Pengakuan Kedaulatan dalam Sengketa Hukum Internasional: Pakar Soroti Dualisme Agresi Militer Belanda

Dalam sengketa hukum internasional, pengakuan kedaulatan menjadi elemen krusial yang kerap memicu perdebatan. Prof. Hikmahanto Juwana menyoroti dualisme perspektif sejarah, termasuk kasus agresi militer Belanda terhadap Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi akademis bersama mahasiswa Program Magister Hukum. Menurutnya, fakta hukum dalam sengketa politik dan sejarah antarnegara selalu dapat dipandang dari dua perspektif yang bertolak belakang.

"Orang hukum melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda. Argumentasi membangun pembelaan hukum bertumpu pada fakta, bukti, dan dasar hukum. Dalam konteks hukum internasional, unsur pengakuan (recognition) menjadi aspek krusial di samping syarat kedaulatan rakyat, wilayah, dan pemerintahan," ungkap Hikmahanto.

Kronologi dan Dualisme Perspektif Agresi Militer Belanda

Dalam pemaparannya, Hikmahanto menjelaskan bahwa praktisi hukum tidak sekadar membela pihak yang dianggap tidak bersalah secara subjektif. Mereka memberikan kepastian pembelaan hukum sesuai dengan mandat surat kuasa resmi dan fakta yuridis.

Perbedaan sudut pandang hukum ini paling nyata terlihat dalam interpretasi sengketa sejarah kedaulatan, seperti hubungan Indonesia dan Belanda pascaproklamasi 1945. Peristiwa aksi militer Belanda pada kurun 1945–1949 menuai dua tafsir hukum yang berbeda.

Dari perspektif Indonesia, peristiwa tersebut ditafsirkan sebagai Agresi Militer, yaitu serangan ilegal suatu negara terhadap negara lain yang telah merdeka secara sah sejak 17 Agustus 1945. Sementara itu, Pemerintah Belanda menganggap serangan tersebut sebagai Aksi Polisionil (Politionele Acties), yaitu tindakan kepolisian internal untuk menumpas pemberontakan di wilayah yang mereka klaim masih milik Hindia Belanda.

Kondisi dualisme ini baru memiliki kepastian hukum internasional pascapenandatanganan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar. Sejak titik sejarah tersebut, aksi militer Belanda terhadap Indonesia secara mutlak dikategorikan sebagai agresi antarnegara berdaulat.

Empat Syarat Kedaulatan dan Peran Diplomasi H. Agus Salim

Merujuk pada hukum internasional, terdapat empat syarat utama berdirinya suatu negara berdaulat: keberadaan penduduk, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain (recognition). Pengakuan internasional inilah yang sering memicu konflik pemaknaan hukum.

Hikmahanto memaparkan bagaimana diplomat ulung H. Agus Salim bergelilya ke luar negeri pascaproklamasi 17 Agustus 1945 untuk menggalang pengakuan de facto dan de jure dari negara-negara Arab seperti Mesir. Langkah itu menjadi fondasi legitimasi Republik Indonesia di panggung dunia.

"Pengakuan dari negara lain menjadi penentu apakah suatu entitas dapat dianggap sebagai negara berdaulat. Tanpa pengakuan, eksistensi negara di mata hukum internasional bisa dipertanyakan," tambahnya.

Dalam konteks ini, diplomasi Agus Salim menunjukkan bahwa pengakuan tidak datang begitu saja. Diperlukan upaya aktif untuk meyakinkan masyarakat internasional akan legitimasi sebuah negara baru.

Komparasi Hukum: Kasus Palestina-Israel dan Tanggung Jawab Ekstralegal

Dalam diskusi tersebut, narasumber juga membandingkan dinamika pengakuan hukum internasional pada beberapa isu global lainnya. Pertama, konflik Palestina-Israel. Meski lebih dari 140 negara telah mengakui kedaulatan Palestina, konflik di lapangan tetap berlanjut akibat tidak adanya kesepakatan final mengenai penguasaan wilayah.

Indonesia konsisten mendorong Two-State Solution (Solusi Dua Negara) sebagai penyelesaian hukum dan politik yang adil. Hikmahanto menilai bahwa pengakuan internasional tanpa penyelesaian wilayah yang jelas tidak serta-merta mengakhiri sengketa.

Kedua, kejahatan perang dan tindakan ekstralegal. Mengulas putusan pengadilan terkait peristiwa Rawagede dan aksi pasukan Westerling, hakim pengadilan internasional menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (state responsibility) atas tindakan militer yang dilakukan secara berlebihan (excessive action) terhadap warga sipil.

Ketiga, suksesi negara dan warisan aset/utang (state succession). Dalam peralihan kekuasaan atau suksesi negara, pengalihan tidak hanya mencakup kekayaan/aset publik (aktiva), tetapi juga kewajiban dan utang negara (pasiva). Gedung dan fasilitas publik yang dibangun rezim penguasa terdahulu secara otomatis beralih menjadi milik pemerintah berdaulat yang baru.

Dampak bagi Praktik Hukum Internasional di Indonesia

Pemaparan Hikmahanto memberikan implikasi bagi praktik hukum internasional di Indonesia. Pengacara dan diplomat perlu memahami bahwa pengakuan kedaulatan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legal yang menentukan status suatu tindakan.

Dalam sengketa historis, kemampuan mengonstruksi argumen berdasarkan fakta, bukti, dan dasar hukum menjadi kunci. Perbedaan interpretasi antara Indonesia dan Belanda mengenai peristiwa 1945–1949 menunjukkan bahwa hukum internasional tidak selalu hitam-putih.

Namun, dengan adanya titik terang melalui Konferensi Meja Bundar, posisi Indonesia sebagai negara berdaulat semakin kuat. Hal ini juga menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa serupa di masa depan.

Selain itu, diskusi ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum yang kritis. Mahasiswa hukum diajak untuk tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga memahami konteks sejarah dan politik yang melatarbelakangi suatu sengketa.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Diplomasi dan Kesadaran Hukum

Ke depan, Indonesia dapat terus memperkuat diplomasi pengakuan kedaulatan, terutama dalam isu-isu global seperti Palestina. Dukungan terhadap solusi dua negara menjadi bagian dari politik luar negeri yang bebas aktif.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa warisan hukum dari masa lalu, termasuk tanggung jawab ekstralegal, ditangani secara transparan. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah.

Hikmahanto menekankan bahwa pemahaman atas dualisme perspektif hukum akan membantu praktisi hukum mengambil sikap yang tepat. "Kita harus bisa membedakan antara kepentingan nasional dan prinsip hukum universal," ujarnya.

Dengan demikian, pengakuan kedaulatan tetap menjadi isu sentral dalam sengketa hukum internasional. Indonesia, dengan pengalaman sejarahnya, memiliki modal untuk berkontribusi dalam pembentukan norma hukum internasional yang lebih adil.

Analisis Redaksi

Pemaparan Hikmahanto Juwana menyentuh titik lemah dalam cara Indonesia memandang sengketa historis: kita sering terjebak pada narasi tunggal tanpa memahami perspektif pihak lain. Padahal, dalam hukum internasional, pengakuan kedaulatan bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi juga bagaimana fakta dibingkai.

Dualisme perspektif antara agresi militer dan aksi polisionil seharusnya tidak berhenti menjadi perdebatan akademis. Publik perlu diedukasi bahwa kedaulatan Indonesia hari ini adalah hasil dari perjuangan diplomasi dan hukum, bukan sekadar deklarasi politik. Pengakuan Mesir, misalnya, tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui negosiasi panjang Agus Salim.

Ke depan, Indonesia perlu lebih aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa internasional berbasis hukum, termasuk Palestina. Namun, tanpa konsistensi dalam menegakkan prinsip serupa di dalam negeri, kredibilitas diplomasi kita dipertaruhkan. Pengakuan kedaulatan sejatinya adalah cermin dari komitmen terhadap keadilan.

Sumber: metropolitanpost.id, un.org