Wali Kota Ambon Bongkar SK Palsu 45 Guru, Seret Sindikat ke Jalur Hukum

Pemerintah Kota Ambon resmi menyerahkan kasus pemalsuan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 45 guru ke aparat penegak hukum. Sindikat ini melibatkan oknum non-ASN dan pihak internal BKPSDM Kota Ambon, dengan kerugian negara mencapai Rp24,6 juta.

Langkah itu diumumkan langsung Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin, 9 November 2026. Ia didampingi Sekretaris Kota Roberd Sapulette dan Inspektur Selly Kalahatu.

Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara, yang seluruhnya tenaga pendidik, teridentifikasi memegang SK Kenaikan Pangkat palsu atau yang populer disebut “SK bodong”. Dokumen itu dicetak di luar prosedur resmi dan tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara.

Kronologi Pengungkapan dan Audit Inspektorat Kota Ambon

Temuan ini bukan hasil laporan spontan. Inspektorat Kota Ambon menjalankan audit investigatif intensif sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 sebelum menarik kesimpulan.

Dari audit itu, terungkap jaringan penipuan terstruktur yang memanfaatkan kelengahan para guru. Modusnya rapi: oknum non-ASN menawarkan diri sebagai “pendamping” penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dengan dalih membantu, pelaku meminta username, kata sandi, hingga kode verifikasi MyASN milik para guru. Dari celah itulah kejahatan berjalan tanpa disadari korban.

Hasil audit kemudian memetakan sebaran dokumen palsu. Sebanyak 45 SK tersebar di 20 satuan pendidikan di Kota Ambon. Semuanya dipastikan cacat hukum.

Wali Kota menyebut praktik ini tidak berjalan sendiri. Ada pihak internal di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon yang membantu kelancaran aksi tersebut.

“Perannya dialah menghimpun uang, mengumpulkan uang ya dari para guru, memakai akun MyASN para ASN, membuat mengubah penetapan angka kredit, lalu menyerahkan SK bodong,” ungkap Bodewin dalam keterangan persnya, seperti dikutip Kabartimurnews.com.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang berulang: pendekatan personal ke guru, permintaan kredensial akun, lalu penerbitan dokumen yang tampak sah di mata korban.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sindikat SK Bodong

Ada dua kelompok pelaku yang disebut dalam konferensi pers. Pertama, oknum non-ASN yang berperan sebagai penghimpun dana sekaligus operator akun MyASN para guru. Kedua, oknum internal BKPSDM Kota Ambon yang memfasilitasi proses di sisi birokrasi.

Peran Wali Kota dalam kasus ini bukan sekadar menerima laporan. Bodewin memimpin langsung pengungkapan, didampingi Sekretaris Kota Roberd Sapulette dan Inspektur Selly Kalahatu yang menjalankan audit.

Ia juga telah memerintahkan Kepala Bagian Hukum Pemkot Ambon membawa seluruh hasil pemeriksaan ke aparat penegak hukum. Bukti yang diserahkan mencakup SK asli dan SK bodong sebagai pembanding.

“Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Kabag Hukum untuk hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu, dibawa dan dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Bodewin.

Pemkot Ambon memilih jalur pidana, bukan sekadar sanksi administratif internal. Keputusan ini menempatkan kasus pada ranah hukum yang lebih berat bagi para pelaku.

Kerugian Negara dan Aliran Uang ke Guru

Angka yang muncul dari audit Inspektorat memberi gambaran jelas soal dampak finansial. Secara material, sindikat menghimpun uang dari para guru hingga Rp74,7 juta.

Dari sisi keuangan daerah, penyesuaian gaji yang terlanjur diproses berdasarkan SK palsu menimbulkan kelebihan pembayaran atau kerugian negara sebesar Rp24,6 juta.

Kerugian itu terhitung kecil karena penyesuaian gaji baru berjalan dalam rentang dua hingga tiga bulan sebelum kasus terbongkar. Jika dibiarkan lebih lama, angkanya berpotensi membengkak.

Berikut rincian temuan utama audit Inspektorat Kota Ambon:

• 45 ASN berstatus guru memegang SK Kenaikan Pangkat palsu.
• Dokumen tersebar di 20 satuan pendidikan di Kota Ambon.
• Seluruh SK tanpa Pertek BKN dan dicetak di luar prosedur resmi.
• Uang yang dihimpun dari guru mencapai Rp74,7 juta.
• Kerugian negara dari kelebihan pembayaran gaji Rp24,6 juta.
• Audit berlangsung 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Data ini sekaligus membantah anggapan bahwa pemalsuan dokumen kepegawaian hanya soal status administratif. Ada uang rakyat yang ikut terdampak melalui pos belanja gaji daerah.

Langkah Preventif dan Pembenahan Sistem Kepegawaian

Pemkot Ambon tidak berhenti pada pelaporan pidana. Wali Kota menjabarkan sejumlah langkah agar kasus serupa tidak terulang.

Salah satu kebijakan baru adalah kewajiban verifikasi nomor Pertek BKN sebelum perubahan komponen gaji diproses. Langkah ini menutup celah dokumen tanpa pertimbangan teknis masuk ke sistem pembayaran.

Pemkot juga akan menggencarkan sosialisasi prosedur kenaikan pangkat yang transparan kepada para guru. Tujuannya agar tenaga pendidik mengenali jalur resmi dan tidak mudah tergoda tawaran pendampingan dari pihak luar.

Selain itu, pemerintah kota memastikan pemulihan kerugian keuangan daerah. Sanksi disiplin berat disiapkan bagi pegawai internal yang terbukti melanggar aturan.

Bodewin menutup keterangannya dengan imbauan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Ambon agar menempuh jalur birokrasi resmi, transparan, dan akuntabel.

“Kasus ini sekaligus menjadi lonceng peringatan keras bagi seluruh instansi pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik calo kepegawaian hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.

Proses hukum kini berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu apakah penyelidikan menyentuh semua pihak yang disebut dalam audit, termasuk oknum di dalam BKPSDM. Pembandingan dengan kasus serupa di daerah lain bisa dilihat pada pemberitaan Antara News soal penanganan pemalsuan dokumen kepegawaian.

Analisis Redaksi: Ketika Calo Kepegawaian Menembus Ruang Kerja Birokrasi

Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan angka Rp74,7 juta atau Rp24,6 juta. Kedua nominal itu relatif kecil. Persoalannya ada pada posisi pelaku: seorang oknum non-ASN bisa mengoperasikan akun MyASN puluhan guru dan mengubah penetapan angka kredit, sementara oknum di dalam BKPSDM disebut membantu. Artinya, tembok birokrasi yang seharusnya menjaga dokumen negara justru menjadi bagian dari jalur distribusi SK palsu.

Pola pendekatan ke guru lewat tawaran “pendampingan SKP” memperlihatkan kerentanan yang lebih luas. Banyak tenaga pendidik tidak paham betul prosedur kenaikan pangkat, sehingga menerima bantuan dari siapa pun yang tampak mewakili instansi. Selama sosialisasi prosedur resmi lemah, celah itu akan terus dipakai. Verifikasi Pertek BKN sebelum perubahan gaji adalah langkah teknis yang tepat, tetapi ia hanya menambal hulu. Persoalan hilirnya tetap pada pengawasan internal dan budaya integritas di lingkungan BKPSDM.

Keputusan Wali Kota membawa kasus ini ke aparat penegak hukum patut diapresiasi karena memutus kebiasaan menyelesaikan skandal kepegawaian secara tertutup. Namun ujian sesungguhnya baru dimulai. Jika penyelidikan berhenti pada oknum non-ASN di luar struktur, sementara pihak internal yang disebut dalam konferensi pers tidak tersentuh, maka pesan “lonceng peringatan” itu kehilangan bobotnya. Membersihkan calo kepegawaian sampai ke akar berarti berani membuka siapa yang memegang kunci di dalam.