Polda Papua Tengah Catat 2.135 Perkara Pidana 2026, Curanmor Mendominasi

Polda Papua Tengah bersama delapan polres jajaran menangani 2.135 perkara tindak pidana sepanjang Januari hingga November 2026. Pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus terbanyak dengan 426 perkara, disusul pencurian 348 perkara dan penganiayaan 269 perkara.

Angka itu disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres se-Papua Tengah di Nabire, Selasa. Menurut dia, data kriminalitas tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.

"Data kriminalitas tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara sekaligus merumuskan langkah strategis menekan angka kejahatan," kata Jermias, dikutip dari laporan ANTARA Papua Tengah.

Rincian 2.135 Perkara Pidana Selama Januari–November 2026

Dari 2.135 perkara yang ditangani, tiga jenis kejahatan menempati urutan teratas. Curanmor menjadi yang paling menonjol, lalu pencurian, dan penganiayaan. Ketiganya merupakan kejahatan konvensional yang paling dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.

Berikut rincian kasus yang dipaparkan Kapolda dalam forum tersebut:

• Pencurian kendaraan bermotor (curanmor): 426 perkara
• Pencurian: 348 perkara
• Penganiayaan: 269 perkara
• Total perkara pidana: 2.135 perkara (Januari–November 2026)

Tiga kategori itu saja sudah mencakup 1.043 perkara, atau hampir separuh dari seluruh beban perkara yang masuk ke Polda Papua Tengah dan delapan polres jajaran. Sisanya tersebar pada beragam jenis tindak pidana lain yang tidak dirinci satu per satu dalam laporan tersebut.

Bagi wilayah yang baru berbentuk sebagai provinsi otonom, komposisi perkara semacam ini memberi gambaran soal persoalan yang paling terasa di tingkat akar rumput. Curanmor dan pencurian biasanya berkaitan erat dengan persoalan ekonomi warga, sementara penganiayaan sering muncul dari konflik antarpersonal maupun antarwarga.

Kapolda Minta Penyidik Hindari Rekayasa Perkara

Dalam arahannya, Jermias menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di tubuh Reskrim. Ia secara khusus mengingatkan agar penyidik bekerja sesuai ketentuan hukum.

"Penyidik harus menjalankan proses hukum sesuai ketentuan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun rekayasa perkara," ujarnya.

Peringatan itu bukan tanpa alasan. Di daerah otonom baru, proses penyidikan kerap menghadapi tekanan sosial dan politik yang lebih kompleks. Karena itu, Kapolda meminta jajarannya menjaga integritas sejak tahap penyelidikan hingga pelimpahan berkas.

Ia juga menyoroti pentingnya ketelitian pembuktian. Menurut Jermias, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari ketegasan penindakan, tetapi juga dari kemampuan penyidik membuktikan perkara secara sah dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Selain itu, ia mendorong penguatan digitalisasi penyidikan melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP). Aplikasi ini dinilai penting agar penginputan dan pengelolaan data perkara berlangsung akurat, tepat waktu, dan akuntabel.

Keadilan Restoratif dan Perlindungan Perempuan serta Anak

Jermias meminta jajaran Reskrim mengoptimalkan pendekatan humanis dan keadilan restoratif dalam menyelesaikan persoalan hukum, terutama untuk perkara ringan. Pendekatan ini harus tetap memperhatikan hak korban dan kearifan lokal.

Di Papua Tengah, kearifan lokal dan peran tokoh adat memegang posisi penting dalam penyelesaian sengketa. Karena itu, kepolisian mendorong sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat agar penegakan hukum tidak mencabut persoalan dari akar sosialnya.

Perhatian lain diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak. Kapolda menekankan optimalisasi peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PPA-TPPO, termasuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.

Ia juga mendorong penguatan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat.

Latar Belakang: Dinamika Daerah Otonom Baru

Papua Tengah merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran yang kini berstatus daerah otonom baru (DOB). Status itu membawa konsekuensi pada dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks.

Jermias menyebut kondisi tersebut sebagai alasan utama mengapa jajaran Reskrim harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai provinsi yang masih membangun infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik, Papua Tengah menghadapi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Keterbatasan sarana, jangkauan wilayah, dan jumlah personel menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan penanganan perkara.

Delapan polres jajaran yang berada di bawah Polda Papua Tengah tersebar di wilayah geografis yang tidak selalu mudah dijangkau. Kondisi ini membuat koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan data perkara menjadi pekerjaan tersendiri bagi kepolisian.

Rakernis Dua Hari dan Langkah Selanjutnya

Rakernis yang berlangsung dua hari itu mengusung tema "Peningkatan Kinerja Reskrim Polri yang Profesional dan Akuntabel melalui Sinergi Polri Bersama Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah Tahun 2026".

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas, Dirreskrimum Kombes Pol. Asep Sayidi Wijaya, serta sejumlah pejabat utama Polda Papua Tengah.

Dari forum ini, sejumlah arahan sudah dikeluarkan: evaluasi kinerja berdasarkan data perkara, penguatan pengawasan penyidikan, pemanfaatan aplikasi EMP, pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan, hingga perlindungan korban perempuan dan anak.

Yang belum dijelaskan adalah target penurunan angka kriminalitas untuk periode berikutnya, termasuk strategi khusus menekan curanmor yang menjadi kasus terbanyak. Data Januari–November 2026 juga belum dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dalam laporan tersebut.

Bagi publik Papua Tengah, yang paling dinantikan tentu bukan sekadar angka di atas kertas rapat. Warga menunggu apakah 2.135 perkara yang sudah tercatat berujung pada kepastian hukum, dan apakah tren kejahatan jalanan benar-benar bisa ditekan di lapangan.

Analisis Redaksi

Angka 2.135 perkara dalam sebelas bulan bukan statistik yang bisa dilewati begitu saja. Dengan curanmor di posisi teratas, persoalan yang dihadapi Papua Tengah sebenarnya sangat konkret: kendaraan bermotor masih menjadi aset paling rentan di wilayah dengan mobilitas terbatas dan pengawasan yang belum merata.

Menarik bahwa Kapolda memilih menempatkan data kriminalitas sebagai bahan evaluasi, bukan bahan klaim keberhasilan. Sikap itu realistis. Sebab, dalam banyak kasus, jumlah perkara yang ditangani tidak otomatis mencerminkan kualitas penanganan. Yang menentukan adalah berapa banyak perkara yang tuntas, berapa korban yang mendapat keadilan, dan seberapa kecil ruang bagi penyalahgunaan wewenang.

Peringatan soal rekayasa perkara dan dorongan memakai aplikasi EMP menunjukkan kesadaran bahwa masalah utama bukan hanya kejahatan di jalan, tetapi juga tata kelola penyidikan di belakangnya. Tanpa pembenahan itu, penambahan personel atau patroli hanya akan menjadi tambalan.

Yang masih hilang dari paparan ini adalah sisi pencegahan. Curanmor dan pencurian biasanya bergerak seiring kondisi ekonomi warga. Selama persoalan dasar seperti lapangan kerja dan layanan publik belum membaik di daerah otonom baru, kepolisian akan terus berlari di tempat yang sama: mengejar perkara yang datang tanpa henti. Sinergi dengan pemerintah daerah dan tokoh adat yang disebut Kapolda seharusnya diterjemahkan menjadi program konkret, bukan sekadar tema rapat.

Sumber: polri.go.id