Yohanes Rumpak Dorong Percepatan Raperda RTRW Sintang, Kepastian Hukum Jadi Prioritas

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, S.Pd., M.M., mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Kepastian hukum dan perlindungan masyarakat menjadi dua hal yang ia tempatkan di garis depan.

Dorongan itu disampaikan Rumpak saat memimpin Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sintang pada Senin, 9 November 2026 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan teknis yang selama ini menghambat pembahasan Raperda RTRW.

Menurut Rumpak, percepatan penyelesaian Raperda RTRW bukan sekadar urusan administratif. Ada kepentingan warga yang lebih besar di baliknya: kejelasan status lahan, perlindungan permukiman, dan jaminan bahwa pembangunan di Sintang berjalan tertib.

Kronologi Rapat Kerja Bapemperda DPRD Sintang

Rapat kerja yang dipimpin Yohanes Rumpak itu berlangsung pada Senin, 9 November 2026. Agenda utamanya membahas perkembangan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Sintang yang hingga kini belum tuntas.

Dalam rapat tersebut, Rumpak memberikan arahan tentang pentingnya mempercepat penyelesaian Raperda RTRW. Ia menyebut percepatan itu sebagai sarana menghadirkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan yang tertib, aman, nyaman, serta berkelanjutan.

"Serta mendukung pembangunan yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan," ujar Rumpak, seperti dikutip dari Gesuri.id.

Rapat itu tidak hanya membahas soal percepatan. Rumpak juga menyoroti sejumlah persoalan konkret yang harus diselesaikan agar Raperda RTRW bisa segera disahkan. Persoalan-persoalan itu ia sampaikan secara rinci dalam keterangannya kepada Gesuri pada Selasa, 10 November 2026.

"Kami berharap naskah ini dapat dipertimbangkan," pungkasnya dalam keterangan tersebut.

Sejumlah Persoalan yang Disoroti Yohanes Rumpak

Dalam rapat kerja itu, Rumpak membeberkan daftar persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Raperda RTRW Sintang. Persoalan-persoalan ini menyentuh batas wilayah, lahan pertanian, hingga pelanggaran pemanfaatan ruang.

Berikut poin-poin yang disoroti Rumpak:

• Penyelesaian batas antar kabupaten yang hingga kini belum tuntas.
• Pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
• Penelaahan 1.319 titik indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.
• Penyelesaian permukiman masyarakat yang berada di dalam kawasan.
• Kemudahan pembangunan fasilitas umum.
• Persoalan listrik di Dapil Pulau.
• Penyediaan air bersih dan PDAM.
• Perlindungan sumber air baku.
• Perlindungan lingkungan dan situs budaya.

Daftar itu menunjukkan bahwa Raperda RTRW Sintang bukan dokumen kosong. Ada banyak kepentingan warga yang bersinggungan langsung dengan isi regulasi tersebut, mulai dari petani yang menggarap lahan hingga rumah tangga yang belum menikmati listrik dan air bersih.

Angka 1.319 titik indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi sorotan tersendiri. Jumlah itu mengindikasikan bahwa persoalan tata ruang di Sintang sudah berlangsung lama dan menuntut penyelesaian yang tidak bisa ditunda lagi.

Mengapa Raperda RTRW Sintang Penting bagi Masyarakat

RTRW adalah dokumen induk yang mengatur pola pemanfaatan ruang di suatu daerah. Di dalamnya tercantum kawasan mana yang boleh dibangun, kawasan mana yang harus dilindungi, serta bagaimana lahan pertanian dan sumber air dijaga.

Ketika RTRW belum ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, kepastian hukum bagi warga menjadi lemah. Izin usaha, sertifikasi lahan, dan pembangunan fasilitas umum bisa tersandung karena dasar hukumnya belum lengkap. Kondisi ini rawan memicu sengketa antarwarga maupun antara warga dan pelaku usaha.

Rumpak menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu alasan utama percepatan. Permukiman warga yang selama ini berada di dalam kawasan, misalnya, membutuhkan kejelasan status agar tidak terus berada di posisi rawan.

Hal serupa berlaku untuk LP2B. Pemenuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan menentukan apakah lahan produktif di Sintang tetap terjaga atau perlahan berubah fungsi. Tanpa payung hukum yang jelas, alih fungsi lahan sulit dikendalikan.

Persoalan listrik di Dapil Pulau, penyediaan air bersih dan PDAM, serta perlindungan sumber air baku juga bersinggungan dengan RTRW. Penetapan kawasan menentukan di mana jaringan listrik dan instalasi air boleh dibangun, sekaligus memastikan sumber air tidak tercemar.

Untuk memahami kerangka hukum tata ruang daerah, pembaca dapat merujuk pada Bappenas yang mengelola perencanaan pembangunan nasional, termasuk aspek penataan ruang.

Dampak Jika Raperda RTRW Sintang Terlambat Disahkan

Keterlambatan pengesahan Raperda RTRW membawa konsekuensi berlapis. Pertama, kepastian hukum bagi warga dan pelaku usaha semakin kabur. Kedua, potensi pelanggaran pemanfaatan ruang terus bertambah karena tidak ada dasar tegas untuk menindak.

Rumpak menyebut 1.319 titik indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Angka itu bukan jumlah kecil untuk sebuah kabupaten. Tanpa penelaahan yang tuntas, titik-titik tersebut berisiko berkembang menjadi sengketa lahan yang lebih rumit.

Dampak lain menyangkut pembangunan fasilitas umum. Rumpak menyoroti kemudahan pembangunan fasilitas umum sebagai salah satu hal yang perlu diakomodasi dalam Raperda. Jika aturan tata ruang tidak jelas, proyek fasilitas publik bisa terhambat prosedur.

Bagi masyarakat di Dapil Pulau, persoalan listrik dan air bersih adalah kebutuhan mendasar. RTRW yang tidak tuntas membuat perencanaan jaringan listrik dan PDAM berjalan tanpa kepastian lokasi. Ujungnya, warga menunggu lebih lama.

Perlindungan lingkungan dan situs budaya juga menjadi taruhan. Sintang memiliki kekayaan alam dan jejak budaya yang perlu dijaga. Tanpa penetapan kawasan lindung yang jelas, tekanan pembangunan bisa menggerus keduanya.

Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan Raperda RTRW

Setelah rapat kerja Bapemperda, pembahasan Raperda RTRW Sintang berada di tahap penajaman materi. Rumpak berharap naskah yang telah disusun dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait sehingga pembahasan bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Penyelesaian batas antar kabupaten menjadi pekerjaan yang menuntut koordinasi lintas daerah. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan DPRD Sintang sendirian karena melibatkan kabupaten lain di sekitarnya.

Pemenuhan LP2B dan penelaahan 1.319 titik indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang menuntut data lapangan yang akurat. Di sinilah peran dinas teknis dan pemerintah kabupaten diperlukan untuk menyiapkan bahan yang lengkap bagi pembahasan di DPRD.

Rumpak menegaskan harapannya agar naskah Raperda RTRW dapat dipertimbangkan. Pernyataan itu menandakan bahwa pembahasan belum berakhir dan masih menunggu tindak lanjut dari semua pihak yang terlibat.

Bagi warga Sintang, hasil akhir pembahasan ini akan menentukan bagaimana ruang di kabupaten mereka ditata untuk bertahun-tahun ke depan. Sebab itu, percepatan yang didorong Rumpak bukan sekadar soal kecepatan, melainkan soal kepastian.

Analisis Redaksi

Dorongan Yohanes Rumpak untuk mempercepat Raperda RTRW Sintang menyentuh titik yang jarang dibicarakan dalam perdebatan tata ruang daerah: kepastian hukum bagi warga biasa. Selama RTRW belum ditetapkan, warga yang tinggal di dalam kawasan, petani yang menggarap lahan, dan pelaku usaha kecil berada di posisi tidak terlindungi. Mereka menghadapi ketidakpastian yang tidak mereka ciptakan sendiri.

Angka 1.319 titik indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang adalah cermin bahwa persoalan tata ruang di Sintang sudah menumpuk. Menunda pengesahan Raperda hanya akan menambah beban itu. Rumpak tampaknya memahami bahwa percepatan bukan pilihan, melainkan keharusan.

Namun percepatan tidak boleh berhenti pada retorika rapat kerja. Publik perlu melihat terobosan konkret: bagaimana penyelesaian batas antar kabupaten dikawal, bagaimana LP2B dipenuhi tanpa merugikan petani, dan bagaimana 1.319 titik pelanggaran ditelaah secara transparan. Tanpa itu, percepatan hanya menjadi janji yang berulang.