Kemenkum Sumut Harmonisasi 4 Rancangan Peraturan Tebing Tinggi, Ranperda Berpakaian Muslim Disarankan Tak Dilanjutkan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengharmonisasi empat rancangan produk hukum daerah Kota Tebing Tinggi pada Selasa, mencakup dua Ranperda dan dua Ranperwali. Salah satu hasilnya: Ranperda Berpakaian Muslim dan Muslimah disarankan tidak dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kanwil Kemenkum Sumut, Medan. Empat rancangan yang dibahas terdiri dari dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali). Fasilitasi ini bertujuan memastikan kebijakan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Siapa Saja yang Duduk dalam Rapat Harmonisasi

Rapat dihadiri Sekretaris DPRD Kota Tebing Tinggi beserta jajaran, Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane beserta jajaran, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, serta Bagian Hukum Setda Kota Tebing Tinggi. Dari sisi Kanwil Kemenkum Sumut hadir Koordinator Zonasi dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dipandu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya yang mewakili Kanwil Kemenkum Sumut. Dalam pembukaan kegiatan ditegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting agar setiap kebijakan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyampaikan apresiasi atas fasilitasi tersebut. Mereka berharap pembahasan menghasilkan regulasi yang tepat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Proses harmonisasi sendiri merupakan tahap pengkajian terhadap rancangan peraturan sebelum ditetapkan. Tujuannya menemukan benturan norma, tumpang tindih kewenangan, dan potensi masalah hukum lain. Dalam praktiknya, hasil harmonisasi menjadi bahan penyempurnaan bagi pemerintah daerah, bukan keputusan final yang mengikat.

Pengelolaan Zakat dan Kewenangan Daerah Jadi Sorotan

Salah satu substansi yang dibahas adalah pengelolaan zakat di Kota Tebing Tinggi. Pengaturan ini diharapkan mendukung optimalisasi pengelolaan zakat melalui lembaga yang berwenang, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Pengelolaan yang terarah dan sesuai kewenangan dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, pembahasan juga menyoroti pentingnya menghindari pengaturan yang tumpang tindih dengan ketentuan nasional yang telah mengatur pengelolaan zakat.

Catatan ini krusial. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki payung hukum nasional, sehingga daerah perlu berhati-hati agar tidak mengulang atau malah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Harmonisasi berfungsi sebagai penyaring di titik ini.

Pembahasan berikutnya menyangkut mekanisme pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman melalui kanal pembayaran nontunai dengan mekanisme pemisahan pembayaran atau split payment.

Pengaturan ini diarahkan untuk mendukung kemudahan pembayaran pajak, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan pemisahan antara pembayaran kewajiban pajak dan nilai transaksi yang diterima pelaku usaha. Penerapannya diharapkan memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem pembayaran digital.

Ranperda Berpakaian Muslim Dinilai Tak Penuhi Kriteria

Pembahasan Ranperda tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kota Tebing Tinggi menyoroti aspek kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Dari hasil pembahasan, materi pengaturan tersebut dinilai belum menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan urusan otonomi daerah, tugas pembantuan, maupun kondisi khusus daerah sebagaimana menjadi kriteria pembentukan Peraturan Daerah. Atas pertimbangan itu, disarankan agar rancangan tersebut tidak dilanjutkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Kriteria yang dimaksud merujuk pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah Perda harus memiliki dasar kewenangan yang jelas: apakah mengatur urusan otonomi, menjalankan tugas pembantuan, atau merespons kondisi khusus daerah. Jika tidak ada kaitan yang tegas, rancangan berisiko menjadi norma yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rekomendasi ini bukan keputusan akhir. Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih memegang kewenangan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk mengevaluasi atau menghentikan pembahasan di DPRD.

Tata Kelola Keuangan RSUD Kumpulan Pane dan Split Payment

Ranperwali tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane membahas pentingnya tata kelola keuangan rumah sakit yang efektif, akuntabel, dan fleksibel sesuai karakteristik pelayanan kesehatan.

Pengaturan mengenai Pejabat Pengelola BLUD menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, kewenangan, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit. Penguatan tata kelola ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Empat rancangan yang dibahas dapat dirangkum sebagai berikut:

• Ranperda pengelolaan zakat: diarahkan pada optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dengan catatan agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan nasional.
• Ranperda Berpakaian Muslim dan Muslimah: disarankan tidak dilanjutkan menjadi Perda karena kaitannya dengan otonomi daerah dinilai belum jelas.
• Ranperda PBJT makanan dan minuman: mengatur pembayaran pajak melalui kanal nontunai dengan mekanisme split payment untuk transparansi dan pengawasan.
• Ranperwali Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane: menata tanggung jawab dan kewenangan pejabat pengelola keuangan rumah sakit.

Seluruh hasil pembahasan diterima sebagai bahan penyempurnaan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Tebing Tinggi

Bagi Kota Tebing Tinggi, harmonisasi ini menentukan arah empat kebijakan sekaligus. Ranperda PBJT dengan split payment, misalnya, berpotensi mengubah cara pelaku usaha restoran dan kafe menyetor pajak. Pemisahan nilai transaksi dan kewajiban pajak menuntut kesiapan sistem pembayaran digital di sisi pedagang maupun pemerintah daerah.

Di sektor kesehatan, Ranperwali BLUD menyentuh langsung operasional RSUD Dr. H. Kumpulan Pane. Kejelasan kewenangan pejabat pengelola menentukan seberapa lincah rumah sakit mengelola pendapatan dan belanja tanpa melanggar aturan keuangan negara.

Untuk pengelolaan zakat, hasil harmonisasi memberi rambu agar daerah tidak membangun regulasi yang berbenturan dengan aturan nasional. Sementara Ranperda Berpakaian Muslim dan Muslimah menghadapi jalan paling terjal: tanpa dasar kewenangan yang jelas, pembahasannya berisiko berhenti di tengah jalan.

Kanwil Kemenkum Sumut menyatakan akan terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penandatanganan berita acara menjadi penanda bahwa bola kini berada di tangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan DPRD.

Publik dapat memantau perkembangan produk hukum daerah Sumatera Utara melalui kanal resmi ANTARA Sumut, termasuk pemberitaan lain seputar Kementerian Hukum dan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah.

Analisis Redaksi: Harmonisasi sebagai Rem, Bukan Sekadar Formalitas

Rekomendasi agar Ranperda Berpakaian Muslim dan Muslimah tidak dilanjutkan adalah bagian paling sensitif dari rapat itu. Kanwil Kemenkum tidak menilai substansi moral atau nilai keagamaan di balik rancangan tersebut. Yang dipersoalkan murni soal kewenangan: apakah materi itu benar-benar masuk lingkup urusan otonomi daerah, tugas pembantuan, atau kondisi khusus daerah.

Di sinilah harmonisasi menunjukkan fungsinya sebagai rem. Tanpa pengujian semacam ini, daerah mudah tergoda membuat Perda yang populer secara politik tetapi rapuh secara hukum. Perda seperti itu kerap berujung pada pembatalan atau koreksi di kemudian hari, dan biaya politiknya jauh lebih mahal daripada menghentikannya di ruang rapat.

Yang patut diawasi berikutnya adalah tindak lanjut. Berita acara sudah ditandatangani, tetapi keputusan akhir tetap milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama DPRD. Rekomendasi harmonisasi bisa diikuti, bisa juga diabaikan. Jika diabaikan, risiko benturan norma dan koreksi di kemudian hari menjadi tanggungan daerah sendiri.

Untuk tiga rancangan lainnya, kualitas implementasi menjadi taruhan. Split payment PBJT hanya bermakna jika sistem pembayaran digital di lapangan siap. Tata kelola BLUD RSUD hanya membaik jika pejabat pengelolanya benar-benar menjalankan prinsip akuntabilitas. Harmonisasi hanyalah pintu masuk; kualitas regulasi ditentukan setelahnya.

Sumber: kemenkum.go.id