Istana Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Gibran di Sengketa Ijazah PTUN

Istana memastikan belum ada rencana memberikan bantuan hukum kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah hanya menyampaikan hasil diskusi Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sehari setelah Gibran mengajukan permohonan waktu kepada Prabowo agar tetap menjabat sambil menempuh jalur hukum. Sampai kini, belum ada satu pun keputusan resmi soal pendampingan hukum dari negara untuk orang nomor dua di Indonesia itu.

Jawaban Singkat Mensesneg di Kompleks Istana

Prasetyo menjawab singkat ketika ditanya soal kemungkinan Istana menyiapkan bantuan hukum. Ia mengulang kata "belum" tiga kali sebelum menjelaskan duduk perkara sebenarnya.

"Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," kata Prasetyo, dikutip dari Okezone.

Kalimat itu menutup spekulasi bahwa pemerintah akan menurunkan tim kuasa hukum untuk mendampingi Gibran. Istana, menurut Prasetyo, memilih menjaga jarak dari proses peradilan yang akan berjalan.

Ia juga menegaskan Prabowo tidak mencampuri lebih jauh urusan ijazah pendidikan wakilnya. Posisi presiden, kata Prasetyo, sebatas menerima laporan dan menghormati langkah hukum yang diambil Gibran.

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Kronologi: Dari Pengunduran Diri ke Permohonan Waktu

Pernyataan Istana itu tidak berdiri sendiri. Ada rangkaian peristiwa yang membuat Gibran akhirnya memilih jalur PTUN untuk membuktikan ijazah setara SMA yang menjadi polemik.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran lebih dulu mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden. Pertemuan itu berlangsung 2,5 jam dan menjadi salah satu pembicaraan paling ditunggu publik.

Namun permohonan waktu kemudian disampaikan Gibran belakangan, setelah ia berdiskusi dengan Prabowo. Gibran meminta kesempatan untuk tetap menjabat sambil membuktikan keabsahan ijazahnya lewat pengadilan.

Urutan peristiwanya seperti ini:

• Gibran mengajukan pengunduran diri dari posisi Wapres dalam pertemuan dengan Prabowo.
• Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana.
• Setelah diskusi lanjutan, Gibran memohon waktu agar tetap menjabat.
• Gibran menyatakan akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
• Istana menyatakan belum menyiapkan bantuan hukum apa pun.

Langkah Gibran ke PTUN bukan tanpa kritik. Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menilai putusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan upaya itu tidak ada gunanya. Pandangan berbeda datang dari Pimpinan DPR yang menilai langkah tersebut tidak masalah dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tetap berjalan.

Polemik Ijazah dan Desakan Pemakzulan Gibran

Isu ijazah Gibran mencuat sebagai persoalan politik yang menyeret nama wakil presiden. Keabsahan ijazah setara SMA miliknya dipertanyakan publik, dan pertanyaan itu berkembang menjadi desakan politik yang lebih besar.

Desakan itu terlihat dari masuknya pengusulan HMP pemakzulan Gibran ke Pimpinan DPR. Seluruh fraksi disebut sepakat menerima pengusulan tersebut, sementara pimpinan DPR menyatakan HMP tetap berjalan meski Gibran menempuh jalur PTUN.

Gibran sendiri menyatakan siap menunjukkan ijazah dari SMP hingga S1 di persidangan. Ia juga berpeluang hadir langsung di persidangan PTUN dan membuka-bukaan soal dokumen pendidikannya.

Di sisi lain, massa sempat berdemo menuntut persoalan ini. Gibran menyatakan menghormati penyampaian aspirasi tersebut.

Yang perlu dicatat, sengketa ini berjalan di dua jalur sekaligus: jalur hukum lewat PTUN dan jalur politik lewat DPR. Keduanya bergerak dengan tempo berbeda dan bisa saling memengaruhi.

Mengapa PTUN Jadi Pilihan Gibran

PTUN mengadili sengketa tata usaha negara, yakni perselisihan antara warga atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam kasus ini, objek sengketanya berkaitan dengan dokumen dan keputusan administratif atas keabsahan ijazah.

Jalur ini dipilih karena dinilai lebih terukur dibanding perdebatan di ruang publik. Gibran bisa mengajukan bukti, menghadirkan saksi, dan meminta pengadilan menilai keabsahan dokumen yang dipersoalkan.

Namun ada sejumlah hal yang membuat jalur ini tidak sederhana:

• PTUN memiliki batas kewenangan yang ketat dan tidak bisa mengadili semua jenis persoalan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut Yusril sudah final dan mengikat.
• Proses persidangan membutuhkan waktu, sementara desakan politik di DPR berjalan paralel.
• Status Gibran sebagai wakil presiden membuat setiap langkah hukumnya menjadi sorotan nasional.

Posisi Istana yang tidak menyiapkan bantuan hukum memperkuat kesan bahwa Gibran menghadapi proses ini sebagai pribadi, bukan sebagai bagian dari eksekutif yang dibela negara. Prasetyo menegaskan pemerintah hanya menghormati proses hukum yang berjalan.

Untuk konteks hukum administrasi di Indonesia, rujukan umum soal kewenangan peradilan tata usaha negara bisa dilihat pada penjelasan resmi Mahkamah Agung mengenai lingkungan peradilan.

Dampak ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Keputusan Istana untuk tidak menyiapkan bantuan hukum punya konsekuensi politik. Pemerintahan Prabowo-Gibran kini terlihat berjalan dengan satu kaki di ruang sidang dan satu kaki di ruang parlemen.

Bagi Prabowo, menjaga jarak dari urusan ijazah wakilnya adalah cara menghindari kesan ikut campur. Namun jarak itu juga bisa dibaca sebagai tidak adanya pembelaan terhadap wakil yang dipilih bersama dalam satu paket elektoral.

Di DPR, HMP pemakzulan tetap bergulir. Bila proses politik itu berlanjut, tekanan terhadap Gibran tidak akan selesai hanya dengan agenda sidang PTUN.

Publik akan menunggu dua hal: keputusan pengadilan atas keabsahan ijazah, dan sikap akhir fraksi-fraksi di DPR. Sampai keduanya jelas, posisi Gibran tetap berada di antara dua tekanan yang saling mengunci.

Prasetyo sendiri tidak memberi tenggat atau skenario lanjutan. Ia hanya memastikan Istana menghormati permohonan Gibran untuk membuktikan ijazahnya melalui peradilan tata usaha negara.

Analisis Redaksi: Jarak Istana dan Beban yang Ditanggung Sendiri

Pernyataan "belum, belum, belum" dari Mensesneg bukan sekadar jawaban administratif. Itu sinyal bahwa Istana memilih tidak menanggung risiko politik dari sengketa ijazah wakil presiden. Dalam logika kekuasaan, menjaga jarak terdengar aman. Tapi ada harga yang harus dibayar.

Gibran adalah bagian dari paket yang memenangkan Prabowo. Ketika persoalan hukum menyangkut integritas wakilnya, posisi negara yang tidak menyiapkan bantuan hukum membuat Gibran tampil sebagai pihak yang berjuang sendiri. Ini bisa dibaca sebagai bentuk netralitas, atau justru sebagai ketiadaan pembelaan. Publik akan menilai berdasarkan perkembangan persidangan.

Yang lebih krusial, jalur PTUN dan jalur HMP di DPR berjalan bersamaan. Keduanya tidak saling menunggu. Putusan pengadilan yang panjang bisa saja datang setelah tekanan politik mencapai titik yang tidak bisa dibendung. Di titik itu, keabsahan ijazah bukan lagi soal dokumen, melainkan soal legitimasi politik.

Istana boleh menghormati proses hukum. Tapi menghormati proses tidak sama dengan membiarkan wakil presiden berjalan tanpa kejelasan posisi. Ketidakjelasan itulah yang kini menjadi beban terberat bagi Gibran.

Sumber: mahkamahagung.go.id