Kuasa Hukum RU Adukan Penyidik ke Propam Polda Bali soal Surat Perpanjangan Penahanan

Tim Penasihat Hukum RU mengadukan penyidik ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bali. Persoalannya: surat perpanjangan penahanan tertanggal 9 Mei 2026 baru diterima keluarga terdakwa II pada 2 Juni 2026.

Pengaduan disampaikan langsung ke Mapolda Bali pada Selasa, 10 November 2026. Kuasa hukum RU, Timoteus Mordan, mengatakan jeda waktu antara tanggal surat dan penerimaan itu menjadi dasar aduan.

"Seharusnya surat tanggal 9 Mei itu ada pemberitahuan lagi terkait perpanjangan penahanan. Nah, terkait perpanjangan penahanan itu tidak diberikan. Di situlah menjadi alasan mendasar kenapa dilakukan pengaduan," kata Timoteus di Mapolda Bali, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Surat yang Telat Sampai ke Keluarga

Menurut Timoteus, dokumen perpanjangan penahanan itu bertanggal 9 Mei 2026. Namun keluarga terdakwa II baru menerimanya pada 2 Juni 2026. Selisihnya hampir satu bulan.

"Jeda waktu antara tanggal surat dan penerimaannya itu menjadi salah satu hal yang dipersoalkan tim penasihat hukum," ujarnya.

Dalam keterangannya, Timoteus menilai keterlambatan pemberitahuan menyulitkan keluarga untuk mengetahui status penahanan. Keluarga juga jadi tidak punya cukup waktu mempertimbangkan langkah hukum yang bisa ditempuh.

Ia menegaskan, berdasarkan fakta yang dipegang timnya, surat tersebut memang tidak memuat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga. "Kalau dilihat dari faktanya, memang di dalam surat itu tidak ada pemberitahuan," kata dia.

Pengaduan ke Propam Polda Bali bukan satu-satunya langkah. Tim penasihat hukum juga menyiapkan materi pembelaan untuk sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis, 12 November 2026.

Pihak yang Terlibat dan Isi Pengaduan

Pihak yang mengadukan adalah Tim Penasihat Hukum RU, dengan Timoteus Mordan sebagai kuasa hukum yang berbicara di Mapolda Bali. Pihak yang diadukan adalah oknum penyidik yang menangani perkara terdakwa II.

Adapun lembaga yang menerima aduan adalah Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bali. Pengaduan diserahkan pada Selasa, 10 November 2026, atau dua hari sebelum sidang pleidoi di PN Denpasar.

Dalam pengaduannya, tim penasihat hukum mempersoalkan dua hal utama:

• Tidak adanya pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga terdakwa II.
• Jeda waktu antara tanggal surat (9 Mei 2026) dan penerimaan oleh keluarga (2 Juni 2026).

Timoteus belum menyimpulkan apakah persoalan ini masuk kategori ketidakprofesionalan penyidik atau ada aspek lain yang perlu diperiksa. "Untuk menyimpulkan apakah ini masuk ketidakprofesionalan atau seperti apa, kami masih menunggu tahapan dan perkembangan selanjutnya," ujarnya.

Ia juga menyebut, dalam surat hasil pengembangan terkait pengaduan ini ditemukan cukup bukti. Karena itu, temuan tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari materi pembelaan.

Latar Belakang: Mengapa Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Penting

Perpanjangan penahanan adalah prosedur yang lazim dalam proses hukum pidana. Penyidik mengajukan perpanjangan ke pihak yang berwenang, lalu hasilnya diberitahukan kepada pihak terkait, termasuk keluarga tersangka atau terdakwa.

Pemberitahuan itu bukan formalitas belaka. Keluarga berhak mengetahui status hukum anggota keluarganya, termasuk berapa lama masa penahanan yang sedang dijalani. Tanpa informasi itu, keluarga tidak bisa menyiapkan pembelaan atau mencari pendampingan hukum.

Dalam kasus RU, persoalan muncul karena surat perpanjangan tertanggal 9 Mei 2026 baru diterima keluarga pada 2 Juni 2026. Tim penasihat hukum menilai jeda itu terlalu panjang dan tidak wajar.

Timoteus menegaskan, pihaknya tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Ia memilih menunggu hasil pemeriksaan Propam sebelum menentukan sikap. Namun ia memastikan persoalan ini akan dibawa ke ruang sidang.

"Di dalam surat hasil pengembangan terkait pengaduan ini ditemukan cukup bukti. Sehingga kami perlu memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari materi pembelaan kami," kata Timoteus.

Kasus ini juga menarik karena pengaduan ke Propam disampaikan bersamaan dengan tahapan persidangan di PN Denpasar. Artinya, ada dua jalur yang berjalan paralel: pemeriksaan internal kepolisian dan pembelaan di pengadilan.

Dampak terhadap Keluarga dan Jalannya Persidangan

Bagi keluarga terdakwa II, keterlambatan pemberitahuan berdampak langsung. Mereka tidak mengetahui secara pasti status penahanan dan berapa lama masa yang sedang dijalani.

Timoteus menyebut hal itu menyulitkan keluarga dalam mempertimbangkan langkah hukum. Keluarga seharusnya memperoleh informasi mengenai perpanjangan masa penahanan agar mengetahui perkembangan status hukum terdakwa.

Dampak berikutnya menyentuh strategi pembelaan. Tim penasihat hukum akan memakai temuan dari pengaduan sebagai bahan argumentasi di persidangan. Pleidoi dijadwalkan dibacakan pada Kamis, 12 November 2026 di PN Denpasar.

Materi pembelaan, kata Timoteus, disusun berdasarkan fakta persidangan, dokumen yang diperoleh, serta analisis hukum tim penasihat hukum. Persoalan surat perpanjangan penahanan akan menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Dari sisi kelembagaan, pengaduan ini menambah daftar persoalan prosedural yang dipersoalkan dalam penanganan perkara. Sebelumnya, dalam pemberitaan sudutpandang.id, kuasa hukum terdakwa dalam sidang narkotika di PN Denpasar juga menyoroti prosedur penangkapan hingga penyitaan.

Pola itu menunjukkan bahwa persoalan prosedural kerap menjadi titik sengketa dalam perkara pidana. Bagi penegak hukum, ini menjadi ujian transparansi. Bagi tim pembela, ini menjadi bahan untuk menguji apakah prosedur dijalankan sesuai aturan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Propam dan Sidang Pleidoi

Setelah pengaduan diserahkan, bola ada di tangan Bid Propam Polda Bali. Tim penasihat hukum menyatakan masih menunggu perkembangan penanganan aduan sebelum menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran prosedur.

"Kami masih menunggu tahapan dan perkembangan selanjutnya," kata Timoteus.

Sementara itu, persidangan di PN Denpasar tetap berjalan. Pleidoi dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026. Di forum itu, tim penasihat hukum akan membacakan materi pembelaan yang sudah disusun, termasuk soal surat perpanjangan penahanan.

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Propam menemukan unsur pelanggaran prosedur dan merekomendasikan tindakan terhadap penyidik. Kedua, Propam menilai tidak ada pelanggaran dan pengaduan tidak berlanjut.Terlepas dari hasilnya, pengaduan ini sudah masuk ke dalam berkas pembelaan. Artinya, persoalan surat perpanjangan penahanan akan ikut diuji di ruang sidang, bukan hanya di meja Propam.

Untuk perkembangan lebih lanjut, publik bisa memantau pemberitaan dari sudutpandang.id yang melaporkan langsung dari Mapolda Bali dan PN Denpasar.

Analisis Redaksi

Pengaduan ke Propam Polda Bali ini menyentuh titik yang sering luput dalam pemberitaan perkara pidana: hak keluarga untuk tahu. Perpanjangan penahanan bukan sekadar administrasi internal penyidik. Ada pihak di luar ruang pemeriksaan yang terdampak langsung, namely keluarga terdakwa.

Jeda antara 9 Mei dan 2 Juni 2026 adalah fakta yang sulit dibantah. Kalau surat itu memang tidak memuat pemberitahuan, sebagaimana dikatakan Timoteus, maka persoalannya bukan soal tafsir hukum yang rumit. Ini soal prosedur dasar yang seharusnya dijalankan.

Yang perlu diapresiasi, tim penasihat hukum tidak langsung menuduh. Mereka memilih menunggu hasil Propam sebelum menyimpulkan ada tidaknya ketidakprofesionalan. Sikap itu memberi ruang bagi pemeriksaan yang objektif, sekaligus menempatkan pengaduan sebagai bagian dari strategi pembelaan yang terukur.

Namun ada catatan. Pengaduan ke Propam dan pleidoi di PN Denpasar berjalan hampir bersamaan. Kalau proses di Propam lambat, sementara sidang terus berjalan, publik bisa menilai ada kesan pengaduan hanya jadi pelengkap. Propam Polda Bali punya kesempatan membuktikan sebaliknya: memeriksa aduan secara serius dan transparan.

Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang satu surat yang telat sampai. Ini tentang apakah prosedur penahanan dijalankan dengan disiplin, dan apakah keluarga tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai pihak yang berhak atas informasi, bukan pihak yang cukup diberi tahu belakangan.

Sumber: sudutpandang.id