Kuasa Hukum Abi Jamroh Tolak Tuntutan 12 Tahun, Soroti Bukti Medis dan Foto

Tim kuasa hukum Abi Jamroh menolak tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Dalam pledoi yang dibacakan di PN Jepara, Selasa (10/11), mereka menilai tuntutan itu belum didukung alat bukti yang cukup, mulai dari keterangan saksi, dokumen medis, percakapan elektronik, hingga foto.

Terdakwa yang akrab disapa AJ itu mengikuti sidang secara daring. Sejumlah alumni serta santri putra dan putri Ponpes Al Anwar Mantingan hadir di ruang pengadilan untuk memberi dukungan moril kepada pria berusia 60 tahun tersebut, yang dikenal sebagai perintis pondok pesantren itu.

Pledoi Dibacakan Usai Tuntutan JPU pada 29 Oktober

Kuasa hukum terdakwa, Zabidi, mengatakan pihaknya tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang dibacakan pada Kamis (29/10). Menurutnya, fakta yang terungkap selama persidangan belum cukup menguatkan tuduhan terhadap kliennya.

"Atas tuntutan tersebut, kami selaku tim advokat tidak sependapat. Karena di dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, baik alat bukti maupun keterangan saksi, tidak ada hal yang mengerucut pada tuntutan JPU," ujarnya seusai sidang, seperti dikutip dari VIVAJogja.

Pledoi merupakan tahap pembelaan yang dibacakan setelah jaksa menutup tuntutannya. Dalam perkara ini, JPU menuntut AJ dengan hukuman 12 tahun penjara. Tim pembela memakai kesempatan itu untuk membongkar satu per satu alat bukti yang dinilai lemah.

Persidangan berlangsung dengan agenda pembacaan nota pembelaan. AJ tidak hadir langsung di ruang sidang dan mengikuti jalannya perkara lewat sambungan daring. Sementara itu, kursi pengunjung dipenuhi wajah-wajah yang mengenakan pakaian santri.

Tuduhan Delapan Kali Hubungan Intim Dibenturkan dengan Rekam Medis

Salah satu hal yang disoroti tim kuasa hukum adalah tuduhan hubungan intim sebanyak delapan kali dengan durasi masing-masing sekitar 20 menit. Zabidi menilai tuduhan tersebut tidak sesuai dengan keterangan medis yang terungkap dalam persidangan.

Ia merujuk dokumen medis yang, menurutnya, menerangkan terdakwa mengalami disfungsi seksual atau impotensi serta diabetes melitus. Argumen ini menjadi salah satu pijakan utama pembelaan untuk membantah rangkaian perbuatan yang dituduhkan.

Dalam praktik peradilan, rekam medis memang kerap dipakai sebagai bukti pendukung untuk menguji kredibilitas keterangan. Namun bobotnya bergantung pada keterangan ahli yang dihadirkan. Tim pembela menyebut dokumen itu sejalan dengan kondisi kesehatan kliennya yang berusia 60 tahun.

Zabidi tidak merinci lebih jauh siapa dokter atau pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa isi keterangan medis itu bertentangan dengan konstruksi tuntutan jaksa.

Kesaksian De Auditu dan Hasil Lab Forensik 29 Mei 2026

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan keterangan sejumlah saksi yang dinilai tidak berdasarkan pengalaman atau pengamatan langsung, melainkan hanya bersumber dari cerita pihak korban. Zabidi menyebut keterangan tersebut sebagai kesaksian de auditu, yakni keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain.

Karena itu, ia menilai kesaksian tersebut tidak cukup untuk membuktikan tuduhan terhadap kliennya. Dalam hukum acara pidana, keterangan de auditu memang tergolong lemah karena saksi tidak mengalami sendiri peristiwa yang dikemukakan.

Selain keterangan saksi, tim pembela menyoroti bukti percakapan atau chatting yang diajukan JPU. Mereka merujuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik tertanggal 29 Mei 2026.

Menurut Zabidi, isi percakapan perlu dilihat secara utuh karena dalam pembacaannya terdapat respons aktif dari pihak pelapor terhadap pesan yang dikirimkan terdakwa. Ia juga mempersoalkan pembuktian unsur Pasal 6 ayat (1) huruf c yang digunakan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, bukti percakapan yang diajukan belum cukup menunjukkan adanya perbuatan sebagaimana dituduhkan JPU. Tim pembela meminta majelis hakim membaca konteks percakapan secara menyeluruh, bukan memotong pesan tertentu.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pembelaan dalam sidang kali ini:

• Keterangan medis yang menyebut terdakwa mengalami disfungsi seksual dan diabetes melitus, dinilai bertentangan dengan tuduhan delapan kali hubungan intim.
• Keterangan saksi yang dinilai de auditu karena bersumber dari cerita pihak korban, bukan pengamatan langsung.
• Bukti chatting dan hasil lab forensik 29 Mei 2026 yang diminta dibaca utuh, termasuk respons aktif pihak pelapor.

Dukungan Alumni dan Santri di Ruang Sidang

Sejumlah alumni serta santri putra dan putri Ponpes Al Anwar Mantingan hadir di PN Jepara. Mereka datang untuk memberikan dukungan moril kepada AJ, yang disebut sebagai perintis pondok pesantren tersebut.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga menyentuh komunitas pesantren yang tumbuh dari tangan terdakwa. Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati tetap menjadi perhatian publik Jepara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak korban maupun kuasa hukumnya mengenai isi pledoi tim pembela. JPU juga belum menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil yang dibacakan dalam nota pembelaan.

Langkah Berikutnya: Replik Jaksa dan Putusan Majelis Hakim

Setelah pledoi dibacakan, tahapan berikutnya adalah replik atau tanggapan JPU atas nota pembelaan. Jaksa akan diberi kesempatan membantah dalil tim kuasa hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dua isu kemungkinan besar menjadi titik bantahan jaksa: kredibilitas keterangan medis dan pembacaan utuh atas percakapan yang dijadikan bukti. Keduanya menjadi fondasi pembelaan yang dibangun Zabidi dan timnya.

Majelis hakim nantinya menilai apakah tuntutan 12 tahun penjara sejalan dengan alat bukti yang sah. Putusan akan menentukan arah perkara yang menyeret nama perintis Ponpes Al Anwar Mantingan ini.

Untuk konteks hukum acara pidana Indonesia, rujukan resmi dapat dilihat pada situs Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Pledoi tim Abi Jamroh berdiri di atas satu pertanyaan mendasar: apakah tuntutan 12 tahun itu dibangun dari bukti yang benar-benar mengerucut, atau hanya dari rangkaian keterangan yang saling menumpang? Argumen soal kesaksian de auditu bukan hal baru, tetapi dalam perkara yang sensitif seperti ini, bobotnya menentukan.

Yang menarik adalah cara tim pembela membenturkan tuduhan delapan kali hubungan intim dengan rekam medis soal impotensi dan diabetes. Jika dokumen itu sah dan dikuatkan keterangan ahli, jaksa perlu menjelaskan mengapa konstruksi tuntutannya tetap berdiri. Sebaliknya, jika rekam medis itu lemah, pembelaan akan mudah dipatahkan di replik.

Publik Jepara menunggu bukan hanya putusan, tetapi juga kejelasan. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati menuntut pembuktian yang teliti, bukan retorika. Majelis hakim harus memastikan bahwa 12 tahun itu lahir dari keyakinan yang berdasar, bukan dari tekanan opini atau simpati komunitas pesantren yang hadir di ruang sidang.