Demo di DPR Tuntut Pemakzulan Gibran, Massa Ancam Sambangi Kantor Partai

Massa aksi dari sejumlah organisasi berdatangan ke gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore. Mereka menuntut DPR memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dan mengancam menyambangi kantor-kantor partai bila tuntutan tak dijawab.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi berasal dari PMII Jakarta dan GMNI. Ada juga sejumlah mahasiswa dari Institut Kesenian Jakarta yang ikut bergabung dalam rombongan.

Massa tiba di Gedung DPR sekitar pukul 14.00 WIB dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan mereka membawa poster-poster perlawanan yang menyoroti sejumlah persoalan nasional.

Kronologi Aksi Massa di Gedung DPR

Aksi berjalan sejak siang. Rombongan PMII Jakarta dan GMNI bergerak menuju kompleks parlemen dengan berjalan kaki, bukan dengan kendaraan. Poster dan spanduk dibawa sebagai alat menyampaikan tuntutan.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, massa mulai menata diri dan menyiapkan mobil komando. Dari atas kendaraan itulah orator menyampaikan pidato-pidato yang menjadi inti aksi hari itu.

Isu yang diangkat tidak tunggal. Massa menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dari sekian banyak tuntutan, satu sorotan menonjol: desakan keras kepada lembaga legislatif. Massa meminta DPR segera mengambil sikap tegas untuk memproses pemakzulan atau memundurkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ancaman disampaikan secara terbuka. Bila DPR tidak bergerak, aksi akan diperluas ke kantor-kantor partai politik.

“Apabila Gibran tidak dimundurkan atau tidak dimakzulkan, kita akan sambangi kantor-kantor partai,” ujar orator aksi di atas mobil komando.

Pernyataan itu disambut massa yang berdiri mengelilingi mobil komando. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPR maupun dari pihak Istana terkait tuntutan tersebut.

Siapa yang Turun ke Jalan dan Apa Tuntutan Mereka

Aksi hari itu melibatkan setidaknya tiga kelompok. PMII Jakarta dan GMNI menjadi dua organisasi utama, sementara mahasiswa Institut Kesenian Jakarta menambah jumlah massa. Tidak ada laporan resmi soal total peserta, tetapi rombongan terus berdatangan sepanjang sore.

Tuntutan mereka dapat dirangkum dalam beberapa butir:

• DPR diminta memproses pemakzulan atau memundurkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
• DPR didesak mengambil langkah nyata memperbaiki kondisi ekonomi, hukum, dan peradaban bangsa.
• Partai politik dinilai turut bertanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini.
• Massa menyoroti kenaikan biaya pendidikan dan harga sembako yang membebani masyarakat.
• Isu karhutla, PSN, dan kebijakan anggaran juga masuk dalam daftar sorotan.

Orator menilai kepemimpinan saat ini mengalami krisis legitimasi. Menurutnya, krisis itu tidak berhenti di ranah politik, tetapi merembet ke ekonomi, etika, hingga moral.

Dia juga menyebut situasi transisi kekuasaan dari tahun 2024 menuju 2029 memiliki nuansa yang mirip dengan krisis tahun 1998. Perbandingan itu dipakai untuk menggambarkan betapa seriusnya persoalan yang mereka lihat.

Kritik terhadap partai politik menjadi bagian penting aksi. Menurut massa, wakil rakyat di parlemen seharusnya berani mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi, hukum, dan peradaban bangsa yang dinilai sudah rusak akibat produk politik praktis.

Soal biaya hidup juga diangkat. Kenaikan biaya pendidikan dan harga sembako disebut sebagai beban nyata masyarakat, yang oleh massa dikaitkan langsung dengan lemahnya legitimasi kepemimpinan nasional.

Isu Karhutla hingga Anggaran dalam Sorotan Massa

Selain tuntutan politik, aksi membawa agenda kebijakan yang lebih luas. Karhutla menjadi salah satu isu yang diangkat, menyusul dampak asap dan kerusakan lingkungan yang biasa menyertai musim kering.

Proyek Strategis Nasional juga disorot. Massa mempertanyakan arah pembangunan yang dinilai belum menyentuh kesejahteraan rakyat secara langsung. Kritik serupa dialamatkan pada kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan warga.

Deretan isu itu menjelaskan mengapa aksi tidak berhenti pada satu tuntutan personal. Massa memakainya sebagai rangkaian bukti bahwa persoalan bangsa bersifat struktural, bukan sekadar soal satu nama di kursi kekuasaan.

Sebagai pembanding, aksi-aksi serupa di Jakarta pada hari yang sama juga mendapat perhatian aparat. Sejumlah aksi demonstrasi memang dijadwalkan berlangsung di ibu kota, dan ribuan personel disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa. Informasi soal pengamanan itu dapat dibaca dalam laporan Beritakota.id mengenai aksi hari itu.

Bagi massa, karhutla dan PSN bukan isu terpisah dari tuntutan pemakzulan. Keduanya dipakai untuk menunjukkan bahwa masalah tata kelola negara berjalan berlapis, dari lingkungan hingga fiskal.

Respons dan Situasi Terkini di Sekitar Parlemen

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR terkait tuntutan pemakzulan Gibran. Begitu pula dari pihak Istana yang belum memberikan tanggapan atas desakan massa.

Aksi berlangsung pada sore hari dengan massa yang terus berdatangan. Orator bergantian menyampaikan pidato dari mobil komando, sementara massa lain berdiri di sekitar area.

Ancaman menyambangi kantor partai menjadi sinyal bahwa aksi tidak akan berhenti di satu titik. Bila tuntutan tidak dijawab, massa menyiratkan akan memindahkan tekanan ke pusat-pusat kekuatan partai politik.

Pemerintah dan DPR menghadapi ujian komunikasi publik. Desakan pemakzulan memang bukan perkara sederhana, tetapi membiarkan tuntutan tanpa jawaban berisiko memperpanjang ketegangan di lapangan.

Perkembangan aksi di Jakarta hari itu juga menunjukkan pola yang berulang: isu ekonomi sehari-hari, seperti harga sembako dan biaya pendidikan, selalu muncul berdampingan dengan tuntutan politik. Keduanya sulit dipisahkan dalam pidato massa. Untuk konteks pengamanan aksi di ibu kota, lihat pula pemberitaan Antara News.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap DPR dan Partai Politik

Yang paling dinantikan setelah aksi ini adalah sikap DPR. Massa meminta lembaga legislatif mengambil posisi tegas, bukan sekadar menerima aspirasi lalu membiarkannya mengendap.

Partai politik juga menjadi sasaran berikutnya. Ancaman menyambangi kantor partai menunjukkan bahwa tekanan akan dialihkan ke aktor yang dianggap paling bertanggung jawab atas kondisi bangsa.

Jika tidak ada respons, aksi lanjutan sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, bila DPR membuka ruang dialog, ketegangan bisa diredam sebelum meluas.

Sampai saat itu terjadi, tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi headline aksi di gedung parlemen. Massa sudah menyampaikan posisi mereka dengan jelas, dan kini bola berada di tangan wakil rakyat.

Analisis Redaksi

Aksi di gedung DPR ini menarik bukan karena besarnya massa, melainkan karena tuntutannya menyentuh pusat kekuasaan. Meminta DPR memproses pemakzulan Wakil Presiden adalah langkah politik yang berat, dan massa memilih jalur itu secara terbuka di depan pintu parlemen.

Yang perlu dicermati, tuntutan itu dibungkus dalam keluhan sehari-hari: harga sembako, biaya pendidikan, karhutla, dan anggaran. Pola ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan kini diuji lewat dapur rumah tangga, bukan hanya lewat perdebatan konstitusi. Selama beban hidup tidak turun, tuntutan politik akan terus menemukan bahan bakarnya.

Kritik terhadap partai politik juga layak dibaca serius. Massa tidak hanya menyerang satu nama, tetapi menuding mesin partai sebagai sumber produk politik praktis yang merusak peradaban bangsa. Ancaman menyambangi kantor partai adalah peringatan bahwa ketidakpercayaan publik tidak lagi berhenti di istana, tetapi merambat ke seluruh rantai kekuasaan.

DPR punya pilihan: menjawab dengan mekanisme resmi dan transparan, atau membiarkan tuntutan menggantung. Sejarah menunjukkan, aspirasi yang dibiarkan tanpa saluran cenderung kembali ke jalan dengan tuntutan yang lebih keras. Aksi Selasa sore ini baru permulaan, bukan penutup.