Ketua DPRD Jeneponto Belum Diganti Meski SK NasDem Terbit, Saiful Soroti Maladministrasi

DPRD Kabupaten Jeneponto belum memproses pergantian Ketua DPRD meski DPP Partai NasDem telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27.7a-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2026. Praktisi hukum Saiful menilai penundaan itu tidak punya dasar hukum dan berpotensi menjadi maladministrasi.

Polemik ini mencuat setelah DPP NasDem selaku partai pemenang pemilihan legislatif resmi menerbitkan keputusan tentang Perubahan Pimpinan DPRD dan Penetapan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2024–2029. SK itu bertanggal 11 Agustus 2026.

Namun hingga pertengahan November 2026, kelembagaan DPRD Jeneponto terkesan gamang. Keputusan partai belum ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat paripurna. Dalih yang berkembang di ruang sidang maupun koridor parlemen menyebut ada upaya hukum yang ditempuh Didis Suryadi.

Kronologi SK NasDem hingga Gugatan ke PN Jeneponto

Saiful, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Saiful & Partners, mengurai duduk perkara dalam tulisan opini yang dikirim ke Mediasulsel.com pada 10 November 2026. Menurut dia, persoalan bermula dari keputusan DPP Partai NasDem yang menarik mandat kepemimpinan di DPRD Jeneponto.

Setelah SK terbit, Didis Suryadi mengajukan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Langkah itu dibarengi dengan pendaftaran gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Jeneponto.

Gugatan teregister dengan Nomor Perkara 31/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jnp pada 2 November 2026. Sejak itu, DPRD disebut belum bergerak menggelar paripurna dengan alasan menunggu proses hukum berjalan.

Saiful mempertanyakan logika tersebut. "Pertanyaan yuridis yang sangat mendasar dan mendesak dijawab adalah: benarkah upaya hukum tersebut secara otomatis membekukan kewajiban hukum DPRD untuk menggelar rapat paripurna?" tulisnya dalam artikel opini tersebut.

Ia menilai sikap mendiamkan dan memperlambat proses justru merupakan kekeliruan bernalar hukum. Dampaknya, lembaga legislatif bisa terseret ke ranah maladministrasi.

Mandat Representasi Partai dan Dasar Hukumnya

Saiful menyoroti kekeliruan pertama yang kerap mengaburkan diskursus publik. Menurut dia, banyak pihak menganggap kursi Ketua DPRD melekat secara privat pada diri perseorangan anggota dewan selama satu periode penuh.

Dalam doktrin hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, pimpinan DPRD merupakan penugasan struktural partai politik pemenang pemilu. Istilah yang dipakai Saiful adalah representation mandate.

Dasar hukumnya, Pasal 36 ayat (2) huruf d jo. ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Aturan itu menyebut pimpinan DPRD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya apabila partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian.

Penegasan serupa tertuang dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018. Ketentuan kehadiran 2/3 anggota dewan dalam rapat paripurna disebut hanya bentuk penghormatan kepada dewan. Sebab, pemberhentian pimpinan dewan sejatinya merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Dari situ, Saiful menyimpulkan posisi lembaga DPRD bersifat deklaratoir. DPRD wajib mengumumkan dan memproses usulan partai, bukan mengadili atau mengevaluasi kebijakan internal partai.

Asas Geen Schorsende Werking dan Dalih Menunggu Persidangan

Dalih bahwa DPRD Jeneponto harus menunggu persidangan selesai dinilai bertentangan secara frontal dengan asas hukum acara perdata maupun hukum administrasi negara. Asas yang dimaksud adalah ketiadaan daya tunda otomatis atau geen schorsende werking.

Menurut Saiful, pengajuan keberatan di Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak menghentikan keberlakuan SK partai. Hal sama berlaku untuk gugatan di Pengadilan Negeri sesuai Pasal 33 UU yang sama.

Ia merujuk asas praduga keabsahan atau presumptio iustae causa. Setiap keputusan pejabat atau organ organisasi yang berwenang harus dianggap sah dan mengikat sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Pengecualian hanya berlaku bila majelis hakim mengeluarkan penetapan putusan sela atau provisi penundaan yang sah. Saiful menegaskan, menjadikan nomor register perkara sebagai tameng untuk membekukan proses administrasi negara adalah kekeliruan penerapan hukum yang fatal.

Paripurna Hanya Boleh Ditunda Karena Kuorum

Saiful juga membedah teks peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, apakah tata tertib DPRD mengenal penundaan rapat paripurna karena adanya gugatan di pengadilan? Jawabannya, menurut dia, tegas: tidak pernah ada.

Pasal 97 ayat (1) sampai ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2018 jo. Pasal 183 ayat (2) sampai ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur alasan penundaan secara limitatif. Pasal 395 UU Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) memuat ketentuan serupa.

Satu-satunya alasan sah menunda rapat paripurna adalah ketidakpenuhan kuorum kehadiran fisik anggota dewan. Untuk pemberhentian pimpinan, kuorum minimal 2/3 anggota dewan.

Saiful juga menyoroti analogi keliru dengan syarat putusan inkracht pada kasus Pemberhentian Antarwaktu (PAW) anggota legislatif. Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 241 UU MD3 memang mengatur hal itu.

Namun norma tersebut berlaku limitatif untuk pemecatan dari keanggotaan partai politik. Konsekuensinya adalah hilangnya status sebagai anggota dewan. Dalam kasus Didis Suryadi, menurut Saiful, yang bersangkutan tidak dipecat dari keanggotaan partai dan tidak diusulkan di-PAW.

• Didis Suryadi tetap berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.
• DPP NasDem hanya melakukan reposisi atau rotasi penugasan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
• Memaksakan klausul inkracht PAW ke ranah rotasi pimpinan disebut sebagai penyelundupan hukum.

Dampak Penundaan dan Kewajiban Tujuh Hari

Saiful menilai sikap menahan usulan resmi partai politik berimplikasi hukum serius bagi DPRD Kabupaten Jeneponto. Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 mewajibkan pimpinan DPRD menyampaikan keputusan rapat paripurna tentang pemberhentian pimpinan dewan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati.

Batas waktunya paling lambat 7 hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Tindakan menunda-nunda pelaksanaan paripurna tanpa dasar kuorum dinilai tergolong perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Unsur maladministrasi yang terpenuhi, menurut Saiful, adalah penundaan berlarut atau undue delay serta penyimpangan prosedur. Kondisi ini berpotensi diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Kehormatan DPRD.

Selain itu, ada pula peluang intervensi pengawasan dari Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat. Dasar hukumnya Pasal 373 dan Pasal 378 UU Nomor 23 Tahun 2014. Saiful mengingatkan, kevakuman kepemimpinan definitif yang legitimate akan mengorbankan agenda strategis daerah, mulai dari pembahasan anggaran hingga pengawasan pelayanan publik di Butta Turatea.

Langkah Selanjutnya yang Didesak Saiful

Saiful mendesak seluruh pemangku kebijakan di DPRD Kabupaten Jeneponto membedakan secara tegas antara dinamika sengketa internal partai dengan kewajiban kelembagaan negara. Upaya hukum Didis Suryadi di ranah peradilan perdata, menurut dia, biarlah berjalan sesuai koridor hukum acara di Pengadilan Negeri Jeneponto.

Akan tetapi, institusi dewan tidak boleh tersandera, apalagi dijadikan perisai politik untuk menunda proses kenegaraan. Pimpinan DPRD lainnya bersama Badan Musyawarah (Bamus) diminta segera menjadwalkan dan menggelar rapat paripurna.

Agenda paripurna yang didesak adalah pengumuman usulan pemberhentian dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD. Setelah itu, berkas harus diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto maupun DPP Partai NasDem mengenai jadwal paripurna tersebut. Proses hukum di PN Jeneponto dengan Nomor Perkara 31/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jnp juga masih bergulir. Rujukan hukum yang dipakai Saiful dapat ditelusuri pada basis data peraturan BPK RI.

Analisis Redaksi

Inti persoalan di Jeneponto sebenarnya bukan soal siapa yang berhak duduk di kursi ketua. Yang diuji adalah kemampuan lembaga legislatif membedakan dua ranah yang berbeda: sengketa internal partai dan kewajiban konstitusional lembaga negara.

Argumen Saiful punya pijakan teks yang jelas. PP Nomor 12 Tahun 2018 menempatkan pemberhentian pimpinan dewan sebagai kewenangan partai politik. DPRD hanya menjalankan fungsi deklaratif, bukan menjadi wasit atas keputusan DPP. Menjadikan nomor register perkara sebagai alasan menunda paripurna justru menempatkan lembaga negara di bawah sengketa privat partai.

Yang perlu diawasi publik adalah tenggat 7 hari setelah paripurna untuk meneruskan berkas ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bupati. Jika tenggat itu terlewati tanpa alasan kuorum, dalih penundaan kehilangan pijakan. Di titik itulah wacana maladministrasi berubah dari opini hukum menjadi persoalan tata kelola pemerintahan yang nyata.