Pascasarjana FH Unbor Dalami Reformasi Peradilan Italia: Independensi Hakim hingga Pembuktian Pidana

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borneo (FH Unbor) menggelar studi komparatif tentang reformasi peradilan Italia. Kajian itu menyoroti dua isu kunci: independensi hakim dan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana.

Kegiatan tersebut dirangkum dalam laporan bertajuk studi komparatif yang disebut memperkuat wawasan hukum global mahasiswa. Tujuannya satu: mendorong pembaruan sistem peradilan Indonesia. Informasi ini pertama kali dipublikasikan melalui kanal berita Hukumonline.

Italia dipilih bukan tanpa alasan. Negara itu punya sejarah panjang pergulatan soal kemandirian hakim dan sistem pembuktian pidana yang kerap menjadi rujukan perbandingan di Eropa kontinental.

Mengapa Reformasi Peradilan Italia Jadi Bahan Kajian

Sistem hukum Italia masuk rumpun civil law, sama seperti Indonesia. Kesamaan rumpun itu membuat perbandingan lebih relevan dibanding merujuk ke negara common law seperti Amerika Serikat atau Inggris.

Dalam tradisi civil law Eropa kontinental, hakim berperan aktif menggali fakta. Ia bukan sekadar penonton yang menunggu bukti disodorkan para pihak. Peran aktif inilah yang membuat diskusi soal independensi hakim dan pembuktian pidana selalu berjalan beriringan.

Reformasi peradilan Italia menyentuh dua wilayah yang juga menjadi pekerjaan rumah hukum Indonesia:

• Independensi hakim — bagaimana memastikan hakim bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan kekuasaan.
• Pembuktian pidana — bagaimana menyusun standar bukti yang ketat agar putusan tidak bergantung pada pengakuan semata.

Dua isu itu bukan perkara abstrak. Keduanya menentukan apakah sebuah putusan lahir dari keyakinan hakim yang jernih atau justru dari tekanan di luar ruang sidang.

Independensi Hakim sebagai Fondasi Kekuasaan Kehakiman

Independensi hakim adalah prinsip universal. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan kekuasaan kehakiman merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Namun prinsip di atas kertas berbeda dengan praktik di lapangan. Persoalan rekrutmen, promosi, mutasi, hingga pengawasan hakim sering menjadi titik rawan. Di banyak negara, termasuk Italia, perdebatan serupa muncul: seberapa jauh lembaga eksekutif boleh menyentuh urusan internal peradilan.

Studi komparatif semacam yang dilakukan Pascasarjana FH Unbor menjadi jalan masuk untuk membaca pengalaman negara lain. Bukan untuk meniru mentah-mentah, melainkan untuk memilah praktik mana yang layak diadopsi dan mana yang perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Pembanding lain yang kerap dipakai dalam kajian serupa adalah model peradilan di negara-negara Eropa lain. Referensi seperti Portal E-Justice Uni Eropa menyediakan gambaran umum sistem peradilan negara anggotanya, termasuk soal struktur dan independensi lembaga peradilan.

Pembuktian Pidana dan Tantangan Standar Bukti

Isu kedua yang dikaji adalah pembuktian pidana. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah jantung persidangan. Salah menakar bukti, sebuah putusan bisa jatuh ke arah yang salah.

Indonesia sendiri tengah beradaptasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang disahkan pada 2025. Perubahan ini membawa implikasi besar pada cara penyidik, penuntut, dan hakim memandang alat bukti.

Perbandingan dengan Italia menjadi relevan karena negara itu juga menghadapi kritik soal lamanya proses pidana dan kualitas pembuktian di persidangan. Diskusi di forum akademik seperti yang digelar Pascasarjana FH Unbor membantu memetakan persoalan serupa yang mungkin muncul di Indonesia.

Beberapa titik yang biasanya dibahas dalam kajian pembuktian pidana lintas negara:

1. Kedudukan keterangan ahli dan bagaimana hakim menimbangnya.
2. Batas penggunaan pengakuan tersangka sebagai alat bukti.
3. Standar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.
4. Pengawasan terhadap penyalahgunaan diskresi dalam proses penyidikan.

Pembahasan ini penting karena putusan pidana menyangkut kebebasan orang. Kesalahan kecil dalam menakar bukti bisa berujung pada hilangnya kemerdekaan seseorang secara tidak sah.

Peran Pascasarjana Hukum dalam Pembaruan Peradilan

Pendidikan hukum tingkat pascasarjana memikul tugas lebih dari sekadar mencetak lulusan. Ia menjadi ruang uji gagasan sebelum kebijakan diadopsi negara.

Studi komparatif menjadi salah satu metode yang lazim dipakai. Mahasiswa diajak membaca pengalaman negara lain, membandingkannya dengan kondisi domestik, lalu merumuskan rekomendasi.

Kajian Pascasarjana FH Unbor tentang reformasi peradilan Italia masuk kategori ini. Wawasan hukum global yang diperoleh dari perbandingan diharapkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi merembes ke diskusi kebijakan.

Bagi Indonesia, pekerjaan rumah di sektor peradilan masih panjang. Independensi hakim, transparansi rekrutmen, hingga standar pembuktian pidana tetap menjadi agenda yang menuntut perhatian serius.

Analisis Redaksi

Langkah Pascasarjana FH Unbor membaca reformasi peradilan Italia patut diapresiasi. Tetapi ada satu catatan penting: studi komparatif hanya bernilai jika berujung pada rekomendasi konkret, bukan sekadar laporan akademik yang berhenti di rak perpustakaan.

Indonesia tidak kekurangan kajian perbandingan hukum. Yang sering kurang adalah kemauan politik untuk menindaklanjuti temuan akademik menjadi perubahan nyata. Independensi hakim, misalnya, sudah lama menjadi wacana, tetapi persoalan di level teknis seperti promosi dan pengawasan masih menyisakan celah.

Karena itu, hasil kajian semacam ini sebaiknya diarahkan pada dua hal. Pertama, merumuskan indikator terukur untuk menilai independensi hakim dalam praktik. Kedua, menyusun usulan perbaikan mekanisme pembuktian pidana yang bisa diuji di ruang legislasi. Tanpa itu, studi komparatif hanya akan menjadi latihan intelektual yang menarik, tetapi tidak mengubah apa pun di lapangan.