LBH Keadilan Dorong Polbeng Bengkalis Dirikan Klinik Hukum untuk Warga Miskin

LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis mendorong Politeknik Negeri Bengkalis mendirikan klinik hukum atau Posbakum kampus. Dorongan itu disampaikan dalam seminar hukum di Kampus Polbeng, Selasa (10/11/2026), sebagai upaya menghadirkan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Seminar menghadirkan Ketua LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis Jon Hendri dan Hanjani sebagai narasumber. Materi yang dibahas mencakup bantuan hukum cuma-cuma bagi mahasiswa dan masyarakat kurang mampu, serta peran paralegal di tengah masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung setelah sebelumnya digelar di Lapas Bengkalis. Menurut pemberitaan Indragirione.com, seminar di kampus itu menjadi lanjutan dari rangkaian sosialisasi hukum yang digelar LBH KNJB di sejumlah lokasi.

Dorongan Direktur Polbeng agar Klinik Hukum Segera Berdiri

Direktur Polbeng yang diwakili Romadoni ST MT dalam sambutannya berharap seminar membuka cakrawala peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat tentang hukum. Ia juga berharap ke depan di Polbeng hadir klinik hukum atau Posbakum sebagai wadah layanan hukum yang mudah diakses, gratis, dan dekat dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

"Sosialisasi ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, melek hukum, dan tidak takut untuk mencari keadilan," kata Romadoni sembari berharap di Polbeng berdiri klinik bantuan hukum.

Pernyataan itu menempatkan kampus negeri di Bengkalis tersebut bukan hanya sebagai institusi pendidikan vokasi, tetapi juga sebagai simpul layanan hukum bagi warga sekitar. Harapan Romadoni disampaikan langsung di hadapan peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa dan warga.

Dalam pandangan LBH, kampus punya posisi strategis. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai paralegal atau relawan hukum yang membantu warga memahami persoalan hukum dasar sebelum persoalan itu membesar.

Bantuan Hukum Dinilai Hak Setiap Warga Negara

Ketua LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis Jon Hendri dalam materinya menyatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya untuk orang yang mampu membayar pengacara. Bantuan hukum, katanya, merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurutnya, Posbakum Kampus atau klinik hukum diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Dengan begitu, persoalan hukum dapat dicegah sejak dini melalui konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum.

"Kehadiran kita (LBH) dalam rangka mencegah masyarakat menjadi korban ketidakadilan karena ketidaktahuan hukum, keterbatasan biaya, dan tidak adanya pendampingan hukum," kata Jon Hendri kepada media ini, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, banyak pencari keadilan yang membutuhkan sahabat hukum untuk mendampingi mereka. Pendampingan itu mencakup perkara pidana, perdata, keluarga, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan grasi.

Penjelasan narasumber mendapat apresiasi para hadirin. Peserta menilai materi tersebut relevan dengan kondisi warga yang sering kali tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Peran Paralegal dan Posbakum dalam Akses Keadilan

Selain bantuan hukum gratis, seminar membahas peran paralegal bagi masyarakat. Paralegal adalah orang yang dilatih membantu warga memahami prosedur hukum, mengarahkan ke lembaga yang tepat, dan mendampingi pada tahap awal.

Dalam konteks kampus, mahasiswa bisa menjadi ujung tombak layanan itu. Mereka dapat membantu warga menyusun kronologi, mengumpulkan dokumen, dan memahami langkah hukum yang tersedia sebelum perkara masuk ke pengadilan.

LBH menilai pendekatan preventif lebih murah dan lebih manusiawi dibanding penyelesaian perkara di meja hijau. Karena itu, klinik hukum di kampus diharapkan tidak hanya melayani konsultasi, tetapi juga penyuluhan rutin ke desa dan kelurahan.

Sejumlah hal yang bisa menjadi layanan awal klinik hukum kampus:

• Konsultasi hukum gratis bagi warga kurang mampu dan kelompok rentan.
• Penyuluhan hukum ke desa, sekolah, dan komunitas.
• Pendampingan awal untuk perkara pidana, perdata, keluarga, dan pertanahan.
• Pelatihan paralegal bagi mahasiswa sebagai relawan hukum.
• Rujukan perkara ke LBH atau lembaga bantuan hukum resmi.

Dengan skema itu, Posbakum kampus berfungsi sebagai pintu masuk pertama sebelum warga berurusan dengan aparat penegak hukum atau pengadilan.

Latar Belakang: UU Bantuan Hukum dan Kerja Sama dengan Kementerian Hukum

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin dan kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum.

Dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum masih timpang, terutama di daerah. Banyak warga tidak tahu bahwa mereka berhak mendapat pendampingan gratis. Ada juga yang enggan melapor karena khawatir biaya dan prosedur berbelit.

LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis menyatakan sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Kerja sama itu menjadi modal untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk mendukung pendirian klinik hukum di Polbeng.

Sebelumnya, LBH KNJB menggelar kegiatan serupa di Lapas Bengkalis. Warga binaan mendapat pencerahan hukum dari lembaga tersebut, sebagaimana diberitakan dalam artikel Warga Binaan Lapas Bengkalis Dapat Pencerahan Hukum dari LBH KNJB.

Rangkaian kegiatan itu menunjukkan pola kerja LBH KNJB: menyasar kelompok yang paling rentan lebih dulu, lalu memperluas ke kampus sebagai mitra strategis.

Dampak yang Diharapkan bagi Mahasiswa dan Warga Kurang Mampu

Jika klinik hukum berdiri, mahasiswa Polbeng berpeluang mendapat pengalaman praktik hukum sejak dini. Mereka bisa belajar langsung dari kasus nyata warga, tentu dengan pengawasan LBH dan dosen pembimbing.

Bagi warga, kehadiran Posbakum kampus memangkas jarak dan biaya. Warga tidak perlu pergi jauh ke kota lain untuk berkonsultasi, cukup datang ke kampus yang lokasinya relatif mudah dijangkau.

LBH berharap Polbeng menjadi pusat layanan hukum dan sahabat masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara preventif sebelum masuk ke pengadilan. Harapan itu sejalan dengan fungsi kampus sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Namun, pendirian klinik hukum membutuhkan dukungan anggaran, tenaga terlatih, dan payung kerja sama resmi. Tanpa itu, layanan berisiko berhenti setelah seminar selesai.

Langkah Selanjutnya Menuju Klinik Hukum Polbeng

LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis menyatakan siap mendukung Politeknik Negeri Bengkalis untuk mendirikan klinik hukum. Dukungan itu mencakup pendampingan, pelatihan paralegal, hingga jaringan rujukan perkara.

Pihak kampus belum merinci jadwal pendirian. Yang jelas, seminar pada Selasa (10/11/2026) menjadi titik awal pembicaraan antara LBH, kampus, dan masyarakat.

Ke depan, LBH berharap ada tindak lanjut konkret: pembentukan tim kecil, penyusunan standar layanan, dan penunjukan penanggung jawab klinik. Tanpa langkah itu, dorongan yang disampaikan dalam forum hanya menjadi catatan rapat.

Analisis Redaksi

Gagasan klinik hukum di kampus vokasi seperti Polbeng sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Banyak fakultas hukum punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang melayani warga. Yang membedakan, Polbeng bukan kampus hukum. Karena itu, rencana ini butuh desain kelembagaan yang jelas agar tidak sekadar menempel pada kegiatan seminar.

Pernyataan Jon Hendri soal ketidaktahuan hukum, keterbatasan biaya, dan tidak adanya pendampingan menyentuh akar masalah akses keadilan di daerah. Warga Bengkalis yang menghadapi sengketa tanah, masalah keluarga, atau perkara ketenagakerjaan sering berhenti di langkah pertama karena tidak tahu harus ke mana. Klinik hukum kampus bisa menutup celah itu, asalkan layanannya benar-benar hidup setiap hari kerja, bukan hanya saat ada acara.

Tantangannya ada pada keberlanjutan. Kampus perlu menyiapkan dosen pembimbing, mahasiswa relawan, dan anggaran operasional. LBH perlu memastikan pendampingan tidak berhenti di seremoni. Jika keduanya serius, Polbeng bisa menjadi contoh bagaimana institusi vokasi ikut menanggung beban keadilan sosial di daerahnya. Jika tidak, publik hanya akan mengingat seminar Selasa itu sebagai foto bersama.