Kuasa Hukum Desak Polisi Panggil Kepsek SMKN 1 Tidore soal Istilah 'Kejahatan Berat'

Kuasa hukum siswa terduga pelaku penamparan dua siswa SMK Negeri 1 Tidore, Sumarjo Makitulung, meminta kepolisian memanggil Kepala SMKN 1 Tidore Ahmad Usman dan Wakil Kepala Kesiswaan Ratna Djamaluddin alias Rara. Permintaan itu menyusul pernyataan kedua pejabat sekolah yang menyebut dugaan penamparan terhadap dua siswa sebagai “kejahatan berat”. Sumarjo menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi membentuk opini publik sebelum proses hukum memberikan kepastian mengenai perkara tersebut.

Menurut Sumarjo, kepala sekolah dan wakil kepala kesiswaan seharusnya menjaga objektivitas dalam menyampaikan informasi, terutama karena persoalan itu masih dalam penanganan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, penentuan kualifikasi tindak pidana bukan ranah sekolah.

Kronologi dan Pokok Persoalan

Perkara bermula dari dugaan penamparan yang dilakukan seorang siswa terhadap dua siswa lain di lingkungan SMK Negeri 1 Tidore. Kasus itu kemudian menjadi perhatian publik setelah pihak sekolah angkat bicara dan menyebut peristiwa tersebut sebagai “kejahatan berat”.

Pernyataan itu memicu reaksi dari kuasa hukum siswa terduga pelaku. Sumarjo Makitulung menilai istilah “kejahatan berat” tidak tepat disampaikan oleh pejabat sekolah karena perkara masih berjalan di kepolisian.

“Jangan sampai pernyataan pejabat sekolah justru membentuk opini publik seolah-olah perkara ini sudah dipastikan sebagai kejahatan berat. Penentuan kualifikasi tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pembuktian, bukan berdasarkan penilaian sepihak,” kata Sumarjo kepada Istana FM, Selasa, 10 November 2026.

Ia juga menegaskan tidak bermaksud membenarkan dugaan tindakan penamparan. Namun, ia meminta penanganan perkara mengacu pada fakta dan keterangan seluruh pihak, bukan penilaian yang berpotensi menimbulkan stigma.

“Saya tidak bermaksud membenarkan dugaan tindakan penamparan terhadap kedua siswa. Namun, penanganan perkara harus mengacu pada fakta dan keterangan seluruh pihak, bukan penilaian yang berpotensi menimbulkan stigma,” imbuhnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dalam perkara ini, sejumlah nama muncul ke permukaan. Berikut pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan:

• Ahmad Usman — Kepala SMKN 1 Tidore, yang pernyataannya menyebut peristiwa penamparan sebagai “kejahatan berat”.
• Ratna Djamaluddin alias Rara — Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 1 Tidore, yang juga disorot karena pernyataan serupa.
• Sumarjo Makitulung — kuasa hukum siswa terduga pelaku, yang meminta polisi memanggil kedua pejabat sekolah.
• Dua siswa — pihak yang diduga menjadi korban penamparan.
• Siswa terduga pelaku — klien Sumarjo, yang menurutnya berhak atas perlindungan hukum dan pemeriksaan objektif.

Sumarjo menekankan, kedua siswa yang diduga menjadi korban berhak memperoleh keadilan. Di sisi lain, siswa yang diduga melakukan penamparan juga memiliki hak atas perlindungan hukum dan proses pemeriksaan yang objektif.

“Korban berhak mendapatkan keadilan, tetapi klien kami juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan proses yang objektif. Sekolah harus menjadi ruang pendidikan dan pelatihan, bukan ruang penghakiman,” kata Sumarjo.

Hingga berita ini ditulis, Istana FM masih memerlukan klarifikasi dari Ahmad Usman dan Ratna Djamaluddin mengenai pernyataan “kejahatan berat” serta kebijakan pengembalian siswa kepada orang tua.

Sorotan atas Kebijakan Pengembalian Siswa

Selain pernyataan pejabat sekolah, Sumarjo mengutip kebijakan pengembalian siswa kepada orang tua. Ia menilai keputusan tersebut perlu dijelaskan, terutama mengenai pertimbangan dan mekanisme yang digunakan pihak sekolah.

Menurutnya, pengambilan keputusan sebaiknya mempertimbangkan seluruh keterangan di lingkungan sekolah, termasuk penilaian sejumlah guru dan wali kelas terhadap siswa yang bersangkutan.

Sumarjo juga menyoroti perbedaan waktu dalam dokumen pengembalian siswa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, surat pengembalian siswa tertanggal 21 September, sedangkan penyerahan kepada orang tua baru dilakukan pada bulan Oktober.

“Jangan sampai ada keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan seluruh keterangan dan fakta di lingkungan sekolah. Kami meminta semuanya secara jelas secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Ia meminta pihak sekolah memberikan penjelasan mengenai dasar keputusan, prosedur, serta tahapan yang ditempuh sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Permintaan itu, kata dia, penting agar tidak ada kesan keputusan diambil secara sepihak.

Dasar Hukum dan Konteks Penanganan Kasus

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kualifikasi tindak pidana ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, lalu pembuktian di pengadilan. Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum seorang siswa.

Karena itu, pernyataan pejabat sekolah yang menyebut suatu peristiwa sebagai “kejahatan berat” dinilai Sumarjo melampaui batas. Ia meminta kepolisian tidak hanya mendalami dugaan penamparan, tetapi juga meminta klarifikasi atas pernyataan dan kebijakan pihak sekolah yang menjadi sorotan.

Menurutnya, lembaga pendidikan harus mengutamakan pelatihan dan perlindungan peserta didik. Pernyataan pejabat sekolah, kata dia, perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penghakiman terhadap siswa sebelum proses hukum selesai.

Kasus ini juga menyentuh kebijakan pengembalian siswa kepada orang tua. Prosedur tersebut biasanya diatur oleh sekolah dengan mempertimbangkan keterangan guru, wali kelas, serta proses pembinaan yang telah dilakukan. Transparansi menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan persepsi negatif.

Pemberitaan mengenai polemik ini merujuk pada laporan Istana FM. Untuk konteks umum mengenai penanganan kasus pidana di Indonesia, dapat dilihat pada penjelasan Hukumonline.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Permintaan Sumarjo agar polisi memanggil kepala sekolah dan wakil kepala kesiswaan menjadi ujian bagi transparansi penanganan kasus di SMKN 1 Tidore. Jika tidak dijelaskan, pernyataan “kejahatan berat” berpotensi memperkuat stigma terhadap siswa terduga pelaku.

Di sisi lain, dua siswa yang diduga menjadi korban tetap menuntut keadilan. Keseimbangan antara hak korban dan hak terduga pelaku menjadi titik krusial yang harus dijaga aparat penegak hukum.

Langkah berikutnya bergantung pada respons kepolisian. Pemanggilan terhadap Ahmad Usman dan Ratna Djamaluddin akan menjadi sinyal apakah aspek pernyataan publik dan kebijakan sekolah ikut diperiksa. Sekolah juga diminta menjelaskan dasar keputusan pengembalian siswa, termasuk perbedaan tanggal surat dan penyerahan kepada orang tua.

Hingga berita ini ditulis, klarifikasi dari pihak sekolah belum diperoleh. Penjelasan tersebut diperlukan agar pemberitaan seimbang dan seluruh pihak memperoleh ruang menyampaikan keterangan.

Analisis Redaksi

Pernyataan pejabat sekolah yang menyebut dugaan penamparan sebagai “kejahatan berat” memang menuai masalah. Bukan karena penamparan patut dibenarkan, tetapi karena kualifikasi tindak pidana bukan wewenang sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala kesiswaan seharusnya menyadari bahwa kata-kata mereka memiliki bobot di mata publik, terutama di lingkungan pendidikan.

Yang menarik, Sumarjo tidak hanya menyerang pernyataan itu, tetapi juga mempertanyakan kebijakan pengembalian siswa. Perbedaan tanggal surat 21 September dan penyerahan pada Oktober adalah celah yang wajar dipertanyakan. Sekolah perlu menjelaskan prosedur dan pertimbangannya, termasuk keterangan guru dan wali kelas, agar tidak terkesan keputusan diambil terburu-buruk.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya komunikasi publik yang hati-hati di institusi pendidikan. Korban berhak atas keadilan, tetapi terduga pelaku juga berhak atas proses yang objektif. Jika sekolah ingin menjadi ruang pembinaan, maka pernyataan dan kebijakan harus mencerminkan prinsip itu, bukan sebaliknya.