Perempuan Berdaya Fondasi Keluarga Sejahtera: Pesan Ustaz Maulana di HUT ke-27 DWP Kemenkum

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Hukum menggelar pengajian dan doa bersama untuk memperingati HUT ke-27 di Masjid Husnul Khotimah, Selasa (10/11/2026). Ustaz H. Muhammad Nur Maulana menegaskan perempuan berdaya adalah fondasi keluarga sejahtera sekaligus penopang integritas suami dalam menjalankan tugas negara.

Kegiatan bertema “Istri Berdaya, Keluarga Sejahtera, Suami Berintegritas dalam Tugas Negara” itu dihadiri Idayanti Pandan selaku Penasihat Utama DWP Kementerian Hukum, bersama jajaran pegawai perempuan Kementerian Hukum dan pengurus DWP BPSDM Hukum.

Dalam tausiahnya, Ustaz Maulana menempatkan istri sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga. Ia menilai peran perempuan tidak berhenti pada urusan domestik, tetapi ikut menentukan arah kehormatan keluarga dan integritas pasangan yang mengemban tugas negara.

Kronologi Pengajian HUT ke-27 DWP Kementerian Hukum

Pengajian berlangsung di Masjid Husnul Khotimah, lingkungan Kementerian Hukum, pada Selasa (10/11/2026). Acara ini menjadi rangkaian peringatan hari jadi DWP Kementerian Hukum yang ke-27.

Agenda dibuka dengan doa bersama, lalu dilanjutkan ceramah keagamaan yang menghadirkan Ustaz H. Muhammad Nur Maulana. Penceramah yang dikenal lewat siaran televisi itu menyampaikan tausiah soal peran strategis perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun lingkungan berbasis nilai keagamaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Idayanti Pandan sebagai Penasihat Utama DWP Kementerian Hukum. Turut hadir jajaran pegawai perempuan Kementerian Hukum serta pengurus dan anggota DWP BPSDM Hukum.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Idayanti Pandan kepada Ustaz Maulana. Pemberian itu menjadi bentuk apresiasi atas tausiah yang disampaikan.

Informasi kegiatan ini dipublikasikan melalui kanal resmi BPSDM Kementerian Hukum. Rilis lengkapnya dapat dibaca di situs BPSDM Hukum.

Pesan Ustaz Maulana soal Istri sebagai Partner dan Penjaga Kehormatan

Dalam ceramahnya, Ustaz Maulana menekankan bahwa istri merupakan mitra penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Menurutnya, perempuan berperan menjaga kehormatan keluarga melalui sikap, tutur kata, serta kemampuan memegang kepercayaan dan rahasia pasangan.

“Istri itu partner,” ujarnya di hadapan peserta pengajian.

Ia juga mengingatkan agar pasangan suami istri tidak membanding-bandingkan satu sama lain, menghindari perkataan yang menyakiti, dan tidak mudah terpengaruh pandangan orang lain terhadap rumah tangga. Bagi Maulana, kehormatan perempuan adalah fondasi keluarga yang kuat.

“Kehormatan wanita adalah tiangnya negara,” kata Maulana.

Penceramah itu lantas menguraikan lima momentum ketika kehadiran seorang ibu sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak:

• Saat anak sakit.
• Saat anak mengalami kesedihan.
• Saat anak meraih prestasi.
• Saat anak menjalani liburan.
• Saat anak menghadapi momen-momen penting dalam kehidupannya.

Kehadiran ibu pada lima situasi itu, menurut Maulana, merupakan bentuk kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang menentukan tumbuh kembang anak.

Latar Belakang Tema HUT ke-27 DWP Kementerian Hukum

Tema “Istri Berdaya, Keluarga Sejahtera, Suami Berintegritas dalam Tugas Negara” tidak dipilih tanpa alasan. DWP Kementerian Hukum menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam menciptakan keluarga sejahtera sekaligus mendukung integritas suami yang menjalankan tugas negara.

Gagasan itu sejalan dengan tausiah Maulana. Keluarga yang harmonis, komunikasi yang baik, dan dukungan pasangan dinilai membentuk karakter serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DWP sendiri merupakan organisasi yang menaungi istri pegawai di lingkungan kementerian dan lembaga. Perannya mencakup penguatan kapasitas perempuan, kegiatan sosial, hingga pendampingan keluarga pegawai. Peringatan HUT ke-27 menjadi momentum untuk menegaskan kembali fungsi tersebut.

Dalam konteks Kementerian Hukum, dukungan keluarga dinilai relevan dengan beban tugas aparatur yang menangani urusan hukum dan pelayanan publik. Integritas tidak hanya dibentuk di ruang kerja, tetapi juga di rumah.

Pandangan senada soal pentingnya keluarga bagi integritas aparatur juga sering dibahas dalam literatur tata kelola pemerintahan. Salah satu rujukannya dapat ditemukan pada kajian etika publik OECD yang menempatkan integritas sebagai hasil interaksi nilai individu, organisasi, dan lingkungan.

Dampak bagi Pegawai Perempuan dan Keluarga Kementerian Hukum

Pengajian ini menyasar langsung pegawai perempuan Kementerian Hukum serta anggota DWP BPSDM Hukum. Bagi mereka, pesan yang disampaikan menyentuh dua ranah sekaligus: rumah tangga dan pekerjaan.

Perempuan yang berdaya, dalam kerangka tema acara, diposisikan sebagai penggerak kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan itu tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga keharmonisan, komunikasi, dan saling mendukung antaranggota keluarga.

Dari sisi lain, integritas suami dalam tugas negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dukungan pasangan disebut membantu aparatur menjaga tanggung jawab dan kepercayaan publik.

Kegiatan keagamaan seperti ini juga berfungsi mempererat kebersamaan antarpegawai dan pengurus DWP. Forum bersama memberi ruang bagi pegawai perempuan untuk saling mengenal dan memperkuat jejaring sosial di lingkungan kerja.

Langkah Selanjutnya: DWP Diminta Terus Perkuat Peran Perempuan

Melalui momentum HUT ke-27, DWP Kementerian Hukum diharapkan terus menjadi wadah penguatan peran perempuan. Harapan itu disampaikan dalam rilis kegiatan yang dipublikasikan BPSDM Hukum.

Organisasi itu juga diharapkan mempererat kebersamaan dan mendorong kontribusi nyata dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berintegritas.

Ke depan, penguatan peran perempuan akan diuji pada hal-hal konkret: bagaimana DWP mendampingi keluarga pegawai, menjaga komunikasi antaranggota, dan menopang integritas aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Pengajian dan doa bersama ini menjadi penutup rangkaian peringatan yang menempatkan keluarga sebagai unit terkecil pembentuk karakter bangsa. Pesan Maulana soal istri sebagai partner dan kehormatan perempuan sebagai tiang negara menjadi benang merah acara.

Analisis Redaksi

Tema yang diangkat DWP Kementerian Hukum kali ini cukup jujur. Alih-alih berhenti pada seremonial, acara ini menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka di lingkungan birokrasi: bagaimana integritas aparatur sebenarnya dimulai dari rumah.

Pernyataan Maulana bahwa “kehormatan wanita adalah tiangnya negara” bukan sekadar retorika keagamaan. Di kementerian yang menangani urusan hukum, godaan dan tekanan kerja bisa merembes ke kehidupan keluarga. Dukungan pasangan yang sehat menjadi semacam jaring pengaman moral yang tidak selalu tersedia lewat kode etik atau pengawasan internal.

Namun, gagasan “istri berdaya” perlu dijabarkan lebih jauh. Pemberdayaan tidak cukup berhenti pada ceramah dan doa bersama. Dibutuhkan program yang konkret, misalnya pendampingan keluarga pegawai, ruang konsultasi, atau kebijakan kerja yang ramah bagi perempuan. Tanpa itu, tema besar HUT ke-27 berisiko berhenti sebagai slogan tahunan.

Yang menarik, acara ini menempatkan perempuan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra. Jika gagasan itu konsisten dijalankan, DWP Kementerian Hukum punya peluang menjadi contoh bagaimana organisasi istri pegawai bisa berkontribusi pada integritas aparatur, bukan hanya pada kegiatan sosial.