Ijazah Gibran Dipersoalkan: Arahan Prabowo Berjuang di PTUN dan Ajukan PK

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Gibran diminta tetap berjuang di PTUN dengan membawa seluruh ijazah dari SD sampai S1, lalu berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Arahan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Gibran mengungkapkan hasil pertemuan tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari yang sama.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden," ujar Gibran, dikutip dari Kupastuntas.co.

Polemik soal dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik. Alih-alih menghindar, Gibran menyatakan akan menghadapi persoalan itu lewat jalur hukum sesuai saran Prabowo.

Kronologi Pertemuan dan Arahan Prabowo

Pertemuan berlangsung pada Selasa pagi, 10 November 2026. Gibran tidak merinci lokasi persisnya, tetapi menyebut pertemuan itu berlangsung di Jakarta sebelum ia menemui wartawan di Istana Wakil Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Gibran, Prabowo tidak hanya membahas perkara hukum yang sedang dihadapinya. Presiden juga memberi nasihat soal dinamika politik nasional yang tengah terjadi.

Inti arahan Prabowo ada dua. Pertama, Gibran diminta tetap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menyiapkan seluruh dokumen pendidikannya.

Kedua, Gibran diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan langkah peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkap Gibran.

Dua jalur itu ditempuh bersamaan. PTUN menjadi ranah sengketa administrasi, sementara PK ke MA merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan dengan syarat tertentu.

Gibran Anggap Prabowo Seperti Ayah Sendiri

Gibran mengaku memiliki hubungan personal yang dekat dengan Prabowo. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyebut Prabowo sebagai sosok yang memberi bimbingan saat dirinya menghadapi persoalan.

"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran.

Pernyataan itu keluar di tengah tekanan publik terhadap dokumen pendidikannya. Gibran memilih menempatkan pertemuan sebagai momen konsultasi, bukan sebagai pembelaan politik.

Ia juga menegaskan akan menunjukkan dokumen yang diperlukan dalam proses hukum. Namun Gibran tidak membeberkan rincian dokumen apa saja yang sudah disiapkan, termasuk dari jenjang mana yang paling dipersoalkan.

Sikap itu sejalan dengan arahan Prabowo agar seluruh dokumen akademik dihadirkan lengkap, mulai SD hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1). Kelengkapan dokumen dianggap bisa memberi kejelasan atas persoalan yang diperdebatkan.

Yang belum terjawab: kapan dokumen itu diserahkan, ke instansi mana lebih dulu, dan apakah Kemendikdasmen sudah menerima salinan resminya.

Duduk Perkara Polemik Keabsahan Ijazah

Polemik ini bukan perkara baru. Dokumen pendidikan Gibran sudah lama menjadi sorotan publik dan menjadi bahan perdebatan di ruang publik maupun proses hukum.

Dalam pemberitaan Kupastuntas.co, persoalan tersebut disebut sebagai polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik. Tidak dijelaskan secara rinci kapan sengketa itu mulai bergulir ke PTUN.

Yang jelas, Gibran kini menghadapi proses hukum di PTUN. Lembaga itu berwenang memeriksa sengketa keputusan administrasi pemerintahan, bukan memeriksa keaslian ijazah secara langsung.

Karena itu, langkah Gibran membawa dokumen dari SD sampai S1 dibaca sebagai upaya membuktikan bahwa dasar administrasi yang dipersoalkan memang sah.

Di sisi lain, rencana PK ke MA menunjukkan perkara ini sudah melewati satu tingkat putusan. PK adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.

Kewenangan menentukan keabsahan dokumen tetap berada di lembaga yang berwenang memeriksanya. Gibran sendiri mengakui hal itu dalam pernyataannya.

Peran Kemendikdasmen dan Jalur PK ke Mahkamah Agung

Nama Kemendikdasmen muncul karena kementerian itu mengelola data pendidikan dasar dan menengah. Koordinasi dengan instansi tersebut menjadi syarat praktis sebelum PK diajukan.

Secara prosedural, PK tidak bisa diajukan sembarangan. Ada alasan-alasan tertentu yang diatur undang-undang, misalnya adanya bukti baru atau kekhilafan hakim dalam putusan sebelumnya.

Karena itu, langkah pertama yang logis adalah memastikan data pendidikan di kementerian sinkron dengan dokumen yang dipegang Gibran. Ketidaksesuaian data biasanya menjadi titik lemah dalam sengketa semacam ini.

Berikut dua jalur yang disarankan Prabowo kepada Gibran:

• PTUN: menghadapi proses hukum dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
• PK ke MA: berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan pengajuan peninjauan kembali.

Dua jalur ini punya konsekuensi berbeda. PTUN menyangkut sah atau tidaknya keputusan administrasi, sedangkan PK menyangkut koreksi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Jika keduanya berjalan bersamaan, publik berhak mendapat penjelasan yang konsisten. Sebab, satu proses bisa menghasilkan temuan yang berbeda dari proses lainnya.

Dampak Politik dan Sorotan Publik

Pernyataan Gibran membuka ruang tafsir baru. Sebagian pihak melihatnya sebagai upaya transparan menghadapi tuduhan, sebagian lain menilai langkah itu baru sebatas janji.

Posisi Gibran sebagai Wakil Presiden membuat perkara ini bukan sekadar urusan pribadi. Setiap langkah hukumnya akan dibaca sebagai cermin cara pemerintah menangani persoalan integritas pejabat publik.

Prabowo, dalam pertemuan itu, memilih tidak menutup-nutupi persoalan. Arahan agar Gibran "tetap fight di PTUN" menunjukkan Presiden mendorong penyelesaian lewat mekanisme resmi, bukan lewat pembelaan politik semata.

Namun publik masih menunggu bukti konkret. Dokumen yang dijanjikan, koordinasi dengan Kemendikdasmen, dan pengajuan PK belum memiliki tenggat yang jelas.

Sampai semua itu terwujud, polemik soal ijazah Gibran akan terus berjalan di dua arena sekaligus: ruang sidang dan ruang publik.

Analisis Redaksi

Ada satu hal yang menonjol dari pernyataan Gibran: ia tidak membantah bahwa dokumen pendidikannya dipersoalkan. Ia justru menerima kerangka penyelesaian yang ditawarkan Prabowo, yakni membawa seluruh ijazah ke PTUN dan menyiapkan PK ke MA.

Kerangka itu masuk akal secara hukum, tetapi menimbulkan pertanyaan soal urutan. Jika perkara sudah sampai tahap PK, artinya ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka publik berhak tahu putusan mana yang dimaksud, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim sebelumnya.

Di sisi lain, arahan agar Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen memperlihatkan bahwa persoalan ini menyentuh ranah data kependudukan dan pendidikan. Kementerian itu bukan lembaga yang bisa "membantu" secara politis, melainkan pemegang basis data resmi. Keselarasan data di sana akan menjadi ujian pertama.

Yang paling menentukan bukan pernyataan di depan wartawan, melainkan dokumen yang benar-benar diserahkan. Selama belum ada salinan yang diverifikasi lembaga berwenang, polemik ini akan berputar pada klaim dan bantahan. Gibran punya kesempatan menutupnya lewat jalur yang ia sebut sendiri.

Sumber: mahkamahagung.go.id