Jaksa Agung: Hukum Pidana Kini Berpijak pada Keadilan Restoratif, Bukan Pembalasan

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan hukum pidana Indonesia telah memasuki babak baru: dari paradigma pembalasan menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini seiring berlakunya UU KUHAP baru dan KUHP nasional sejak 2 Januari 2026.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

KUHAP Baru Gantikan Pedoman Hukum Acara Pidana 1981

Lebih dari empat dekade, jaksa di seluruh Indonesia berpedoman pada hukum acara pidana tahun 1981. Kini pedoman tersebut beralih kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku bersamaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026.

“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir di mana hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju korektif, rehabilitatif dan restoratif,” tutur Jaksa Agung dalam keterangan resmi yang dikutip dari Koranpelita.co.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian regulasi. Bagi Burhanuddin, ini adalah momentum untuk menata ulang cara jaksa berpikir, bekerja, dan memaknai penegakan hukum.

Tiga Pokok Pikiran Jaksa Agung di Era Baru

Dalam pidatonya, Burhanuddin menguraikan tiga pokok pikiran: wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, dan orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.

Pada poin pertama, ia merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Standar itu menekankan agar pelaksanaan diskresi penuntutan dilakukan seterbuka mungkin.

“Dengan tetap menghormati hak-hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan imparsialitas,” kata Burhanuddin.

Poin kedua, ia meluruskan pesan “Work in Silence, Let Success Speak” yang kerap disalahartikan sebagai anjuran bekerja tertutup. Menurutnya, bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, dengan mengutamakan pengabdian daripada pencitraan.

Poin ketiga, Burhanuddin menekankan orientasi pemulihan. Penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam, katanya, tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku.

Enam Juta Hektare Hutan Kembali Dikuasai Negara

Burhanuddin memaparkan capaian konkret dari orientasi pemulihan tersebut. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.

Namun ia mengingatkan bahwa penguasaan kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama.

“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya membedakan tiga jenis kerugian: kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis. Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak salah hitung dan pemulihan benar-benar menyentuh akar masalah.

Keadilan Restoratif dan DPA dalam KUHP Baru

Burhanuddin menyoroti dua instrumen baru yang kini memiliki landasan undang-undang: keadilan restoratif dan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk perkara pidana korporasi.

Keadilan restoratif, menurutnya, dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara. Sementara DPA memberi ruang bagi penyelesaian perkara korporasi tanpa harus berujung pada pemidanaan pengurus.

Namun ia memberi catatan tegas. Setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab.

“DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggung jawaban pidana, dengan penerapannya tidak boleh tertutup dan tidak boleh mengesampingkan pertanggung jawaban pribadi pengurus korporasi,” tegasnya.

Peringatan ini relevan mengingat praktik DPA di berbagai negara kerap menuai kritik karena dianggap menguntungkan korporasi besar dan mengaburkan tanggung jawab individu.

Literasi Hukum sebagai Kompetensi Inti Jaksa

Burhanuddin menegaskan literasi hukum merupakan kompetensi inti jaksa. Kemampuan ini dibutuhkan dalam menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.

Karena itu ia mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang menggagas forum tersebut. Ia berharap Forum Literasi Hukum Persaja menjadi awal dari tradisi literasi dan diskusi hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar acara seremonial.

“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof Asep Nana Mulyana, Anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Pandjaitan, jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof Aleksius Jemadu, dan Guru Besar Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad.

Forum ini juga diisi bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Hinca IP Pandjaitan. Buku itu tampaknya menjadi pintu masuk diskusi tentang etos kerja jaksa di tengah sorotan publik.

Burhanuddin meminta Persaja menjadikan forum ini program berkelanjutan dan menyampaikan catatan hasil diskusi kepadanya sebagai bahan perumusan kebijakan. Permintaan itu menunjukkan ia ingin forum literasi tidak berhenti sebagai ajang bertukar pikiran, tetapi menjadi masukan konkret bagi Kejaksaan.

Analisis Redaksi: Ujian Sesungguhnya Ada di Ruang Sidang

Pergeseran paradigma yang dipaparkan Jaksa Agung layak diapresiasi. Namun publik tentu tidak akan menilai Kejaksaan dari pidato di forum literasi, melainkan dari putusan dan tuntutan di ruang sidang. Di sinilah ujian sesungguhnya bermula.

Keadilan restoratif dan DPA adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, keduanya bisa mengurangi penjara yang tidak perlu dan mendorong pemulihan korban. Di sisi lain, keduanya rawan disalahgunakan untuk melindungi pelaku korporasi besar. Peringatan Burhanuddin agar DPA tidak mengesampingkan tanggung jawab pribadi pengurus perlu dijabarkan dalam pedoman teknis yang ketat, bukan sekadar retorika.

Hal serupa berlaku untuk capaian enam juta hektare hutan. Angka itu mengesankan, tetapi tanpa transparansi tentang siapa yang mengelola dan bagaimana pengawasannya, klaim pemulihan bisa berhenti sebagai statistik. Kejaksaan perlu membuka data itu ke publik agar klaim “separuh pekerjaan” tidak menjadi pembenaran atas separuh pekerjaan yang belum tuntas.

Pada akhirnya, literasi hukum bukan hanya soal kemampuan menyusun dakwaan. Ia juga soal keberanian menuntut pihak yang berkuasa dan mengakui kesalahan sendiri. “Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur” adalah kalimat yang bagus. Sekarang tinggal dibuktikan apakah kritik itu benar-benar didengar, atau hanya menjadi kalimat pembuka forum.

Sumber: iap-association.org