Personel Gabungan Karhutla Kalsel Dikembalikan, Pemprov Tetap Siaga Pantau Titik Api

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengembalikan personel gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan ke instansi masing-masing. Operasional dapur umum dihentikan per 8 November 2026, tetapi patroli pemantauan titik api tetap berjalan setiap hari.

Keputusan itu diambil menyusul rapat evaluasi penanganan karhutla pada 6 November 2026. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menyatakan pengembalian personel merupakan tindak lanjut kesepakatan rapat tersebut.

“Untuk dapur umum, pelayanan terakhir kami adalah menyiapkan permakanan makan malam pada 7 November. Terhitung mulai 8 November, operasional dapur umum sudah dihentikan seiring dengan dikembalikannya personel gabungan ke instansi masing-masing,” jelas Farhanie di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).

Meski begitu, penghentian dapur umum dan pengembalian personel bukan berarti penanganan karhutla selesai. Seluruh personel diminta tetap bersiaga di instansi masing-masing untuk mengantisipasi perkembangan kondisi di lapangan.

Kronologi Pengembalian Personel Gabungan

Rapat evaluasi pada 6 November 2026 menjadi titik balik penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam rapat itu disepakati seluruh personel gabungan yang sebelumnya terlibat dikembalikan ke satuan atau instansi asal.

Dua hari berselang, tepatnya 7 November, dapur umum yang mendukung permakanan petugas dan relawan menyiapkan layanan terakhir berupa makan malam. Sejak 8 November, operasional dapur umum resmi dihentikan.

Farhanie menegaskan penghentian itu berjalan seiring dengan pengembalian personel. “Terhitung mulai 8 November, operasional dapur umum sudah dihentikan seiring dengan dikembalikannya personel gabungan ke instansi masing-masing,” ujarnya.

Kendati demikian, Dinas Sosial Provinsi Kalsel masih terlibat dalam pemantauan dan patroli rutin. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Yofie Fahromi, menyatakan patroli dilaksanakan setiap hari.

“Untuk kami, selain sebelumnya terlibat dalam operasional dapur umum, juga ikut dalam kesatuan pemadaman dan pembasahan. Karena itu, setiap hari kami masih melaksanakan patroli dan pemantauan untuk mengantisipasi apabila muncul hotspot atau firespot baru,” ungkap Yofie.

Pihak yang Terlibat dan Fokus Patroli di Gunung Damar

Personel gabungan yang dikembalikan berasal dari sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel. Mereka sebelumnya dikerahkan untuk pemadaman, pembasahan lahan, serta dukungan logistik melalui dapur umum.

Yofie menjelaskan patroli personel Dinas Sosial saat ini difokuskan di kawasan Gunung Damar, khususnya wilayah ring satu yang sebelumnya menjadi salah satu area penanganan karhutla. Patroli itu bertujuan mendeteksi dini kemunculan titik panas maupun titik api.

“Setiap hari kami masih melaksanakan patroli dan pemantauan untuk mengantisipasi apabila muncul hotspot atau firespot baru,” kata Yofie.

Selain Dinas Sosial, instansi lain yang terlibat dalam kesatuan pemadaman dan pembasahan juga diminta tetap bersiaga. Pemprov Kalsel menekankan kesiapsiagaan seluruh pihak tetap terjaga meski pengerahan personel gabungan telah berakhir.

Informasi resmi mengenai pengembalian personel ini disampaikan melalui kanal Media Center Provinsi Kalimantan Selatan pada 10 November 2026.

Latar Belakang: Beban Personel Gabungan dan Peran Dapur Umum

Pengerahan personel gabungan dalam penanganan karhutla melibatkan banyak pihak, mulai dari instansi vertikal hingga OPD. Dapur umum menjadi salah satu simpul penting karena menyuplai permakanan bagi petugas dan relawan yang bertugas di lapangan.

Selama operasi berlangsung, dapur umum melayani kebutuhan makan pagi, siang, dan malam. Layanan terakhir berupa makan malam pada 7 November menandai berakhirnya dukungan logistik tersebut.

Pengembalian personel ke instansi masing-masing lazim dilakukan setelah kondisi lapangan dinilai lebih terkendali. Namun, pemantauan tetap diperlukan karena titik panas bisa muncul kembali, terutama di area yang sebelumnya terbakar.

Pemprov Kalsel menegaskan penanganan karhutla selanjutnya lebih diutamakan melalui optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota sesuai wilayah kewenangan masing-masing. Langkah ini membagi tanggung jawab sesuai batas administratif daerah.

Pembagian kewenangan itu sejalan dengan prinsip penanganan bencana yang menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak di wilayahnya. Instansi provinsi berperan dalam koordinasi, dukungan, dan pemantauan lintas wilayah.

Dampak dan Antisipasi Titik Api Baru

Penghentian dapur umum dan pengembalian personel berdampak langsung pada berkurangnya personel yang berada di lapangan. Namun, patroli harian tetap menjadi bagian dari deteksi dini untuk mengetahui potensi munculnya titik api.

Yofie menyebut patroli dan pemantauan dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas kembali. Fokus di wilayah ring satu Gunung Damar menunjukkan area tersebut masih menjadi perhatian utama.

Pemprov Kalsel berharap kesiapsiagaan seluruh pihak tetap terjaga. Potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat diantisipasi sedini mungkin meskipun pengerahan personel gabungan telah berakhir.

Bagi masyarakat, penghentian operasional dapur umum bukan berarti ancaman karhutla hilang. Justru pada fase ini, deteksi dini dan pelaporan cepat jika muncul asap atau api menjadi kunci.

Pemerintah kabupaten/kota kini memegang peran lebih besar sesuai wilayah kewenangan. Koordinasi dengan instansi provinsi tetap diperlukan jika muncul titik api yang berpotensi meluas.

Langkah Selanjutnya: Optimalisasi Peran Kabupaten/Kota

Setelah personel gabungan dikembalikan, penanganan karhutla diarahkan pada optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Kalsel tetap memantau melalui patroli rutin yang dilaksanakan personel terkait.

Patroli harian di kawasan Gunung Damar dan area ring satu menjadi bagian dari deteksi dini. Jika muncul hotspot atau firespot baru, personel di instansi masing-masing sudah bersiaga untuk bergerak.

Farhanie memastikan penghentian dapur umum telah melalui evaluasi. “Pelayanan terakhir kami adalah menyiapkan permakanan makan malam pada 7 November,” ujarnya di Banjarbaru.

Dengan pembagian peran yang jelas, Pemprov Kalsel berharap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi sedini mungkin. Kesiapsiagaan menjadi kunci pada fase pascapengerahan personel gabungan.

Informasi lebih lanjut mengenai penanganan bencana di Kalimantan Selatan dapat diakses melalui laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Analisis Redaksi

Keputusan mengembalikan personel gabungan dan menghentikan dapur umum pada 8 November 2026 menunjukkan penanganan karhutla Kalsel memasuki fase berbeda. Bukan berakhir, melainkan bergeser dari operasi terpusat ke kewaspadaan berbasis wilayah.

Yang perlu dicermati adalah kesiapan pemerintah kabupaten/kota. Optimalisasi peran daerah sesuai kewenangan terdengar rapi di atas kertas, tetapi efektivitasnya bergantung pada personel, peralatan, dan anggaran di lapangan. Jika kesiapan daerah tidak merata, titik api baru bisa lolos dari deteksi.

Patroli harian di Gunung Damar menjadi penanda bahwa risiko belum nol. Penghentian dapur umum memang menghemat sumber daya, tetapi fase pascapengerahan justru menuntut koordinasi dan pelaporan cepat dari masyarakat. Kesiapsiagaan yang diminta Pemprov Kalsel hanya bermakna jika setiap lini benar-benar bersiaga.