Yusril Sebut Integrasi Data Korporasi Perkuat Kepastian Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut integrasi data korporasi dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pelayanan administrasi hukum menuntut kecepatan dan ketepatan agar layak disebut sebagai pilar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum," kata Yusril, dikutip dari laporan ANTARA.

AHU Online dan Perjalanan Transformasi Sejak 1998

Yusril menempatkan integrasi data korporasi sebagai kelanjutan dari transformasi pelayanan administrasi hukum yang telah dirintis sejak 1998. Upaya modernisasi itu, menurut dia, terus berkembang hingga melahirkan sistem AHU Online yang mempermudah akses terhadap berbagai layanan administrasi hukum.

Namun perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern memunculkan tantangan baru. Digitalisasi pendaftaran badan usaha, kata Yusril, tidak lagi cukup.

Pemerintah juga dituntut menyediakan informasi yang akurat mengenai status hukum badan usaha, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.

"Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ujarnya.

Dalam forum itu, Yusril memaparkan sejumlah capaian dan pekerjaan rumah yang menyertai rencana integrasi data. Ia menyebut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum saat ini mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi.

Angka itu, menurut dia, menunjukkan peran strategis administrasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional sekaligus penyelenggaraan pemerintahan.

Data Korporasi sebagai Infrastruktur Ekonomi Nasional

Yusril menilai kepastian hukum bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bagian dari infrastruktur ekonomi nasional. Ketersediaan data korporasi yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah memastikan informasi hukum suatu badan usaha serta mendukung proses pengambilan keputusan.

Ia menjelaskan, sistem yang kuat harus didukung sumber daya manusia yang profesional, akuntabel, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pesan itu ia tegaskan di hadapan peserta forum yang terdiri dari berbagai instansi. Bagi Yusril, kualitas manusia di balik sistem sama pentingnya dengan kecanggihan teknologi yang dibangun.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan integrasi data tidak boleh diukur hanya dari banyaknya instansi yang terhubung atau jumlah transaksi pertukaran data.

"Harapan kami, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum selama ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi," kata Yusril.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin menggeser tolok ukur keberhasilan dari sekadar konektivitas menuju mutu data yang dipertukarkan.

Tiga Syarat Data yang Dipertukarkan Menurut Yusril

Dalam paparannya, Yusril merinci sejumlah syarat agar integrasi data korporasi memberi manfaat nyata. Ia menyebut hal yang jauh lebih krusial adalah memastikan data yang dipertukarkan memenuhi kriteria berikut:

• Akurat — data mencerminkan kondisi sebenarnya dari badan usaha.
• Mutakhir — informasi diperbarui mengikuti perubahan status hukum korporasi.
• Dapat dipertanggungjawabkan — data memiliki dasar hukum dan jejak yang jelas.
• Bermanfaat nyata bagi masyarakat — bukan sekadar memenuhi laporan pertukaran data antarinstansi.

Kriteria itu menyiratkan bahwa integrasi data bukan proyek yang selesai saat sistem terhubung. Ada pekerjaan lanjutan untuk menjaga kualitas data dari waktu ke waktu, termasuk memastikan status hukum, pihak yang mewakili, dan pihak yang mengendalikan korporasi tercatat dengan benar.

Yusril menempatkan administrasi hukum sebagai titik temu antara kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi ukuran keberhasilan yang ia tekankan berulang kali dalam forum tersebut.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Pelayanan Publik

Bagi dunia usaha, data korporasi yang terintegrasi berpotensi memangkas ketidakpastian saat berurusan dengan administrasi hukum. Informasi mengenai status badan usaha dan pihak yang berwenang mewakili menjadi rujukan penting dalam transaksi, kerja sama, maupun proses perizinan.

Dengan lebih dari 3,9 juta entitas korporasi yang dikelola Ditjen AHU, skala pekerjaan integrasi data tidak kecil. Setiap entitas membawa informasi hukum yang harus tetap konsisten ketika dipertukarkan antarinstansi.

Pemerintah menempatkan integrasi ini sebagai penopang pengambilan keputusan strategis. Data yang akurat memungkinkan instansi lain merujuk pada satu sumber informasi hukum yang sama, alih-alih menelusuri dokumen secara terpisah.

Di sisi pelayanan publik, percepatan administrasi hukum disebut akan memperpendek jarak antara permohonan masyarakat dan penerbitan dokumen. Yusril menyebut kecepatan dan ketepatan sebagai syarat agar pelayanan administrasi hukum layak menjadi pilar pelayanan publik.

Namun ia tidak menjabarkan target waktu, jumlah instansi yang akan bergabung, maupun tahapan teknis integrasi dalam laporan tersebut. Forum nasional itu menjadi panggung bagi pemerintah untuk menegaskan arah kebijakan, bukan merinci jadwal pelaksanaan.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan pada Mutu Data

Arahan Yusril menutup forum dengan penekanan pada kontribusi pelayanan online Kementerian Hukum terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah berharap sistem yang dibangun benar-benar memberi manfaat, bukan berhenti pada seremoni peluncuran.

Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada mutu data yang berpindah antarinstansi. Yusril menyebut keberhasilan tidak diukur dari jumlah koneksi, melainkan dari akurasi dan kemutakhiran informasi yang dipertukarkan.

Ia juga menyinggung pentingnya integritas sumber daya manusia yang mengelola sistem. Sistem yang kuat, kata dia, harus didukung aparatur yang profesional, akuntabel, dan menjunjung etika.

Ke depan, arah kebijakan yang ditegaskan dalam forum itu bergantung pada sejauh mana data korporasi dapat dijaga akurat dan terintegrasi lintas instansi. Bagi Yusril, kepastian hukum yang lahir dari data itulah yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi nasional.

Analisis Redaksi

Gagasan integrasi data korporasi sebenarnya bukan hal baru. AHU Online sudah lama menjadi wajah modernisasi administrasi hukum, dan perjalanan transformasinya disebut Yusril berlangsung sejak 1998. Yang baru adalah penegasan bahwa digitalisasi pendaftaran badan usaha tidak lagi memadai. Pemerintah kini diminta menjawab pertanyaan yang lebih sulit: siapa sebenarnya yang mengendalikan sebuah korporasi, dan seberapa cepat informasi itu dapat diverifikasi?

Penekanan Yusril bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah instansi terhubung patut diapresiasi. Terlalu sering proyek integrasi data berhenti pada seremoni penandatanganan dan hitungan transaksi pertukaran data. Padahal, data korporasi yang salah atau basi justru bisa menimbulkan masalah baru, mulai dari sengketa kewenangan hingga keputusan bisnis yang keliru. Dengan 3,9 juta entitas yang dikelola Ditjen AHU, risiko itu bukan skala kecil.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada forum nasional yang digelar di Jakarta, melainkan pada disiplin pemutakhiran data setelahnya. Tanpa mekanisme koreksi yang cepat, pengawasan berkala, dan aparatur yang berintegritas, integrasi data hanya akan menjadi koneksi antarsistem tanpa makna. Kepastian hukum yang dijanjikan baru akan terasa ketika pengusaha dan masyarakat menemukan informasi yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di mana pun mereka mengaksesnya.

Sumber: ahu.go.id