Forum Literasi Hukum Kejagung: Bedah Buku Jaksa Angsa dan Sorotan DPA

Kejaksaan Agung menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema "Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia" sekaligus bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan era baru hukum pidana bukan sekadar pergantian undang-undang, tetapi perubahan cara berpikir dalam penegakan hukum.

Jaksa Agung: KUHP Baru Mengedepankan Pencegahan

Dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat internal kejaksaan itu, Burhanuddin menyampaikan pandangannya soal arah baru penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menempatkan upaya pencegahan tindak pidana sebagai prioritas.

"Era baru hukum pidana Indonesia tidak sekadar ditandai dengan pergantian undang-undang, tetapi juga perubahan cara berpikir dalam penegakan hukum," kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Pernyataan itu menjadi pijakan forum. Burhanuddin mengajak seluruh peserta memahami berbagai perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bukan hanya dari sisi teks aturan, tetapi juga dari sisi praktik di lapangan. Perubahan cara pandang dinilai sama pentingnya dengan perubahan norma.

Forum Literasi Hukum Jilid I ini disebut sebagai wadah untuk membahas perkembangan tersebut secara terbuka. Kejaksaan Agung ingin memastikan jajarannya tidak tertinggal dari dinamika hukum pidana yang bergerak cepat.

DPA Jadi Wajah Baru Penuntutan Korporasi

Salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut adalah wajah baru penuntutan melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Mekanisme DPA bertujuan mendorong kepatuhan terhadap hukum, memulihkan kerugian negara, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Burhanuddin menegaskan, DPA ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi.

"Hal ini dilakukan karena kerja sama dan pemahaman terhadap undang-undang negara tidak lagi semata-mata bergantung pada persidangan, tetapi juga membuka ruang bagi upaya kolektif dan pertukaran pendapat. Karena itu, saya mengapresiasi forum ini sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum," ujar ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI.

Dalam praktiknya, DPA memberi ruang bagi penyelesaian perkara di luar jalur persidangan penuh, dengan syarat tertentu. Bagi kejaksaan, pendekatan ini dinilai lebih efektif ketika berhadapan dengan entitas korporasi yang kompleks, di mana pemulihan kerugian negara menjadi pertimbangan utama.

Bedah Buku Jaksa Angsa Karya Hinca Panjaitan

Selain forum literasi hukum, kegiatan tersebut juga diisi dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Hinca Panjaitan. Buku itu menggambarkan kinerja, pencapaian, serta peran jaksa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan penjaga kepentingan negara.

Judul "Work in Silence" memberi isyarat soal cara kerja yang ditonjolkan dalam buku tersebut. Jaksa digambarkan bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepentingan negara.

Bedah buku ini menjadi bagian dari rangkaian acara yang sama. Kejaksaan Agung memadukan diskusi kebijakan hukum dengan peluncuran gagasan tertulis, sehingga peserta mendapat dua sudut pandang sekaligus: regulasi dan refleksi atas profesi jaksa.

Melalui kegiatan ini, Kejagung mendorong penguatan literasi hukum sekaligus memperluas pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai perkembangan hukum pidana Indonesia serta peran kejaksaan dalam menghadapi perubahan sistem hukum.

Rangkaian Acara dan Pesan Literasi Hukum

Forum Literasi Hukum Jilid I dirancang sebagai kegiatan berkelanjutan. Penomoran "Jilid I" menandakan akan ada edisi-edisi berikutnya dengan tema yang berbeda. Formatnya menggabungkan diskusi tematik dengan bedah buku, sebuah pendekatan yang jarang dilakukan dalam kegiatan resmi kejaksaan.

Beberapa hal yang ditonjolkan dalam acara ini:

• Pembahasan arah baru hukum pidana Indonesia pasca-KUHP baru.
• Pengenalan mekanisme DPA sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
• Penekanan pada penanganan tindak pidana korporasi.
• Bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Hinca Panjaitan.
• Penguatan literasi hukum bagi pemangku kepentingan.

Lokasi acara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi penanda bahwa kegiatan ini digelar di luar kantor pusat kejaksaan. Informasi lengkap soal acara dapat ditelusuri melalui pemberitaan suarapembaharuan.com yang meliput langsung kegiatan tersebut.

Dampak bagi Jajaran Kejaksaan dan Publik

Bagi internal kejaksaan, forum ini berfungsi sebagai sarana penyamaan pemahaman. Perubahan KUHP dan lahirnya mekanisme DPA menuntut jaksa memahami prosedur baru, termasuk konsekuensi hukumnya. Kesalahan dalam membaca aturan baru berpotensi memengaruhi jalannya penuntutan.

Bagi publik, acara semacam ini membuka akses informasi soal bagaimana kejaksaan memandang perannya. Selama ini, pemahaman masyarakat soal DPA masih terbatas. Forum literasi menjadi salah satu jalur untuk menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu berakhir di ruang sidang.

Buku Jaksa Angsa juga berperan dalam membentuk narasi soal profesi jaksa. Kinerja dan pencapaian yang diangkat dalam buku itu menjadi semacam catatan resmi atas peran kejaksaan sebagai penjaga kepentingan negara.

Yang belum terjawab, seberapa jauh forum ini akan berdampak pada praktik di lapangan. Penjelasan soal DPA perlu diikuti dengan pedoman teknis yang jelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda di tingkat kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Rujukan tambahan soal kerangka hukum pidana dapat dilihat pada situs resmi Kejaksaan Agung.

Analisis Redaksi

Langkah Kejaksaan Agung memadukan forum literasi dengan bedah buku patut dibaca sebagai upaya membangun wibawa institusi lewat jalur intelektual. Selama ini, citra kejaksaan lebih sering dibentuk oleh pernyataan pers soal penanganan perkara besar. Forum semacam ini menggeser fokus ke diskusi kebijakan, sesuatu yang jarang mendapat panggung.

Namun, ada catatan penting. Pengenalan DPA dalam forum literasi belum otomatis menjawab persoalan implementasi. Mekanisme perjanjian penundaan penuntutan menyimpan risiko: siapa yang berwenang menyetujui, bagaimana pengawasan atas kepatuhan korporasi, dan sejauh mana korban atau publik dilibatkan. Tanpa aturan turunan yang rinci, DPA bisa menjadi pintu bagi penyelesaian yang menguntungkan pihak berduit.

Karena itu, Forum Literasi Hukum Jilid I sebaiknya tidak berhenti sebagai acara seremonial. Jika edisi berikutnya mampu menghadirkan kritik dari luar kejaksaan, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, nilainya akan jauh lebih besar. Literasi hukum yang sehat tumbuh dari perdebatan, bukan dari kesepakatan semu di ruang tertutup.