Musda Golkar Gunungkidul Ditolak, Kader Persoalkan Aturan Partai

Sejumlah pengurus Partai Golkar tingkat kapanewon menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Gunungkidul yang menetapkan Ery Agustin Sudiyanti sebagai ketua DPD setempat. Mereka menilai penyelenggaraan musda di Kantor DPD Golkar DIY pada Senin (9/11/2026) tidak sah karena dianggap melanggar aturan partai.

Penolakan itu disampaikan sejumlah ketua pengurus kecamatan (PK) yang merasa proses reorganisasi di tingkat kabupaten berjalan tanpa melibatkan aspirasi akar rumput. Mereka mempersoalkan penerbitan surat Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang dinilai menyalahi ketentuan internal partai.

Kronologi Penolakan dan Surat Plt yang Dipersoalkan

Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono, menjadi salah satu kader yang paling vokal menolak hasil musda. Ia menilai pelaksanaan musda tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar.

"Kami tidak menganggap sebagai musda karena pelaksanaan menabrak aturan partai," kata Supriyono kepada wartawan, Senin petang.

Persoalan utama yang disorot adalah penerbitan surat Plt pengurus PK yang diterima hanya beberapa jam sebelum musda berlangsung. Supriyono mengakui masa kepengurusan PK telah berakhir pada 4 Oktober 2026. Namun, menurut dia, berdasarkan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar, masa kepengurusan diperpanjang secara otomatis hingga musda diselenggarakan.

"Ini tiba-tiba ada surat Plt ketua PK, padahal kami masih hidup dan tidak melanggar aturan dari kepartaian," katanya.

Atas dasar itu, Supriyono menilai penerbitan surat Plt tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal partai. Ia pun mempertanyakan dasar hukum yang digunakan DPD untuk mengambil alih kepengurusan PK yang masih menjalankan masa perpanjangan otomatis.

Penolakan serupa datang dari Ketua PK Panggang, Haryanto. Ia tidak menerima hasil musda yang digelar di Kantor DPD Golkar DIY dan menyebut kepemimpinan DPD I Partai Golkar DIY serta DPD II Partai Golkar Gunungkidul sebagai produk gagal.

Menurut Haryanto, penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten semestinya mempertimbangkan aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput.

"Penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas," katanya.

Ia juga mempersoalkan penerbitan keputusan Plt terhadap pengurus PK. Haryanto menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemaksaan kehendak karena dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lama.

"Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan karena telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan pengurus lama," katanya.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Masing-Masing

Konflik internal ini melibatkan sejumlah nama di struktur Partai Golkar Gunungkidul. Ery Agustin Sudiyanti ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul dalam Musda XI yang digelar di Kantor DPD Golkar DIY. Hingga berita ini diturunkan, Ery belum memberikan tanggapan terkait penolakan sejumlah pengurus PK.

Ia berdalih sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Gunungkidul. Ery juga menyampaikan tidak ingin memberikan penjelasan melalui telepon maupun WhatsApp (WA).

"Nanti akan saya jelaskan, tapi tidak lewat WA," katanya.

Dari kubu pengurus kecamatan, Supriyono (Ketua PK Ponjong) dan Haryanto (Ketua PK Panggang) menjadi dua suara yang paling lantang menolak hasil musda. Keduanya menyoroti dua hal berbeda: Supriyono menekankan aspek legalitas surat Plt, sementara Haryanto menyoroti proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak mengakomodasi aspirasi bawah.

Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut mengkritik proses reorganisasi tersebut. Ia menilai proses kali ini menjadi salah satu yang paling brutal dan menyakitkan bagi kader di tingkat bawah.

Ratno menegaskan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut. Menurut dia, sikap yang disampaikan semata-mata untuk kepentingan partai.

"Saya hanya ingin memperbaiki Partai Golkar agar ke depan menjadi lebih baik. Makanya, saya menyarankan agar pengurus PK segera menyampaikan surat keberatan kepada DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Musda XI Gunungkidul yang dinilai mengandung sejumlah pelanggaran berat," katanya.

Latar Belakang: Regulasi Musda dan Masa Perpanjangan Pengurus

Persoalan yang diangkat para kader bertumpu pada tafsir atas Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar. Supriyono merujuk Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur bahwa masa kepengurusan yang telah berakhir diperpanjang secara otomatis hingga musda digelar.

Dengan logika itu, kepengurusan PK yang berakhir pada 4 Oktober 2026 seharusnya tetap menjalankan fungsi hingga musda tingkat kabupaten terlaksana. Penerbitan surat Plt beberapa jam sebelum musda justru dianggap memutus rantai kaderisasi yang semestinya berjalan sesuai aturan.

Di sisi lain, DPD memiliki kewenangan untuk melakukan penataan organisasi menjelang musda. Namun, menurut para pengurus PK, kewenangan itu mesti dijalankan dengan transparan dan melalui komunikasi dengan pengurus lama.

Haryanto menyoroti absennya komunikasi tersebut. Ia menilai penerbitan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus lama. Bagi dia, cara seperti itu bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut rasa keadilan bagi kader yang telah menjalankan tugas.

Musda XI sendiri digelar di Kantor DPD Golkar DIY, bukan di Gunungkidul. Lokasi ini menjadi salah satu sorotan karena musda tingkat kabupaten biasanya melibatkan pengurus kecamatan secara langsung. Para pengurus PK merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut.

Dampak Penolakan bagi Konsolidasi Internal Golkar Gunungkidul

Penolakan ini berpotensi mengganggu konsolidasi Partai Golkar di Gunungkidul menjelang agenda politik berikutnya. Pengurus kecamatan adalah ujung tombak partai di tingkat kalurahan dan menjadi penghubung utama dengan konstituen.

Jika para ketua PK yang menolak hasil musda tetap pada sikapnya, kepengurusan baru di tingkat kabupaten akan menghadapi hambatan dalam menjalankan program partai. Mesin organisasi di lapangan bisa tidak berjalan optimal.

Ratno Pintoyo menyebut proses reorganisasi kali ini sebagai yang paling brutal dan menyakitkan bagi kader di tingkat bawah. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa gesekan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal relasi personal antar kader.

Desakan agar pengurus PK menyampaikan surat keberatan ke DPP Partai Golkar menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akan bergerak ke tingkat pusat. DPP akan menjadi penentu apakah hasil musda dipertahankan atau dievaluasi.

Langkah Selanjutnya: Keberatan ke DPP dan Sikap Ery Agustin

Ratno Pintoyo menyarankan agar pengurus PK segera menyampaikan surat keberatan kepada DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Musda XI Gunungkidul. Surat itu dinilai penting sebagai dasar bagi DPP untuk menilai apakah proses musda mengandung pelanggaran berat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPD Golkar DIY maupun DPP Partai Golkar mengenai penolakan tersebut. Ery Agustin Sudiyanti juga belum memberikan penjelasan rinci dan memilih menunda tanggapan.

"Nanti akan saya jelaskan, tapi tidak lewat WA," kata Ery, yang juga anggota DPRD Gunungkidul.

Langkah berikutnya bergantung pada respons DPP terhadap surat keberatan yang akan diajukan pengurus PK. Jika DPP menindaklanjuti, hasil musda bisa dievaluasi. Jika tidak, kepengurusan Ery Agustin berjalan dengan catatan penolakan dari sebagian struktur kecamatan.

Bagi kader di tingkat bawah, yang paling dinantikan bukan sekadar keputusan siapa ketua, melainkan kepastian bahwa aturan partai dijalankan secara konsisten. Rujukan ke Harianjogja.com menunjukkan penolakan ini telah menjadi perhatian publik di Gunungkidul.

Analisis Redaksi

Konflik di Golkar Gunungkidul bukan sekadar rebutan kursi ketua DPD. Yang dipertaruhkan adalah cara partai memperlakukan aturannya sendiri. Ketika Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) mengatur perpanjangan otomatis masa kepengurusan, penerbitan surat Plt beberapa jam sebelum musda justru menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan motif di baliknya.

Para ketua PK tidak menolak musda sebagai mekanisme. Mereka mempersoalkan prosesnya. Supriyono berbicara soal legalitas, Haryanto soal aspirasi akar rumput, dan Ratno soal rasa keadilan bagi kader. Tiga keluhan itu mengarah pada satu hal: partai perlu memastikan bahwa prosedur tidak dijadikan alat untuk memuluskan kepentingan sesaat.

Desakan agar keberatan disampaikan ke DPP adalah ujian bagi Partai Golkar. Jika DPP serius menindaklanjuti, konsolidasi di Gunungkidul bisa dipulihkan. Jika tidak, luka di tingkat bawah akan menganga lebih lama, dan itu bukan hal yang ringan menjelang agenda politik mendatang.

Sumber: golkar.or.id