Jalur Hukum Terbuka Lebar bagi Gibran: Prabowo Sarankan Hadapi PTUN dan Ajukan PK

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih jalur hukum untuk mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan. Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran menghadirkan seluruh dokumen di PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Gibran menyatakan menghormati aspirasi dan kritik masyarakat, tetapi berharap polemik tidak berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.

Kronologi Pembatalan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Persoalan bermula dari Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu sebelumnya menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga mewajibkan instansi tergugat mencabut surat tersebut.

Putusan kasasi itu membatalkan putusan peradilan tata usaha negara pada tingkat sebelumnya. Namun, putusan MA tersebut tidak serta-merta membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dua ranah hukum ini berbeda dan harus dibaca sesuai amar masing-masing.

Sebelumnya, MK telah menolak permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Gibran. Dalam amar, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Kendati demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran, seperti dikutip dari bahan keterangan pers yang diterima.

Gibran juga menyampaikan arahan Prabowo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai pengajuan PK di MA. Rencana tersebut turut diberitakan ANTARA.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain Prabowo dan Gibran, pernyataan penting datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyatakan Gibran tidak dapat mengajukan PK sendiri karena bukan pihak dalam perkara tersebut.

Pernyataan Yusril menunjukkan bahwa koordinasi dengan Kemendikdasmen perlu mencakup penentuan pihak yang berhak mengajukan PK serta dasar permohonannya. PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang ditentukan undang-undang, seperti bukti baru yang menentukan atau kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata.

Pengajuan PK tidak otomatis menangguhkan pelaksanaan putusan. Karena itu, langkah hukum Gibran tidak dapat digambarkan sebagai urutan pasti “menang di PTUN, lalu mengajukan kasasi ke MA”. Pernyataan Gibran mengenai perjuangan di PTUN belum dengan sendirinya membuktikan adanya gugatan baru yang telah terdaftar.

Dukungan Prabowo terhadap langkah hukum Gibran memiliki latar hubungan politik sejak pencalonan keduanya pada Pilpres 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan inisiatif Prabowo. Menurut Dasco, Prabowo membicarakan keinginan tersebut dengan Presiden saat itu, Joko Widodo, sebanyak lima kali.

Latar Belakang Politik dan Konteks Hukum Pilpres 2024

Prabowo dan Gibran mengikuti Pilpres 2024 sebagai satu pasangan. Sistem tersebut sesuai Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Mandat elektoral keduanya lahir melalui pemilihan pasangan, bukan pemilihan terpisah.

Sebelum mengikuti pemilihan, pasangan Prabowo–Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Penetapan peserta Pilpres 2024 dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 setelah proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Keputusan administratif pada tahap pencalonan itu merupakan fakta yang perlu dibedakan dari sengketa dokumen pendidikan yang muncul kemudian.

Namun, ketentuan pendidikan luar negeri perlu dibaca cermat. Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 memuat persyaratan surat penyetaraan ijazah sekolah luar negeri serta ketentuan mengenai dokumen pendidikan tinggi. Dari dokumen yang ditelusuri, belum ditemukan dasar untuk menyatakan bahwa setiap pemegang diploma atau sarjana otomatis dibebaskan dari persyaratan penyetaraan pendidikan sekolah menengah.

Hasil Pilpres 2024 sendiri telah melewati pemeriksaan sengketa di MK. Pada 22 April 2024, MK menolak permohonan pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo–Mahfud Md. Putusan tersebut membuat hasil pemilihan yang memenangkan Prabowo–Gibran tetap berlaku.

Perkara itu berbeda dari permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Gibran. Dalam perkara 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Amar tersebut bukan pernyataan bahwa seluruh dokumen pendidikan Gibran telah dinyatakan sah. MK juga menilai persoalan itu tidak tepat lagi ditempatkan dalam mekanisme sengketa hasil pilpres setelah Gibran dilantik, seperti dikutip dari mkri.id.

Dampak Putusan MA terhadap Jabatan Wakil Presiden

Pembatalan surat penyetaraan pendidikan oleh MA tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Terhadap jabatan wakil presiden, UUD 1945 menyediakan mekanisme tersendiri melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Proses pemberhentian melibatkan pendapat DPR, pemeriksaan oleh MK, serta keputusan MPR sesuai persyaratan konstitusi. Pembatalan surat pendidikan tidak dengan sendirinya menggantikan seluruh tahapan tersebut.

Dengan demikian, sifat putusan MK yang final dan mengikat harus dipahami sesuai perkara dan amar yang diputus. Tidak tepat menyebut MK mengeluarkan amar “Gibran tetap wakil presiden” ataupun menyimpulkan bahwa persoalan dokumen pendidikan sama sekali tidak pernah dipertimbangkan MK.

Jalur hukum memberi ruang untuk mengajukan bukti dan argumentasi, sekaligus mewajibkan semua pihak menghormati putusan yang berlaku. Bagi Gibran, ruang pembelaan itu harus digunakan melalui prosedur yang tepat. Bagi publik, ukuran akhirnya adalah kekuatan bukti, ketepatan penerapan hukum, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi dengan Kemendikdasmen dan Opsi PK

Gibran menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai pengajuan PK di MA.

Namun, upaya terhadap putusan kasasi yang sudah dijatuhkan perlu dibedakan dari proses gugatan baru. PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang berhak dan dengan alasan yang diatur undang-undang. Karena itu, koordinasi dengan Kemendikdasmen menjadi krusial untuk menentukan pihak yang tepat mengajukan PK dan dasar permohonannya.

Selain itu, pernyataan Gibran mengenai perjuangan di PTUN belum dengan sendirinya membuktikan adanya gugatan baru yang telah terdaftar. Upaya hukum ini membutuhkan prosedur yang jelas, termasuk kewenangan pengajuan PK.

Prabowo menyarankan Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1 dalam proses pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi Gibran di hadapan hakim.

Gibran berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Ia menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Kepastian Hukum dan Etika Publik

Kasus Gibran ini bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan. Ia menyentuh dua hal mendasar: kepastian hukum dan etika publik. Putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan menunjukkan bahwa setiap dokumen yang menjadi dasar pencalonan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun, putusan MA juga tidak serta-merta menggugurkan jabatan wakil presiden. Konstitusi telah mengatur mekanisme pemberhentian melalui Pasal 7A dan 7B. Karena itu, seruan agar Gibran mundur atau diberhentikan harus melalui prosedur yang sah, bukan melalui tekanan politik sesaat.

Di sisi lain, pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK sendiri karena bukan pihak dalam perkara menunjukkan bahwa langkah hukum Gibran tidak sesederhana yang dibayangkan. Diperlukan koordinasi dengan Kemendikdasmen dan penentuan pihak yang berhak mengajukan PK.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai status pendidikan Gibran. Jika Gibran memang memiliki dokumen yang sah, ia harus membuktikannya di pengadilan. Jika tidak, ia harus menghadapi konsekuensi hukum dan politiknya.

Yang terpenting, proses hukum ini tidak boleh menjadi alat untuk menekan atau melindungi kepentingan politik tertentu. Hukum harus ditegakkan secara objektif dan adil. Bagi Gibran, jalur hukum adalah kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya. Bagi publik, ini adalah ujian bagi integritas institusi hukum dan demokrasi.

Sumber: investortrust.id