Jaksa Agung Buka Forum Literasi Hukum Persaja, Dorong Penegakan Hukum Humanis

Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 dengan tema "Jaksa di Era Baru Hukum Pidana". Dalam forum itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Acara yang digelar di Jakarta ini menjadi wadah diskusi bagi para jaksa untuk memperdalam pemahaman hukum pidana, terutama menjelang implementasi KUHP baru. Burhanuddin menyoroti peran jaksa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Kronologi Forum Literasi Hukum Persaja

Forum Literasi Hukum Persaja Seri #1 merupakan inisiatif organisasi profesi jaksa untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Acara dibuka langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi hukum di kalangan jaksa.

Menurut laporan Ladang Berita, forum ini mengangkat tema "Jaksa di Era Baru Hukum Pidana" yang relevan dengan transisi menuju KUHP nasional. Diskusi mencakup berbagai aspek penegakan hukum pidana, termasuk tantangan dan peluang bagi jaksa dalam menerapkan paradigma keadilan restoratif.

Burhanuddin dalam kesempatan itu menyatakan bahwa jaksa harus mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap hukum pidana. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh kaku, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Forum ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan anggota Persaja dari berbagai daerah. Mereka berdiskusi tentang strategi menghadapi era baru hukum pidana yang menuntut pemahaman mendalam terhadap norma-norma baru dalam KUHP.

Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin

Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menegaskan bahwa penegakan hukum harus humanis. "Jaksa harus menjadi penegak hukum yang humanis, yang tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga keadilan substantif," ujarnya seperti dikutip dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugas. Menurutnya, jaksa yang berintegritas akan mampu memberikan keadilan yang sebenar-benarnya bagi masyarakat.

Burhanuddin mengingatkan bahwa era baru hukum pidana membawa tantangan tersendiri, terutama dengan adanya delik-delik baru dan perubahan paradigma dalam KUHP. Jaksa dituntut untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan hukumnya.

"Forum literasi ini menjadi sarana bagi jaksa untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman," tambahnya.

Pernyataan Burhanuddin sejalan dengan visi Kejaksaan Agung untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia berharap forum ini dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat solidaritas dan profesionalisme jaksa di seluruh Indonesia.

Latar Belakang dan Konteks Hukum Pidana Baru

Indonesia sedang bersiap menerapkan KUHP baru yang disahkan pada 2023 dan akan berlaku efektif pada 2026. KUHP ini membawa perubahan signifikan, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan penekanan pada keadilan restoratif.

Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan norma-norma baru. Mereka harus memahami filosofi KUHP baru yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Persaja sebagai organisasi profesi jaksa merasa perlu menggelar forum literasi untuk mempersiapkan anggotanya. Forum ini menjadi ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman antarjaksa dalam menghadapi perubahan regulasi.

Selain itu, isu penegakan hukum yang humanis juga sejalan dengan agenda reformasi hukum yang dicanangkan pemerintah. Penegakan hukum yang humanis menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan objek, sehingga proses hukum harus menghormati hak asasi dan martabat manusia.

Beberapa pakar hukum pidana yang hadir dalam forum ini memberikan pandangan tentang tantangan implementasi KUHP baru. Mereka menyoroti perlunya pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, agar dapat menerapkan ketentuan baru dengan tepat.

Dampak bagi Jaksa dan Sistem Peradilan Pidana

Forum ini diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang memiliki literasi hukum yang baik akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam menangani perkara.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana baru, jaksa dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat keadilan restoratif. Mereka juga dapat lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Selain itu, forum ini memperkuat jaringan antarjaksa di berbagai daerah, memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik. Solidaritas profesi menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kompleks di era baru hukum pidana.

Bagi masyarakat, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika jaksa bertindak profesional dan berintegritas, rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal sumber daya dan infrastruktur. Diperlukan dukungan anggaran dan pelatihan berkelanjutan agar jaksa dapat menjalankan peran barunya dengan optimal.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Persaja berencana menjadikan Forum Literasi Hukum sebagai agenda rutin dengan seri-seri berikutnya yang membahas topik spesifik. Hal ini disampaikan oleh pengurus Persaja dalam acara tersebut.

Kejaksaan Agung juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas jaksa melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan lanjutan. Kerja sama dengan lembaga lain, seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, akan terus dijalin.

ST Burhanuddin berharap agar seluruh jaksa dapat menjadi agen perubahan dalam penegakan hukum yang humanis. "Mari kita bersama-sama mewujudkan keadilan yang substantif bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Dengan komitmen yang kuat, era baru hukum pidana dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Analisis Redaksi

Forum Literasi Hukum Persaja yang dibuka Jaksa Agung ST Burhanuddin menandai kesadaran institusi kejaksaan akan pentingnya peningkatan kapasitas di tengah transisi hukum pidana. Penekanan pada penegakan hukum yang humanis bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan mendesak ketika KUHP baru membawa paradigma keadilan restoratif.

Namun, tantangan implementasi tidak ringan. Jaksa di lapangan sering menghadapi tekanan politik dan kepentingan, sehingga idealisme humanis bisa luntur. Di sinilah pentingnya keteladanan pimpinan dan pengawasan internal yang ketat. Forum literasi harus menjadi awal dari perubahan budaya kerja, bukan sekadar acara seremonial.

Selain itu, literasi hukum yang baik harus dibarengi dengan integritas. Tanpa integritas, pengetahuan hukum yang tinggi justru bisa disalahgunakan. Karena itu, sistem pengawasan dan penegakan kode etik harus diperkuat. Masyarakat menunggu bukti nyata dari komitmen yang diucapkan dalam forum ini.

Sumber: kejaksaan.go.id