Pakar Unmul: Indonesia Sudah Tak Punya Wakil Presiden, Ini Dalilnya

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menilai Indonesia sebenarnya sudah tidak lagi memiliki wakil presiden. Penilaian itu didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Castro ketika dihubungi Seputar Fakta, menyikapi pembicaraan soal niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri yang dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/11/2026).

Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur menyikapi dinamika yang berkembang usai putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Prabowo Subianto pun memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kronologi: Dari Putusan MK, Putusan MA, hingga Wacana Mundur Gibran

Rangkaian peristiwa yang bermuara pada pernyataan Castro bergerak cepat dalam beberapa pekan terakhir. Putusan MK menjadi titik awal yang membuka ruang uji atas syarat pencalonan Gibran. Setelah itu, MA mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Putusan MA itu tidak hanya sekadar menyatakan surat keterangan tidak sah. Castro menegaskan, MA memutus surat tersebut batal demi hukum, yang berarti surat itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensinya, syarat yang menjadi dasar pencalonan Gibran gugur.

Belakangan, salinan putusan MA beredar ke publik. Momentum itulah yang kemudian memunculkan wacana mundur Gibran. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan soal niat mundur tersebut dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/11/2026).

Di saat yang sama, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN. Permintaan itu muncul karena perkara PTUN yang berasal dari gugatan Mersi masih bergulir. Gugatan tersebut sempat dicabut, namun persidangan tetap berjalan karena sudah masuk tahap jawab-menjawab.

Urutan peristiwanya dapat diringkas sebagai berikut:

• Putusan MK membuka ruang uji atas syarat pencalonan Gibran.
• MA membatalkan surat keterangan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, dengan status batal demi hukum.
• Salinan putusan MA beredar ke publik.
• Muncul wacana mundur Gibran yang dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi.
• Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Nama Herdiansyah Hamzah atau Castro menjadi sorotan karena penilaiannya yang tegas. Ia tidak melihat permintaan Gibran untuk beracara di PTUN sebagai langkah yang masih relevan. Menurutnya, langkah ke PTUN sudah kehilangan dasarnya karena MA telah memutus surat keterangan yang dipersoalkan batal demi hukum.

"PTUN sudah kehilangan objek. MA sudah memutus surat keterangan itu batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada sejak awal," kata Castro.

Ia bahkan menyebut jika sidang PTUN tetap dilanjutkan, putusannya tidak mungkin bertentangan dengan putusan MA. Hakim PTUN, menurut Castro, harus tegak lurus dengan putusan yang lebih tinggi tersebut. "Objek apa lagi yang mau diuji, sementara suratnya sudah dibatalkan MA. Jadi menurut saya itu akal-akalan saja," ujarnya.

Castro juga mempertanyakan momentum munculnya niat mundur Gibran. Jika memang ingin mundur, keputusan itu seharusnya sudah diambil sejak putusan MK keluar, bukan menunggu hingga salinan putusan MA beredar ke publik. "Kalau persoalan mundur, harusnya dari kemarin. Sejak putusan MK, seharusnya sudah mundur. Sekarang salinan sudah keluar, apa lagi yang ditunggu?" jelas Castro.

Sikap DPR dan partai politik pun menjadi sorotan. Castro menyayangkan tidak adanya inisiatif dari parlemen untuk memulai proses pemakzulan sejak awal, padahal putusan pengadilan sudah tersedia. "Yang kita sayangkan posisi DPR, teman-teman di partai politik, kenapa tidak dari awal proses pemakzulan dilakukan," ujarnya.

Lebih jauh, Castro menilai jika Gibran akhirnya memilih mundur pada titik ini, langkah tersebut tidak bisa sepenuhnya dibaca sebagai sikap kesatria. Mundur bisa dipahami sebagai upaya melepaskan diri dari proses pemberhentian atau pemakzulan di DPR yang konsekuensi politiknya jauh lebih besar. "Tapi kalaupun dia mundur, itu bukan mundur secara terhormat, karena ada dua putusan pengadilan yang mengkonfirmasi Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden," katanya.

Latar Belakang Hukum: Arti Batal Demi Hukum dan Nasib Perkara PTUN

Untuk memahami penilaian Castro, penting melihat makna putusan MA. Dalam hukum administrasi, batal demi hukum berarti suatu keputusan atau surat dianggap tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensinya, seluruh akibat hukum yang timbul dari surat tersebut ikut gugur.

Karena itu, Castro menilai syarat Gibran sebagai wakil presiden tidak lagi berdiri. "Artinya kita sebenarnya tidak punya wakil presiden," tegasnya. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Jika surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan dinyatakan tidak pernah ada, maka dasar pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ikut kehilangan pijakan.

Namun, Castro mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Mekanismenya tetap harus melalui jalur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. "Kalau tidak memenuhi syarat lagi, maka dia harusnya diberhentikan atau dimakzulkan," tutup Castro.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Mekanisme itu melibatkan DPR, MK, dan MPR. DPR mengajukan permintaan pemberhentian kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.

Di sisi lain, perkara PTUN yang berasal dari gugatan Mersi menjadi rumit karena gugatan sempat dicabut, tetapi persidangan tetap berjalan karena sudah masuk tahap jawab-menjawab. Castro menegaskan tidak ada lagi objek yang bisa diuji, karena objeknya sudah dibatalkan MA.

Jika merujuk pada situs resmi Mahkamah Agung, putusan MA bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk badan peradilan di bawahnya. Karena itu, Castro menilai hakim PTUN tidak mungkin mengambil putusan yang bertentangan dengan MA.

Dampak Politik: Pemerintahan Tanpa Wakil Presiden secara Substansi

Pernyataan Castro membawa implikasi politik yang luas. Jika secara substansi Indonesia tidak lagi memiliki wakil presiden, maka posisi Gibran dalam struktur pemerintahan menjadi tanda tanya. Namun, secara formal, jabatan wakil presiden belum berakhir karena belum ada pemberhentian melalui jalur konstitusional.

Karena itu, muncul dua kemungkinan. Pertama, Gibran mundur secara sukarela. Kedua, DPR memulai proses pemakzulan melalui Pasal 7A UUD 1945. Castro menyoroti tidak adanya inisiatif dari parlemen untuk memulai proses itu sejak awal, padahal putusan pengadilan sudah tersedia.

Kelambanan itu, menurut Castro, membuat penyelesaian konstitusional menjadi tertunda. Ia menilai DPR dan partai politik seharusnya bergerak lebih cepat. "Yang kita sayangkan posisi DPR, teman-teman di partai politik, kenapa tidak dari awal proses pemakzulan dilakukan," ujarnya.

Dampak lain menyangkut stabilitas pemerintahan. Wacana mundur yang muncul setelah salinan putusan MA beredar bisa memengaruhi kinerja kabinet. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran, meski isi saran itu tidak dijelaskan dalam pemberitaan.

Di sisi lain, permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN menunjukkan ia masih ingin menempuh jalur hukum. Namun, Castro menilai langkah itu tidak lagi relevan karena objek sengketa sudah dibatalkan MA. "Objek apa lagi yang mau diuji, sementara suratnya sudah dibatalkan MA. Jadi menurut saya itu akal-akalan saja," ujarnya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap DPR dan Putusan PTUN

Ke depan, ada dua jalur yang mungkin ditempuh. Pertama, Gibran merealisasikan niat mundur. Kedua, DPR memulai proses pemakzulan sesuai Pasal 7A UUD 1945. Castro menegaskan, jika seseorang sudah tidak memenuhi syarat, maka jalan yang tersedia adalah pemberhentian atau pemakzulan.

"Kalau tidak memenuhi syarat lagi, maka dia harusnya diberhentikan atau dimakzulkan," tutup Castro.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPR mengenai rencana pemakzulan. Begitu pula dari Gibran, apakah ia akan tetap bertahan atau mundur. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya membenarkan adanya pembicaraan soal niat mundur, tanpa merinci waktu dan mekanismenya.

Perkara PTUN yang berasal dari gugatan Mersi juga masih menjadi tanda tanya. Meski gugatan sempat dicabut, persidangan tetap berjalan karena sudah masuk tahap jawab-menjawab. Jika hakim PTUN tetap melanjutkan, putusannya harus tegak lurus dengan putusan MA yang telah membatalkan surat keterangan tersebut.

Yang jelas, tekanan publik terhadap Gibran meningkat setelah salinan putusan MA beredar. Dua putusan pengadilan, MK dan MA, disebut Castro sebagai konfirmasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kini bola berada di tangan DPR dan Gibran sendiri.

Analisis Redaksi: Ketika Hukum Sudah Berbicara, Politik Harus Menjawab

Penilaian Castro bukan sekadar pernyataan seorang akademisi. Ia merangkai logika hukum yang sulit dibantah: jika surat keterangan dinyatakan batal demi hukum, maka dasar pencalonan Gibran ikut gugur. Persoalannya, logika hukum tidak selalu berjalan seiring dengan logika politik.

Hingga kini, DPR belum menunjukkan inisiatif untuk memulai proses pemakzulan. Padahal, Pasal 7A UUD 1945 sudah menyediakan jalur yang jelas. Kelambanan ini menimbulkan kesan bahwa penyelesaian konstitusional menunggu sikap Gibran, bukan sebaliknya. Padahal, jika memang ada dua putusan pengadilan yang mengonfirmasi ketidakmemenuhan syarat, seharusnya parlemen bergerak lebih dulu.

Di sisi lain, wacana mundur yang muncul setelah salinan putusan MA beredar bisa dibaca sebagai manuver politik. Castro menyebutnya bukan mundur secara terhormat. Publik berhak menilai apakah langkah itu bagian dari tanggung jawab atau upaya menghindari konsekuensi politik yang lebih besar.

Yang paling penting, penyelesaian persoalan ini harus tetap berada di jalur konstitusional. Pemakzulan bukan tujuan, melainkan mekanisme untuk menjaga marwah jabatan. Jika hukum sudah berbicara, politik harus menjawab dengan cara yang sama: terbuka, terukur, dan sesuai konstitusi.

Sumber: mahkamahagung.go.id