Yusril Dorong Transformasi Digital Administrasi Hukum, Integrasi Data 3,9 Juta Korporasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan integrasi data korporasi menjadi kunci penguatan kepastian hukum dan pelayanan publik. Ditjen AHU Kementerian Hukum kini mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menilai pelayanan administrasi hukum harus bergerak cepat, transparan, dan akuntabel.

"Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum," kata Yusril.

Jejak Panjang Modernisasi Layanan Administrasi Hukum Sejak 1998

Yusril menyebut transformasi pelayanan administrasi hukum bukan proyek semalam. Perjalanan itu telah dirintis sejak 1998 dan terus berkembang hingga melahirkan sistem AHU Online. Sistem ini memberi kemudahan akses terhadap berbagai layanan administrasi hukum.

Namun, perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern memunculkan tantangan baru. Digitalisasi pendaftaran badan usaha saja tidak lagi memadai. Pemerintah, kata Yusril, harus mampu menyediakan informasi akurat mengenai status hukum badan usaha, pihak yang mewakili, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.

Kebutuhan itu sejalan dengan peran Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum yang kini mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Angka itu menunjukkan betapa strategis posisi administrasi hukum dalam menopang aktivitas ekonomi nasional dan penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ujar Yusril.

Ia menambahkan, integrasi data korporasi tidak hanya memperkuat kepastian hukum. Langkah itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung ekonomi nasional secara lebih luas.

Peringatan Yusril: Jangan Ukur Keberhasilan dari Jumlah Instansi Terhubung

Yusril memberi catatan penting soal cara mengukur keberhasilan integrasi data. Menurut dia, keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari banyaknya instansi yang terhubung atau jumlah transaksi pertukaran data.

Yang jauh lebih krusial adalah memastikan data yang dipertukarkan akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan sistem yang kuat harus didukung sumber daya manusia profesional, akuntabel, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas.

Pesan itu relevan mengingat skala data yang dikelola tidak kecil. Dengan 3,9 juta entitas korporasi, kesalahan sekecil apa pun pada data bisa berdampak pada keputusan investasi, perizinan, hingga sengketa hukum.

"Harapan kami, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum selama ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan melalui sistem online, betul-betul dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi," kata Yusril.

Forum nasional itu mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor hukum, pemerintahan, dan dunia usaha. Tujuannya memperkuat sinergi data korporasi terintegrasi demi pelayanan publik dan ekosistem investasi yang lebih sehat.

Mengapa Integrasi Data Korporasi Penting bagi Dunia Usaha

Bagi dunia usaha, data korporasi yang akurat dan terintegrasi memangkas ketidakpastian. Pelaku usaha dapat memverifikasi status badan usaha, identitas pengurus, hingga pihak pengendali sebelum meneken kontrak atau menanam modal.

Pemerintah pun memperoleh basis informasi yang lebih rapi untuk mengambil keputusan strategis. Mulai dari pemberian izin, pengawasan kepatuhan, hingga penanganan sengketa. Integrasi lintas instansi meminimalkan risiko data ganda atau informasi usang.

Yusril menempatkan kepastian hukum sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional. Tanpa data yang terpercaya, investasi berisiko tinggi dan biaya transaksi membengkak. Sebaliknya, data yang terintegrasi menurunkan risiko itu.

Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Sistem yang canggih perlu ditopang aparatur yang profesional dan berintegritas. Etika kerja menjadi penopang utama agar integrasi data tidak sekadar formalitas.

Pemerintah menargetkan forum ini menghasilkan sinergi nyata antarinstansi. Harapannya, layanan administrasi hukum semakin cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Langkah Selanjutnya: Dari Koneksi Sistem ke Kualitas Data

Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang mengalir antarinstitusi benar-benar mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Yusril menekankan kualitas data sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar jumlah koneksi.

Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU akan terus mengembangkan layanan berbasis online. Dukungan sumber daya manusia profesional menjadi syarat agar layanan itu memberi manfaat nyata.

Dalam jangka panjang, integrasi data korporasi diharapkan memperkuat ekosistem investasi. Data yang akurat memudahkan pemerintah memetakan pelaku usaha dan meminimalkan sengketa. Dunia usaha pun mendapat kepastian lebih tinggi.

"Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis," ujar Yusril, menutup paparannya.

Informasi lebih lanjut soal layanan administrasi hukum dapat diakses melalui ANTARA News Sultra. Sementara perkembangan kebijakan hukum nasional dapat dipantau di ANTARA.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril menyimpan pesan yang jarang diucapkan pejabat: integrasi data bukan soal berapa banyak instansi tersambung. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kualitas data. Ini pengakuan jujur bahwa proyek digitalisasi sering terjebak pada seremoni teknis, bukan hasil.

Angka 3,9 juta entitas korporasi di Ditjen AHU menunjukkan skala persoalan. Jika data itu akurat dan terintegrasi, manfaatnya besar bagi iklim investasi. Sebaliknya, data yang usang atau tidak konsisten justru menciptakan ketidakpastian baru. Di sinilah kepastian hukum diuji, bukan di atas kertas kebijakan.

Catatan soal sumber daya manusia profesional dan berintegritas juga layak diapresiasi. Sistem canggih tanpa etika aparatur hanya memindahkan masalah lama ke platform baru. Transformasi digital yang serius harus berjalan seiring perbaikan tata kelola dan pengawasan. Tanpa itu, integrasi data hanya menambah lapisan administrasi, bukan memangkasnya.

Sumber: antaranews.com