektif, sesuai prinsip kedaulatan negara hukum.

"Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas," ujarnya.

Ia juga menyoroti anggapan bahwa RUU Perampasan Aset melanggar hak asasi manusia. Bagi Suhardi, anggapan itu lahir dari kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern.

Sepanjang aparat penegak hukum bekerja dalam koridor pro justitia, ia menilai RUU tersebut justru berfungsi sebagai instrumen pelindung HAM. Bukan sebaliknya.

Korupsi dan Narkotika Dinilai Merampas Hak Ekonomi Rakyat

Dalam paparannya, Suhardi menempatkan korupsi, narkotika, dan pencucian uang sebagai kejahatan yang berdampak langsung pada rakyat. Ketiga jenis kejahatan itu, katanya, telah merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Karena itu, negara tidak cukup hanya menghukum badan pelakunya. Negara juga harus mengembalikan hak korban dengan merampas aset hasil kejahatan.

"RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat," kata Suhardi.

Ia menyebut pengembalian aset kepada korban sebagai substansi keadilan. Logikanya sederhana: pidana badan menghukum pelaku, sedangkan perampasan aset memulihkan kerugian yang diderita masyarakat.

Pandangan ini menempatkan RUU Perampasan Aset bukan sebagai ancaman bagi warga negara yang taat hukum, melainkan sebagai mekanisme pemulihan. Aset yang disita dari pelaku kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Dua Syarat agar RUU Tak Jadi Alat Sewenang-wenang

Suhardi tidak menutup mata pada risiko penyalahgunaan kewenangan. Ia justru mengusulkan agar RUU Perampasan Aset secara tegas mengatur dan menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM.

Dengan begitu, menurut dia, RUU ini tidak akan memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang kepada aparat penegak hukum.

Ia merinci sejumlah pengaman yang harus tertuang dalam aturan tersebut:

• Setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan wajib melalui penetapan pengadilan.
• Hak untuk didengar bagi pihak yang asetnya disita.
• Hak mengajukan keberatan atas penetapan tersebut.
• Asas praduga terbalik yang penerapannya terbatas dan tetap diawasi hakim.

Dengan rambu-rambu itu, Suhardi menilai tidak ada HAM yang dilanggar selama aparat bekerja sesuai prosedur. Syaratnya, aparat bekerja dengan surat perintah, penetapan pengadilan, dan due process of law.

"Selama APH (aparat penegak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar," katanya.

Peta Jalan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR

Rapat bersama Komisi III DPR RI pada Selasa (10/11/2026) menempatkan Suhardi sebagai salah satu pakar yang dimintai pendapat. Forum ini menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun dinantikan.

Kehadiran pakar hukum dalam rapat komisi menandakan pembahasan mulai menyentuh isu teknis, termasuk batas antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga. Isu ini kerap menjadi titik perdebatan utama dalam rancangan aturan perampasan aset.

Dalam konteks internasional, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memang lazim dipakai untuk mengejar aset yang disembunyikan pelaku. Pelakunya bisa berada di luar negeri, buron, atau meninggal, sementara aset hasil kejahatannya tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah sendiri telah lama mendorong agar RUU ini segera rampung. Rujukan pada rekomendasi FATF menunjukkan bahwa kerangka hukum ini juga berkaitan dengan penilaian internasional terhadap rezim antikorupsi dan antipencucian uang Indonesia.

Dampak bagi Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset Negara

Jika disahkan, RUU Perampasan Aset akan memberi dasar hukum lebih kuat bagi negara untuk menyita aset hasil kejahatan. Selama ini, penegak hukum bergantung pada mekanisme pidana yang menuntut adanya putusan pengadilan atas pelakunya.

Keterbatasan itu membuat pemulihan aset sering tersendat, terutama ketika pelaku melarikan diri atau aset berpindah tangan. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diharapkan menutup celah tersebut.

Bagi rakyat, dampaknya berpotensi terasa pada pemulihan hak ekonomi dan sosial. Dana hasil perampasan dapat dialirkan kembali untuk kepentingan publik, mulai dari layanan kesehatan hingga infrastruktur.

Namun, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada pengawasan. Tanpa pengadilan yang ketat dan hak keberatan yang benar-benar berjalan, kewenangan baru itu berisiko disalahgunakan.

Karena itu, usulan Suhardi agar setiap penyitaan dan perampasan melalui penetapan pengadilan menjadi kunci. Ia menempatkan hakim sebagai penjaga terakhir yang memastikan kewenangan negara tidak melampaui batas.

Analisis Redaksi: Ujian bagi DPR untuk Tidak Setengah Hati

Argumen Suhardi menarik karena membalik kerangka yang biasa dipakai penolak RUU Perampasan Aset. Selama ini, oposisi terhadap rancangan tersebut kerap bersandar pada perlindungan hak milik. Padahal, dalam banyak kasus, hak milik yang dibela justru berasal dari harta yang seharusnya menjadi milik publik.

Namun, pembelaan terhadap RUU ini tidak boleh berhenti pada retorika kepentingan publik. Justru karena kewenangannya besar, pengamanan prosedural harus diperkuat. Empat syarat yang disebut Suhardi bukan pelengkap, melainkan syarat mutlak agar aturan ini tidak berubah menjadi alat intimidasi.

Komisi III DPR kini memegang tanggung jawab untuk memastikan dua hal berjalan bersamaan: negara cukup kuat merampas aset hasil kejahatan, tetapi warga negara tetap punya ruang membela haknya di pengadilan. Tanpa keseimbangan itu, RUU Perampasan Aset hanya akan menjadi janji pemulihan aset yang tidak pernah tuntas.

Sumber: sultra.antaranews.com