Pemkot Banjarbaru Tegaskan Komitmen Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Lewat Upacara Hari Pahlawan 2026

Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmen mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial lewat penguatan nilai kepahlawanan. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni saat menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan 2026 di Lapangan Dr Murjani, Banjarbaru, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Sirajoni membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Isinya ajakan agar semangat perjuangan para pahlawan dijadikan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sesuai tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2026 pahlawanku teladanku, melangkah bersama, melanjutkan perjuangan sehingga harus terus bersemangat pada setiap sendi kehidupan," ucap Sirajoni saat membacakan amanat Mensos RI, dikutip dari ANTARA Kalsel.

Upacara berlangsung khidmat. Hadir unsur Forkopimda, instansi vertikal, Legiun Veteran, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghormatan jasa para pahlawan.

Jalannya Upacara di Lapangan Dr Murjani

Lapangan Dr Murjani menjadi lokasi upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Banjarbaru. Sekda Sirajoni bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung jalannya prosesi.

Pembacaan amanat Menteri Sosial RI menjadi bagian utama rangkaian acara. Pesan yang disampaikan bukan sekadar seremonial, tetapi arahan tentang bagaimana nilai kepahlawanan diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan.

Hadirnya unsur Forkopimda, instansi vertikal, Legiun Veteran, dan tokoh masyarakat menandai bahwa peringatan ini melibatkan lintas lembaga. Kehadiran Legiun Veteran memberi bobot tersendiri, mengingat mereka adalah pihak yang paling dekat dengan sejarah perjuangan bangsa.

Menurut amanat yang dibacakan Sirajoni, nilai kepahlawanan tidak sekadar menjadi catatan sejarah. Nilai itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru memakai momen ini untuk menegaskan posisinya. Kesejahteraan dan keadilan sosial disebut sebagai landasan pembangunan bangsa, bukan sekadar retorika tahunan.

Tiga Pasal UUD 1945 Jadi Landasan Keadilan Sosial

Mensos Saifullah Yusuf dalam amanatnya menekankan pentingnya menjadikan Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga pasal itu mengamanatkan tiga hal pokok:

• Pasal 31: pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.
• Pasal 33: pengelolaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• Pasal 34: tanggung jawab negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Penyebutan ketiga pasal itu bukan tanpa alasan. Pasal 31, 33, dan 34 adalah fondasi konstitusional bagi negara kesejahteraan. Ketiganya mengikat pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk hadir dalam urusan pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam konteks Banjarbaru, amanat ini menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak cukup diukur dari pertumbuhan. Akses pendidikan, pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran, serta jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar adalah ukuran yang lebih mendasar.

Mensos menyebut amanat konstitusi itu sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Poin yang ditekankan mencakup pembangunan sumber daya manusia berkualitas, pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta penguatan kesetiakawanan sosial.

"Amanat sejalan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pembangunan sumber daya manusia berkualitas, pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta penguatan kesetiakawanan sosial," kata Mensos dalam amanat yang dibacakan Sirajoni.

Dari Nilai Kepahlawanan ke Program Kesejahteraan

Peringatan Hari Pahlawan 2026 mengangkat tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema itu menempatkan keteladanan sebagai titik tolak, bukan tujuan akhir.

Dalam amanatnya, Mensos menegaskan bahwa nilai kepahlawanan harus hadir di setiap sendi kehidupan. Artinya, semangat itu tidak berhenti di upacara, tetapi masuk ke cara pemerintah merancang dan menjalankan program.

Beberapa program yang disebut secara eksplisit dalam amanat tersebut adalah Sekolah Rakyat, pengentasan kemiskinan, dan penguatan kesetiakawanan sosial. Ketiganya merupakan program yang berada di ranah kesejahteraan sosial dan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen yang disebut sebagai jalur perluasan akses pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, kelompok yang selama ini paling rentan kehilangan kesempatan belajar.

Di sisi lain, penguatan kesetiakawanan sosial diarahkan pada penguatan jaringan sosial di tingkat komunitas. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra negara, bukan sekadar penerima bantuan.

Bagi Banjarbaru, arahan itu memberi kerangka kerja yang jelas. Setiap program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah kota dapat dikaitkan langsung dengan amanat konstitusi dan program nasional.

Makna Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Banjarbaru

Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah dua kata yang sering muncul dalam pidato kenegaraan. Namun keduanya menuntut penerjemahan konkret di tingkat kota.

Keadilan sosial, dalam kerangka Pasal 34 UUD 1945, berarti negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di tingkat kota, kewajiban itu berbentuk data penerima bantuan yang akurat, layanan rujukan yang cepat, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Pasal 33 memberi pesan lain. Kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Bagi daerah, pesan ini relevan dalam pengelolaan sumber daya dan penerimaan daerah yang harus kembali ke masyarakat.

Pasal 31 menyentuh hak pendidikan. Perluasan akses melalui Sekolah Rakyat menjadi salah satu jalur yang disebut dalam amanat. Pemerintah kota berperan memastikan anak-anak di wilayahnya benar-benar terjangkau oleh program itu.

Upacara di Lapangan Dr Murjani menjadi titik awal. Setelah prosesi selesai, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai: memastikan nilai kepahlawanan berubah menjadi layanan yang dirasakan warga.

Langkah Berikutnya dan Pengawasan Publik

Pemerintah Kota Banjarbaru menyatakan komitmennya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui penguatan nilai kepahlawanan. Komitmen itu kini menunggu pembuktian di lapangan.

Publik akan menilai lewat indikator yang terukur. Apakah akses pendidikan bagi anak kurang mampu benar-benar terbuka. Apakah data fakir miskin diperbarui dan bantuannya tepat sasaran. Apakah program kesetiakawanan sosial berjalan di tingkat kelurahan.

Forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir dalam upacara memiliki peran mengawal tindak lanjut. Begitu pula Legiun Veteran dan tokoh masyarakat, yang kehadirannya di upacara menandai keterlibatan mereka dalam kehidupan kota.

Pesan Mensos dalam amanat itu menyisakan satu penekanan: nilai kepahlawanan bukan catatan sejarah. Kalimat itu berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang membacakan amanat tersebut.

Informasi lebih lanjut soal program kesejahteraan di Kota Banjarbaru dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah daerah dan pemberitaan Kementerian Sosial RI.

Analisis Redaksi

Membaca amanat Mensos yang dibacakan Sekda Banjarbaru, ada satu hal yang layak digarisbawahi: pemerintah kota memilih menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai panggung untuk bicara kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan sekadar mengenang pertempuran. Pilihan itu masuk akal. Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945 memang bukan bahan hafalan upacara, melainkan mandat yang mengikat anggaran dan program.

Persoalannya, komitmen semacam ini nyaris selalu muncul di setiap peringatan hari besar. Yang membedakan satu pemerintah kota dari yang lain bukan isi pidatonya, melainkan angka di dokumen anggaran dan ketepatan data penerima manfaat. Sekolah Rakyat, pengentasan kemiskinan, dan kesetiakawanan sosial hanya bermakna jika ada daftar nama, alamat, dan jadwal yang bisa diperiksa publik. Tanpa itu, nilai kepahlawanan berhenti sebagai kalimat pembuka.

Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Banjarbaru bukan upacara di Lapangan Dr Murjani, melainkan laporan capaian di akhir tahun. Jika akses pendidikan bagi anak kurang mampu melebar dan data fakir miskin makin akurat, amanat itu telah dijalankan. Jika tidak, ia hanya berpindah dari naskah Mensos ke arsip daerah, menunggu dibacakan lagi pada peringatan tahun depan.