Jaksa Agung Buka Forum Literasi Hukum Persaja: Era Baru Hukum Pidana Indonesia

Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin resmi membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema "Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia" di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Forum perdana itu dirangkaikan dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, anggota Komisi III DPR RI.

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan mengenai tantangan serta arah transformasi Kejaksaan dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional. Persaja berharap forum literasi ini membangun tradisi intelektual yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kapasitas jaksa memahami perkembangan hukum.

Forum ini bukan sekadar seremoni pembukaan. Jaksa Agung memakai panggung itu untuk memaparkan tiga pokok pemikiran: wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, serta orientasi pemulihan dalam penegakan hukum. Ketiganya ia jadikan landasan bagi jaksa dalam menjalankan kewenangan penuntutan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan.

Berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 Sejak 2 Januari 2026

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru hukum pidana sejak 2 Januari 2026. Dua undang-undang menjadi penandanya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perubahan itu menandai transformasi mendasar setelah lebih dari empat dekade penegakan hukum pidana berpedoman pada hukum acara pidana tahun 1981. Pergantian rezim hukum acara selalu berdampak luas, mulai dari penyusunan berkas perkara, mekanisme penuntutan, hingga cara jaksa membangun konstruksi dakwaan di persidangan.

"Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif," ujar Jaksa Agung.

Pernyataan itu menempatkan jaksa bukan hanya sebagai pihak yang menuntut hukuman, tetapi juga sebagai perancang solusi hukum. Pergeseran paradigma dari pembalasan ke pemulihan menuntut keterampilan baru: kemampuan membaca konteks perkara, mengukur dampak sosial, dan menimbang kepentingan korban.

Keadilan Restoratif dan Perjanjian Penundaan Penuntutan untuk Korporasi

Pada aspek penuntutan, Jaksa Agung menyoroti penguatan keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang. Mekanisme itu dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara, bukan lagi bergantung pada kebijakan internal semata.

Selain keadilan restoratif, terdapat pula mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi. DPA memberi ruang bagi korporasi untuk menempuh perjanjian penundaan penuntutan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Jaksa Agung, perluasan kewenangan dan kebijaksanaan tersebut harus diiringi tanggung jawab yang semakin besar. Ia menegaskan bahwa DPA mesti digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan menjadi celah menghindari pertanggungjawaban pidana.

"Setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab," tegasnya.

Ia menambahkan, penerapan DPA harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pidana pribadi para pengurus korporasi. Bagi publik, penegasan ini penting karena DPA kerap dipandang sebagai pintu belakang bagi pelaku korporasi untuk lolos dari jerat pidana.

Arti Bekerja dalam Senyap dan Standar Penuntut Umum Internasional

Terkait makna Work in Silence yang diangkat dalam buku Hinca Pandjaitan, Jaksa Agung mengingatkan agar ungkapan itu tidak disalahartikan sebagai ajakan bekerja secara tertutup. Bekerja dalam senyap, katanya, berarti mengutamakan substansi, hasil kerja, dan pengabdian dibandingkan kegaduhan maupun pencitraan.

"Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa literasi hukum merupakan kompetensi inti seorang jaksa, terutama dalam menyusun berbagai produk hukum. Mulai dari surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding. Karena itu, kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis perkembangan hukum harus terus diperkuat.

Prinsip bekerja dalam senyap juga tidak boleh mengesampingkan keterbukaan dan akuntabilitas. Jaksa Agung merujuk pada standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Menurut standar itu, pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin, dengan tetap menghormati hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII atas kontribusinya melalui buku Jaksa Angsa: Work in Silence. Menurutnya, buku tersebut menghadirkan perspektif yang utuh mengenai institusi Kejaksaan, tidak hanya melalui apresiasi, tetapi juga kritik yang konstruktif. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan dirinya bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut.

Metafora angsa yang diangkat dalam buku itu, lanjutnya, mengandung pesan mendalam tentang pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan institusi. Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Pemulihan Kerugian Negara dan Enam Juta Hektare Kawasan Hutan

Pada aspek pemulihan, Jaksa Agung menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Penegakan hukum juga harus mampu mengembalikan kerugian negara dan memastikan sumber daya yang dikuasai secara melawan hukum dapat dipulihkan serta dikelola secara bertanggung jawab.

Ia mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui kebijakan itu, negara telah memungkinkan menguasai kembali lebih dari enam juta hektare kawasan hutan.

"Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan pentingnya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis. Pembedaan itu agar upaya penegakan hukum berjalan tepat dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat.

Soal integritas kelembagaan, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjadi institusi yang berani melakukan pembenahan dari dalam. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang mencederai kepercayaan publik.

"Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri," tegasnya.

Pesan untuk Persaja dan Daftar Hadir Forum

Menutup sambutannya, Jaksa Agung meminta Persaja menjadikan Forum Literasi Hukum sebagai program berkelanjutan. Ia juga berharap hasil diskusi dan berbagai pemikiran yang berkembang dalam forum tersebut dapat disampaikan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan Kejaksaan ke depan.

"Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur," ujarnya.

Ia kemudian berpesan agar seluruh insan Adhyaksa senantiasa menjaga ketenangan dalam bersikap, tetapi tidak pernah berhenti bekerja dan mengabdi bagi penegakan hukum. Dengan pesan tersebut, Jaksa Agung secara resmi membuka Forum Literasi Hukum Persaja Seri #1.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh:

• Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
• Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi
• Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana
• Anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII
• Jurnalis Rosiana Silalahi
• Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.
• Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.

Melalui penyelenggaraan forum ini, Persaja diharapkan memperkuat budaya literasi, mendorong pemikiran kritis, serta membangun kesamaan perspektif di kalangan jaksa dalam menghadapi dinamika hukum pidana nasional. Transformasi hukum pidana Indonesia pun diharapkan berjalan seiring peningkatan profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Bagi publik yang ingin menelusuri perkembangan hukum pidana nasional, sumber resmi seperti laporan Monitor Pos dan dokumen peraturan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK bisa menjadi rujukan awal.

Analisis Redaksi

Pidato Jaksa Agung di Forum Literasi Hukum Persaja memperlihatkan satu hal yang jarang dinyatakan terbuka: Kejaksaan sedang mendefinisikan ulang dirinya. Selama puluhan tahun, ukuran keberhasilan institusi ini nyaris selalu dilekatkan pada jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan beratnya tuntutan. Pergeseran ke paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif menuntut ukuran baru yang jauh lebih sulit dihitung, yakni seberapa besar kerugian yang benar-benar pulih dan seberapa adil hasil akhirnya bagi korban.

Karena itu, penegasan soal DPA layak diawasi ketat. Mekanisme perjanjian penundaan penuntutan untuk korporasi memberi keleluasaan besar kepada jaksa untuk menegosiasikan penyelesaian di luar persidangan. Jaksa Agung sendiri menyadari risiko itu dan menegaskan DPA tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pidana pribadi pengurus korporasi. Namun komitmen di atas panggung baru bermakna jika diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang bisa diuji publik, misalnya keterbukaan syarat perjanjian dan publikasi hasil pemulihannya.

Hal serupa berlaku untuk klaim pemulihan lebih dari enam juta hektare kawasan hutan. Angka itu mengesankan, tetapi Jaksa Agung sendiri menyebut penguasaan kembali hanya separuh pekerjaan. Persoalan sesungguhnya ada pada separuh berikutnya: siapa yang merawat, dengan anggaran apa, dan bagaimana memastikan lahan tidak kembali dikuasai pihak yang sama. Di titik inilah literasi hukum yang digaungkan Persaja diuji, bukan di ruang seminar, melainkan di lapangan dan di berkas perkara.

Pernyataan "Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur" adalah modal politik yang bagus. Namun publik akan menilai bukan dari kalimatnya, melainkan dari apakah forum literasi benar-benar menjadi program berkelanjutan, dan apakah kritik yang lahir di dalamnya berbuah kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat.