Menkum Ungkap 50,8 Juta Transaksi Data Administrasi Hukum, Dorong Integrasi Lintas K/L

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan terdapat 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum (API Hit) sejak 2023 hingga Oktober 2026.

Pertukaran data antara 35 lebih kementerian/lembaga tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengintegrasikan layanan.

Kronologi dan Capaian API Hit

Dalam forum nasional di Jakarta, Selasa, Supratman memaparkan bahwa sistem API Hit telah menjadi tulang punggung pertukaran data administrasi hukum antarinstansi. Sejak diluncurkan pada 2023, sistem ini mencatat 50,8 juta transaksi hingga Oktober 2026. Angka itu menunjukkan adopsi yang masif dari kementerian dan lembaga yang membutuhkan data administrasi hukum, mulai dari data korporasi hingga kepengurusan badan usaha.

"Ini harus menjadi pijakan kita bersama. Saya tahu bahwa di beberapa kementerian/lembaga, bahkan satu perusahaan pun itu masih berbeda datanya, berbeda kepengurusannya, karena itu ini harus kami integrasikan," ucap Supratman dalam forum tersebut.

Ia mencontohkan perbedaan data dimaksud, seperti adanya kepemilikan manfaat maupun susunan kepengurusan satu perusahaan yang tidak sama di Kemenkum dan kementerian lain. Perbedaan ini, menurutnya, menjadi hambatan dalam pelayanan publik dan iklim investasi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Menkum

Supratman menegaskan integrasi data itu tidak bertujuan agar Kemenkum mengambil berbagai peran teknis kementerian maupun lembaga lain. "Justru dengan penyatuan data yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut soal keputusan-keputusan strategis bagi negara," tuturnya.

Menkum tak memungkiri terdapat celah bagi mafia data atau oknum yang merugikan keuangan negara demi menguntungkan korporasi swasta secara ilegal. Potensi hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun disebutnya bisa muncul dari integrasi data jika tidak diawasi.

Meski begitu, ia menilai hal tersebut bukan masalah yang terlalu penting karena Kemenkum hanya ingin menjalankan Astacita Presiden yang ingin membangun sistem pemerintahan digital dengan integrasi data di antara semua kementerian serta Undang-Undang Satu Data Indonesia.

"Maka sekali lagi pada forum yang terhormat ini, kami mohon semua kementerian/lembaga bisa berkolaborasi demi Merah Putih. Tidak ada sedikit pun maksud bahwa kami mau memonopoli soal data yang terkait dengan korporasi," ujar Supratman.

Latar Belakang: Visi Presiden dan UU Satu Data Indonesia

Integrasi data administrasi hukum merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sistem pemerintahan digital. Visi ini sejalan dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mewajibkan setiap instansi pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks administrasi hukum, data korporasi menjadi krusial karena menyangkut legalitas badan usaha, kepemilikan manfaat, dan susunan pengurus. Ketidakseragaman data antarinstansi dapat memicu sengketa, menghambat proses perizinan, dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan investor.

Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mengembangkan API Hit sebagai platform pertukaran data. Hingga Oktober 2026, platform ini telah diakses oleh lebih dari 35 kementerian/lembaga, menandakan kebutuhan yang tinggi akan data administrasi hukum yang terintegrasi.

Dampak Integrasi Data bagi Investasi dan Pemerintahan

Integrasi data korporasi diyakini akan mendukung investasi ke depan. Dengan data yang seragam, calon investor dapat melakukan uji tuntas (due diligence) secara lebih cepat dan akurat. Proses perizinan usaha pun menjadi lebih efisien karena tidak perlu berpindah-pindah antarinstansi untuk memverifikasi data.

Bagi pemerintah, integrasi ini memudahkan pengambilan keputusan strategis. Data yang terpadu memungkinkan analisis risiko dan potensi penerimaan negara secara lebih presisi. Namun, Supratman mengingatkan bahwa integrasi juga membuka celah penyalahgunaan oleh oknum mafia data.

Oleh karena itu, pengawasan dan tata kelola keamanan data menjadi prasyarat. Kemenkum menegaskan tidak berniat memonopoli data korporasi, melainkan ingin menjadi simpul yang memfasilitasi pertukaran data antarinstansi.

Langkah Selanjutnya: Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga

Menkum mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam mewujudkan integrasi data. "Saya mohon semua kementerian/lembaga bisa berkolaborasi demi Merah Putih," ujarnya.

Ke depan, Kemenkum akan terus mendorong perluasan cakupan API Hit dan peningkatan kualitas data. Sosialisasi kepada instansi pengguna juga akan dilakukan agar integrasi berjalan lancar. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan data.

Dengan 50,8 juta transaksi yang telah tercatat, API Hit menunjukkan bukti awal bahwa integrasi data administrasi hukum bukan sekadar wacana. Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang dipertukarkan selalu akurat, aman, dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Analisis Redaksi

Langkah Kemenkum mengintegrasikan data administrasi hukum melalui API Hit patut diapresiasi. Angka 50,8 juta transaksi dalam kurun 2023–Oktober 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan akan data yang terpadu bukanlah hal yang bisa ditawar lagi. Namun, capaian kuantitatif ini perlu diimbangi dengan kualitas data dan tata kelola yang baik.

Pernyataan Menkum tentang adanya celah mafia data adalah pengakuan jujur yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Integrasi data tanpa pengawasan ketat justru bisa menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan kebocoran PNBP. Karena itu, selain mendorong kolaborasi, Kemenkum perlu memastikan adanya mekanisme audit dan transparansi dalam pertukaran data.

Yang juga krusial adalah komitmen bahwa integrasi ini tidak untuk memonopoli data. Kemenkum harus membuktikan bahwa API Hit adalah alat kolaborasi, bukan alat kontrol. Jika dikelola dengan baik, integrasi data administrasi hukum bisa menjadi fondasi penting bagi pemerintahan digital yang bersih dan investasi yang sehat.

Sumber: antaranews.com, kemenkum.go.id