Jaksa Banding Vonis 1 Tahun Eks Kadis Sosial PMD Samosir, Tuntutan 4 Tahun Dianggap Belum Adil

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo, dalam perkara korupsi bantuan penguatan ekonomi korban banjir bandang. JPU menilai putusan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan empat tahun penjara.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir Juna Karo-Karo mengatakan pihaknya telah menyatakan sikap banding karena putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan. "JPU yang menangani perkara tersebut mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara," kata Juna ketika dihubungi dari Medan, Selasa.

Kronologi Vonis dan Alasan Banding

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Fitri Agust Karo-Karo. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat juga menjatuhkan denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp60 juta subsider tiga bulan penjara.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang meminta pidana empat tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp516.298.000. Setelah dikurangi uang Rp22,5 juta yang telah dititipkan pada Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejari Samosir, sisa uang pengganti yang dituntut kepada terdakwa mencapai Rp493,79 juta.

"Vonis satu tahun penjara lebih ringan dari tuntutan empat tahun penjara, yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan," ujar Juna. Selain perbedaan lamanya hukuman, JPU menyoroti perbedaan penerapan pasal dalam putusan dan tuntutan serta besaran uang pengganti.

Menurut Juna, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, sedangkan JPU dalam tuntutannya menyatakan Fitri terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. "Perbedaan pasal dan uang pengganti juga menjadi alasan JPU mengajukan banding," katanya.

Meski menempuh upaya hukum banding, Juna menegaskan Kejari Samosir tetap menghormati putusan majelis hakim. "Kita menghormati putusan majelis hakim, namun kita mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Sorotan Advokat

Perkara ini tidak berhenti pada Fitri. Tim advokat terdakwa yang terdiri dari Rudi Zainal Sihombing, Dwi Ngai Sinaga, dan Benri Pakpahan mempertanyakan penanganan sejumlah pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi bantuan penguatan ekonomi korban banjir bandang tersebut.

Mereka menilai pihak-pihak yang disebut dalam pertimbangan majelis hakim perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Kejari Samosir. "Kami melihat sangat jelas ada pihak-pihak lain yang turut diuntungkan dalam perkara ini. Sejak awal kami sudah menyuarakan agar pihak-pihak tersebut ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sampai sekarang belum dilakukan," kata Rudi di Medan.

Dwi Ngai Sinaga menyoroti penanganan perkara mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Pangururan, Jonny Ronal Simanjuntak, yang diproses dalam berkas perkara terpisah. Menurut Dwi, Jonny telah berstatus tersangka, tetapi hingga kini belum dilakukan penahanan. "Kami mempertanyakan mengapa klien kami langsung ditahan, sementara ada pihak lain yang sudah berstatus tersangka tetapi belum dilakukan penahanan," ujarnya.

Selain Jonny, tim advokat juga menyebut Perawati Sitanggang selaku Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi, Elson Simanjorang selaku Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi, serta tiga kepala desa, yakni Boleuson Sihotang selaku Kepala Desa Sampur Toba, Robert Sihotang selaku Kepala Desa Dolok Raja, dan Suandi Sihotang selaku Kepala Desa Siparmahan.

Respons Kejari Samosir atas Nama-Nama yang Disebut

Juna sebelumnya membenarkan Jonny telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah. Ia memastikan penyidikan terhadap Jonny tetap berjalan. Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Samosir masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

"Dalam penyelesaian perkara, teman-teman penyidik tetap bekerja melengkapi seluruh berkas perkara Jonny," katanya. Terkait pihak-pihak lain yang disebut tim advokat, Juna mengatakan Kejari Samosir akan terlebih dahulu mempelajari pertimbangan majelis hakim setelah menerima salinan lengkap putusan. "Setelah kita mendapat salinan lengkap putusan, tim akan terlebih dahulu mempelajari putusan majelis hakim," ujarnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa Kejari Samosir belum mengambil sikap terkait permintaan advokat untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Fokus saat ini adalah pada upaya banding dan penyelesaian berkas Jonny.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Banding yang diajukan JPU akan menentukan apakah vonis satu tahun penjara terhadap Fitri Agust Karo-Karo tetap atau diperberat. Proses banding juga membuka ruang bagi majelis hakim tingkat banding untuk menilai kembali penerapan pasal dan besaran uang pengganti.

Bagi masyarakat korban banjir bandang yang seharusnya menerima bantuan penguatan ekonomi, perkara ini menyisakan pertanyaan tentang pengembalian uang negara. JPU menuntut uang pengganti Rp493,79 juta, sementara majelis hakim hanya mewajibkan Rp60 juta. Selisih tersebut menjadi sorotan dalam upaya banding.

Sementara itu, penyidikan terhadap Jonny Ronal Simanjuntak masih berjalan. Kejari Samosir belum memberikan tenggat waktu kapan berkas akan dilimpahkan. Begitu pula dengan pihak-pihak lain yang disebut advokat, belum ada kepastian apakah akan ditetapkan sebagai tersangka.

Perkembangan perkara ini akan terus dipantau publik, terutama mengingat dana yang dikelola berasal dari bantuan untuk korban bencana. Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Analisis Redaksi

Keputusan JPU mengajukan banding adalah langkah yang logis. Perbedaan antara tuntutan empat tahun dan vonis satu tahun, ditambah selisih uang pengganti yang cukup besar, memang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Apalagi majelis hakim memilih dakwaan subsidair, sementara JPU yakin terdakwa melanggar dakwaan primair.

Namun, yang tak kalah penting adalah sorotan tim advokat tentang pihak lain yang disebut dalam pertimbangan hakim. Jika benar ada pihak-pihak yang turut diuntungkan tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka, maka penegakan hukum dalam perkara ini terasa timpang. Ketimpangan penanganan—satu pihak ditahan, pihak lain yang sudah tersangka belum ditahan—adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan.

Kejari Samosir berjanji mempelajari putusan setelah menerima salinan lengkap. Janji itu perlu dibuktikan dengan tindakan. Masyarakat korban banjir bandang berhak mendapatkan keadilan, bukan hanya vonis yang ringan bagi pelaku, tetapi juga pengembalian uang negara secara maksimal dan penelusuran tuntas terhadap semua pihak yang terlibat.

Sumber: sumut.antaranews.com, kejaksaan.go.id