Kemenkum Kalteng Perkuat Kapasitas Kepala Desa dan Lurah Lewat Program Peacemaker 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kapasitas kepala desa dan lurah sebagai fasilitator penyelesaian permasalahan hukum secara damai melalui program Peacemaker dan Non Litigation Peacemaker (NLP) Tahun 2026. Verifikasi calon peserta digelar daring dari Aula Barito, Selasa (10/11).

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor menegaskan posisi aparatur desa dan kelurahan sebagai ujung tombak perluasan akses keadilan di tingkat paling bawah. Menurutnya, kemampuan mediasi membuat persoalan hukum bisa ditangani lebih awal sebelum membesar.

"Penguatan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai Peacemaker memiliki peran penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Aparatur desa dan kelurahan yang memiliki kemampuan mediasi dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum sejak dini sekaligus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum)," kata Hajrianor di Palangka Raya, Selasa.

Kronologi Verifikasi Calon Peserta Peacemaker di Aula Barito

Kegiatan Selasa itu berlangsung secara daring melalui Zoom dari Aula Barito Kanwil Kemenkum Kalteng. Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menindaklanjuti proses pendaftaran calon peserta Peacemaker dan NLP Tahun 2026.

Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Muhammad Mufid, didampingi Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng. Hadir pula perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepala bagian hukum pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Dalam forum tersebut, Tim Kerja BPHN melakukan verifikasi data calon peserta, pemeriksaan kelengkapan administrasi, serta penyesuaian dokumen berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai mekanisme Peacemaker Training secara virtual.

Penjelasan itu mencakup tahapan pembelajaran teori dan praktik, serta standar penilaian kelulusan untuk memperoleh predikat Non Litigation Peacemaker (NLP). Dengan begitu, calon peserta mengetahui sejak awal apa yang harus disiapkan dan bagaimana proses penilaian berjalan.

Verifikasi menjadi tahap penentu sebelum pelatihan dimulai. Data yang tidak lengkap atau dokumen yang tidak sesuai persyaratan berpotensi menghambat peserta masuk ke tahap pembelajaran berikutnya.

Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Isi Arahan Mereka

Hajrianor menempatkan program ini sebagai bagian dari optimalisasi Posbankum, wadah layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Posbankum desa dan kelurahan dinilai menjadi titik temu pertama antara warga dan negara ketika muncul sengketa.

Ia menyebut kemampuan kepala desa dan lurah memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat sebagai salah satu upaya mendorong penyelesaian persoalan hukum tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan.

Muhammad Mufid memimpin langsung rapat verifikasi. Kehadiran perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi serta kepala bagian hukum kabupaten dan kota menunjukkan program ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan pemerintah daerah sebagai penyedia data dan pengusul peserta.

Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan ini:

• Kanwil Kemenkum Kalteng sebagai pelaksana di daerah, dipimpin Kepala Kanwil Hajrianor.
• Kepala Divisi P3H Muhammad Mufid sebagai pemimpin rapat verifikasi.
• Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng sebagai verifikator data dan administrasi.
• Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
• Kepala bagian hukum pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
• Calon peserta dari kalangan kepala desa dan lurah.

Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan itu penting karena peserta berasal dari banyak kabupaten dan kota. Tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, pendataan calon peserta berpotensi tumpang tindih atau justru ada desa yang terlewat.

Latar Belakang Program Peacemaker dan Peran BPHN

Program Peacemaker dan NLP merupakan upaya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepala desa serta lurah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi dan perdamaian.

BPHN berada di bawah Kementerian Hukum dan bertugas membina hukum nasional, termasuk mendorong budaya hukum di masyarakat. Salah satu jalannya adalah membekali aparatur pemerintahan terkecil dengan keterampilan mediasi.

Pendekatan non-litigasi dipilih karena dinilai lebih murah, cepat, dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Sengketa tanah, batas wilayah, warisan, hingga perselisihan keluarga kerap lebih efektif diselesaikan lewat musyawarah di tingkat desa daripada dibawa ke pengadilan.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, kebutuhan itu terasa relevan. Wilayah ini terdiri dari banyak desa dengan jarak tempuh jauh ke pusat layanan hukum. Kehadiran fasilitator di tingkat lokal memangkas jarak dan biaya yang harus ditanggung warga.

Program ini juga bersinggungan dengan tugas Posbankum yang selama ini menjadi kanal bantuan hukum di desa dan kelurahan. Posbankum yang aktif membutuhkan pengelola yang paham prosedur, termasuk kapan sebuah perkara layak dimediasi dan kapan harus dirujuk ke jalur resmi.

Informasi lain seputar kegiatan Kanwil Kemenkum Kalteng dapat dipantau melalui kanal pemberitaan ANTARA News Kalteng, sementara gambaran umum tugas dan fungsi BPHN tersedia di laman bphn.go.id.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga Desa dan Kelurahan

Kanwil Kemenkum Kalteng berharap semakin banyak kepala desa dan lurah di wilayah setempat mengikuti program tersebut. Harapan itu disampaikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi mitra pendataan peserta.

Jika jumlah fasilitator bertambah, warga memiliki pilihan pertama sebelum membawa perkara ke ranah formal. Sengketa kecil bisa selesai di tingkat RT, desa, atau kelurahan tanpa biaya perkara dan tanpa memutus hubungan tetangga.

Penguatan kapasitas itu juga diharapkan mengoptimalkan fungsi Posbankum Desa/Kelurahan dalam memperluas akses keadilan. Selain itu, program ini menyasar terbangunnya masyarakat yang sadar hukum, harmonis, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Bagi pemerintah daerah, manfaatnya terasa pada beban penanganan konflik. Perselisihan yang tertangani dini lebih jarang meluas menjadi konflik terbuka yang menuntut penanganan aparat keamanan.

Namun hasilnya bergantung pada kualitas pelatihan. Predikat NLP hanya diberikan kepada peserta yang lulus standar penilaian, sehingga tidak setiap kepala desa dan lurah otomatis menyandang status fasilitator.

Langkah Selanjutnya Setelah Verifikasi Administrasi

Setelah verifikasi data dan kelengkapan administrasi, calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan masuk ke tahap Peacemaker Training. Pelatihan itu mencakup pembelajaran teori dan praktik secara virtual.

Peserta mesti melewati penilaian kelulusan untuk memperoleh predikat Non Litigation Peacemaker. Predikat inilah yang menandai bahwa seseorang telah dibekali keterampilan mediasi sesuai standar BPHN.

Kanwil Kemenkum Kalteng melalui Tim Kerja BPHN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan peserta dari berbagai daerah terdata dengan benar. Dokumen yang belum sesuai masih dapat disesuaikan pada tahap verifikasi.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan BPHN. Setelah itu, para lulusan diharapkan aktif menjalankan peran fasilitator di wilayah masing-masing dan menghidupkan kembali Posbankum yang sempat kurang berjalan.

Keberhasilan program ini pada akhirnya diukur dari jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai di tingkat desa dan kelurahan, bukan sekadar banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan.

Analisis Redaksi

Menempatkan kepala desa dan lurah sebagai fasilitator penyelesaian sengketa adalah pilihan logis di provinsi seluas Kalimantan Tengah. Jarak ke pengadilan dan biaya berperkara membuat banyak warga memilih diam ketika menghadapi perselisihan kecil. Kehadiran mediator di tingkat lokal memotong rantai persoalan itu sejak awal, sebelum berubah menjadi konflik yang lebih rumit.

Yang perlu dicermati, kapasitas mediasi tidak cukup diperoleh dari pelatihan daring. Keterampilan bernegosiasi, memahami batas kewenangan, dan menolak perkara yang seharusnya masuk ranah pidana menuntut latihan lapangan dan pendampingan berkelanjutan. Tanpa itu, predikat NLP berisiko berhenti sebagai sertifikat tanpa dampak nyata di desa.

Karena itu, verifikasi administrasi yang digelar Selasa lalu sebaiknya dibarengi seleksi yang mempertimbangkan rekam jejak calon peserta. Pemerintah daerah juga perlu memastikan lulusan benar-benar diberi ruang menjalankan peran fasilitator, bukan sekadar menambah daftar kegiatan seremonial. Ukuran keberhasilan paling jujur adalah berkurangnya sengketa yang naik ke jalur formal dari desa-desa yang pesertanya terlatih.