Aktivis Sumut Soroti Pernyataan Kapolri soal Judol, Pinjol Ilegal, dan Narkoba

Aktivis sosial-politik Sumatera Utara, Muhammad Mas'ud Silalahi, menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., soal komitmen memberantas judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal, dan narkoba. Ia mendukung langkah itu, tetapi menuntut penegakan hukum yang sampai ke bandar dan dalangnya.

Pernyataan Kapolri tersebut dinilai menjadi perhatian penting di tengah keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial.

"Pemberantasan judol, pinjol ilegal, dan narkoba harus menjadi agenda serius penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan menyentuh hingga ke jaringan utama kejahatan," kata Mas'ud di Medan, Selasa (10/11/2026).

Komitmen Kapolri dan Respons Aktivis Sumut

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memberantas jaringan bandar besar judi online, pinjol ilegal, serta peredaran narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan itu langsung mendapat perhatian dari kalangan aktivis sosial-politik di daerah.

Mas'ud Silalahi, alumni S2 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, menilai komitmen tersebut berada di jalur yang tepat. Menurutnya, judol, pinjol ilegal, dan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan persoalan yang merusak kehidupan keluarga dan menghancurkan masa depan generasi muda.

"Saya mendukung upaya Kapolri dalam memberantas para bandar besar judi online, pinjol ilegal, dan narkoba. Namun, dukungan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata," tegasnya.

Ia menekankan bahwa dukungan publik tidak boleh dibalas dengan sekadar gertakan. Penegakan hukum, kata Mas'ud, harus diwujudkan melalui tindakan yang bisa diukur dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi gertakan atau sekadar membangun citra dan memenuhi formalitas. Kita ingin seluruh perkara ditangani secara serius, profesional, dan dituntaskan sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Deretan Perkara Besar yang Jadi Sorotan Publik

Dalam pernyataannya, Mas'ud juga menyoroti sejumlah penanganan perkara besar yang belakangan menjadi perhatian publik. Perkara-perkara itu memperlihatkan skala kejahatan yang dihadapi aparat penegak hukum tidak kecil.

Beberapa di antaranya:

• Penggerebekan gudang narkoba di Aceh.
• Pengungkapan penyelundupan narkotika di Selat Malaka.
• Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden RI dan sejumlah tokoh nasional.
• Dugaan penyadapan terhadap ketua umum partai politik, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, dan tokoh agama.

Deretan perkara itu, menurut Mas'ud, menuntut kepemimpinan Kapolri yang mampu menghadirkan penegakan hukum profesional, transparan, dan berintegritas. Masyarakat, katanya, sedang menunggu bukti, bukan janji.

Ia berharap komitmen pemberantasan kejahatan tidak berhenti pada pernyataan atau langkah-langkah awal. Seluruh jaringan kejahatan, lanjutnya, harus diungkap hingga tuntas.

Isu penyadapan yang ikut disorot menambah beban ekspektasi publik terhadap Polri. Sebab, persoalan itu menyangkut sejumlah pihak dengan posisi penting, mulai dari kepala negara hingga wartawan dan tokoh agama.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Aktor Intelektual

Mas'ud menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri aktor intelektual, pemodal, operator, jaringan distribusi, serta pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Pandangan itu menyentuh titik lemah penegakan hukum yang kerap dikritik publik. Penangkapan di tingkat bawah sering dianggap tidak menyelesaikan masalah selama jaringan di atasnya masih beroperasi.

"Kita ingin seluruh perkara ditangani secara serius, profesional, dan dituntaskan sampai ke akar-akarnya," kata Mas'ud mengulang penekanannya.

Menurutnya, judol, pinjol ilegal, dan narkoba merupakan persoalan serius yang dapat merusak kehidupan keluarga, menghancurkan masa depan generasi muda, serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, ia menilai diperlukan keseriusan seluruh elemen bangsa, termasuk dukungan dan pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pengawasan itu bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat.

Kontrol Sosial dan Dukungan yang Disertai Kritik

Mas'ud menyatakan bahwa masyarakat selama ini telah mengambil bagian dalam mendukung upaya pemberantasan berbagai tindak kejahatan. Kalangan aktivis, menurutnya, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai mitra strategis pemerintah dan institusi kepolisian.

"Dukungan bukan berarti tanpa kritik, tetapi justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Posisi itu menempatkan hubungan antara masyarakat sipil dan Polri bukan sebagai pihak yang saling berhadapan. Sebaliknya, keduanya diminta berjalan searah dalam memberantas kejahatan yang merugikan banyak orang.

Ia berharap Kapolri beserta seluruh jajaran Polri dapat menjadikan momentum ini sebagai penguatan komitmen untuk membersihkan Indonesia dari berbagai jaringan kejahatan yang merugikan masyarakat.

Harapan itu sejalan dengan sorotan publik terhadap kasus-kasus besar yang masih berjalan. Setiap perkembangan perkara akan terus diawasi, terutama yang menyangkut jaringan judol, pinjol ilegal, dan narkoba.

Seruan Ganyang Bandar hingga ke Dalang

Menutup pernyataannya, Mas'ud Silalahi menyampaikan pesan tegas bahwa pemberantasan judol, pinjol ilegal, dan narkoba harus dilakukan tanpa pandang bulu.

"Ganyang habis para operator, bandar, dan dalangnya sampai tuntas! Jangan beri ruang bagi jaringan kejahatan yang merusak kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa. Indonesia harus bersih dari judol, pinjol ilegal, dan narkoba," pungkasnya.

Seruan itu menutup rangkaian pernyataan yang intinya meminta komitmen Kapolri diterjemahkan menjadi tindakan. Publik, terutama di daerah, akan menilai dari perkara-perkara yang benar-benar tuntas, bukan dari pernyataan di atas panggung.

Sejauh mana jaringan besar judol, pinjol ilegal, dan narkoba benar-benar dibongkar hingga ke pemodal dan pelindungnya akan menjadi ukuran utama. Di titik itu, dukungan yang disampaikan Mas'ud berubah menjadi ujian bagi kinerja penegakan hukum.

Informasi lain seputar penanganan perkara narkotika dan kejahatan siber dapat ditelusuri melalui pemberitaan Waspada.id, termasuk perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik nasional.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kapolri soal pemberantasan judol, pinjol ilegal, dan narkoba datang di saat ekspektasi publik sedang tinggi. Kasus gudang narkoba di Aceh dan penyelundupan di Selat Malaka menunjukkan jaringan kejahatan lintas negara masih aktif. Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh nasional, hingga wartawan menambah beban tersendiri bagi citra institusi. Dalam situasi seperti itu, komitmen di atas kertas mudah diucapkan, tetapi sulit dibuktikan.

Kritik Mas'ud Silalahi menyentuh persoalan lama: penegakan hukum kerap berhenti di pelaku lapangan. Operator dan bandar judol, pemodal pinjol ilegal, serta dalang jaringan narkoba jarang tersentuh sampai tuntas. Selama rantai itu tidak diputus, penangkapan di tingkat bawah hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Publik sudah paham pola ini dan menuntut hasil yang berbeda.

Dukungan yang disertai kontrol sosial adalah posisi yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kontrol itu hanya bermakna jika ada transparansi dalam penanganan perkara, termasuk pengungkapan aktor intelektual dan pihak yang diduga melindungi. Tanpa keterbukaan, janji pemberantasan akan terus berbenturan dengan kecurigaan. Ujian sesungguhnya bukan pada pernyataan Kapolri, melainkan pada perkara yang benar-benar tuntas dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Sumber: polri.go.id