Pakar Hukum: Upaya Gibran di PTUN Akan Sia-Sia, Ini Alasan Yuridisnya

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN akan sia-sia. Putusan PTUN, katanya, tidak mampu menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang sudah ada.

Penilaian itu muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa 10 November 2026. Di tengah desakan yang membesar, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di PTUN Jakarta Timur.

Kronologi Pertemuan Widya Chandra dan Permintaan Jalur Hukum

Pertemuan di Widya Chandra berlangsung tertutup. Tidak ada keterangan resmi soal isi pembicaraan selain yang kemudian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri Gibran dilatarbelakangi eskalasi dinamika politik pascaputusan MK dan MA.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, tidak menolak niatan tersebut. Ia justru memberikan sejumlah saran, termasuk menghormati jalur hukum yang hendak ditempuh Gibran di PTUN.

Permintaan itu menjadi titik masuk bagi perdebatan hukum. Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di peradilan tata usaha negara, sementara sejumlah putusan lembaga peradilan lain sudah lebih dulu menyatakan persoalan surat keterangan (suket) terkait.

Margarito menilai urutan itu justru menjadi persoalan. Ia menyoroti mengapa data atau fakta baru, bila memang ada, tidak diajukan sejak awal proses peradilan sebelumnya.

Argumen Margarito Kamis: PTUN Tak Bisa Merontokkan Putusan MA

Margarito menjelaskan, sekiranya PTUN menemukan fakta atau data baru yang belum pernah disajikan dalam persidangan MK maupun MA, putusan PTUN tetap tidak punya daya hukum untuk merontokkan keabsahan putusan Mahkamah Agung.

"Pertanyaan hukumnya: apakah dengan sendirinya data lain itu menghilangkan keabsahan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan suket itu batal? Jawabannya tidak! Kenapa? Sebab persoalan hukumnya justru terletak pada mengapa data tersebut tidak diajukan sejak awal proses peradilan sebelumnya," tegas Margarito, dikutip dari Top News Metro TV, Selasa 10 November 2026.

Dari pernyataan itu, ada tiga persoalan yang ia soroti:

• Putusan PTUN bergerak di ranah sengketa keputusan tata usaha negara, bukan untuk membatalkan putusan MK atau MA.
• Fakta atau data baru yang muncul belakangan tidak otomatis menggugurkan putusan yang sudah berkekuatan hukum.
• Pertanyaan utama bukan pada isi data baru, melainkan pada alasan data itu tidak diajukan sejak awal.

Dengan logika itu, Margarito menempatkan upaya Gibran sebagai langkah yang secara yuridis mengandung kekeliruan. Bukan karena PTUN tidak berwenang mengadili, melainkan karena objek yang hendak disentuh berada di luar jangkauan kewenangannya.

Posisi Putusan MK dan MA dalam Sengketa Dokumen

Dalam pemberitaan sebelumnya, Mahkamah Agung disebut telah menyatakan surat keterangan terkait bermasalah. Putusan itulah yang menjadi rujukan Margarito ketika menilai langkah PTUN.

Persoalannya, putusan MA dan putusan MK berdiri sebagai produk peradilan yang sudah berkekuatan hukum. Tidak ada mekanisme di PTUN yang dirancang untuk menganulir keduanya.

Karena itu, langkah Gibran lebih tepat dibaca sebagai upaya membuka ruang pembuktian baru, bukan sebagai jalan membatalkan putusan yang sudah ada. Dalam kerangka hukum acara, dua hal itu berbeda dan tidak bisa dipertukarkan.

Margarito tidak mempersoalkan ada atau tidaknya data baru. Ia mempersoalkan kedudukan data itu dalam rantai proses peradilan yang sudah berjalan. Bila data itu dianggap penting, semestinya diajukan sejak awal, bukan setelah putusan dijatuhkan.

Desakan di Senayan: HMP dan Sikap Pimpinan DPR

Dinamika tidak berhenti di istana. Di Senayan, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran bergulir kencang. Aksi demonstratif dilakukan anggota Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, yang membentangkan poster bernada desakan mundur usai Rapat Paripurna.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan seluruh proses pengusulan HMP dari para anggota dewan akan ditindaklanjuti secara transparan sesuai mekanisme dan konstitusi yang berlaku.

Dari kubu PKB, Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid menyebut niat pengunduran diri yang baru sebatas lisan tidak memiliki nilai ketatanegaraan yang mengikat sebelum dinyatakan secara resmi. Pernyataan itu menandai bahwa di parlemen, status Gibran masih dibaca sebagai wakil presiden yang menjabat.

Dua sikap itu menunjukkan tarikan berbeda. Satu pihak mendorong proses politik berjalan lebih cepat lewat HMP, pihak lain menahan diri menunggu pernyataan resmi. Mekanisme pengisian jabatan wapres bila Gibran benar mundur juga menjadi pertanyaan yang belum tuntas dijawab.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Sejumlah langkah masih menunggu penyelesaian. Pengunduran diri Gibran belum dinyatakan resmi, sehingga nilai ketatanegaraannya belum mengikat. Permintaan jalur PTUN juga belum berbuah gugatan yang terdaftar.

Bila gugatan diajukan ke PTUN Jakarta Timur, publik akan menyoroti satu hal: apakah objek sengketa yang diajukan memang berada dalam kewenangan peradilan tata usaha negara. Margarito menilai jawabannya tidak, karena putusan MK dan MA tidak bisa dianulir lewat jalur itu.

Di DPR, pengusulan HMP akan mengikuti mekanisme yang dijanjikan Puan Maharani untuk ditindaklanjuti secara transparan. Sementara di istana, sikap Prabowo yang memberi saran menghormati jalur hukum menandakan proses ini dibiarkan berjalan lewat koridor yang tersedia.

Yang belum jelas justru soal waktu. Tidak ada tenggat resmi kapan Gibran harus menyatakan mundur secara tertulis, dan tidak ada kepastian kapan PTUN akan menerima atau menolak gugatan bila diajukan. Semua pihak kini menunggu langkah berikutnya.

Analisis Redaksi

Argumen Margarito Kamis layak dibaca sebagai peringatan soal batas kewenangan, bukan sebagai vonis atas niat Gibran. Persoalan intinya sederhana: PTUN dirancang mengadili keputusan tata usaha negara, bukan meninjau ulang putusan Mahkamah Agung. Ketika jalur yang dipilih tidak sesuai dengan objek yang ingin diselesaikan, hasilnya cenderung berhenti di ruang sidang tanpa menyentuh substansi.

Namun ada sisi lain yang luput dari perdebatan teknis. Permintaan Gibran membuktikan keabsahan dokumen lewat pengadilan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak selesai di ranah politik. Selama legitimasi dokumen masih dipersoalkan publik, tekanan akan terus datang, termasuk lewat usulan HMP di DPR. Menutup ruang pembuktian justru bisa memperpanjang ketegangan.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perdebatan soal kompetensi PTUN. Publik berhak tahu dokumen mana yang dipersoalkan, apa isi putusan MA, dan mengapa data yang disebut baru itu tidak muncul lebih awal. Tanpa keterbukaan itu, langkah hukum apa pun, termasuk yang secara teori paling tepat, akan tetap dibaca sebagai upaya mengulur waktu.

Sumber: mahkamahagung.go.id