Menko Yusril: Upaya Hukum Gibran soal Ijazah Tak Berguna, Ini Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya hukum lanjutan yang ingin ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA tidak akan berguna. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut sudah final dan mengikat.

Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang hukum yang tersedia, termasuk Peninjauan Kembali (PK), karena materi perkara yang dipersoalkan sama dengan yang sudah diputus.

"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril.

Polemik ijazah Gibran memang bukan perkara baru. Sejak Pilpres 2024, keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden terus dipersoalkan sejumlah pihak. Kini, setelah MK dan MA memberi putusan, pemerintah melalui Menko Yusril menegaskan bahwa jalur hukum telah tertutup.

Kronologi Perkara Ijazah Gibran hingga Putusan MA

Perkara ini bermula dari gugatan yang mempersoalkan surat keterangan pendidikan Gibran. Gugatan itu bergulir hingga ke Mahkamah Agung. Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Yusril menjelaskan, Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Konsekuensinya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding. "Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding," jelas Yusril.

Selain di MA, perkara serupa juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat ditempuh upaya hukum lain. "Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya.

Di sisi lain, gugatan masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu diajukan Mercy dan Denny Indrayana. Menurut Yusril, Denny mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki kedudukan untuk melakukan perlawanan. Namun, putusan MA yang telah final dinilai dapat berdampak terhadap kelanjutan perkara di PTUN.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Yusril Ihza Mahendra menjadi sorotan lewat pernyataannya yang menegaskan bahwa upaya hukum Gibran tidak berguna. Sebagai Menko Kumham Imipas, ia memiliki kewenangan untuk memberikan pandangan hukum atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, disebut memiliki keinginan untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran tidak secara eksplisit menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.

Prasetyo menambahkan, Gibran bertekad memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya beredar kabar bahwa Gibran ingin mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Denny Indrayana, sebagai penggugat di PTUN Jakarta, juga menjadi pihak yang berkepentingan. Ia mengajukan diri sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA, sehingga memiliki posisi hukum untuk melakukan perlawanan.

Latar Belakang Hukum: Mengapa Putusan MK dan MA Final

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan MK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, kecuali Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan tertentu yang diatur undang-undang. Namun, Yusril menegaskan bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK karena materi yang dipersoalkan sama.

"Putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.

Ia juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan melalui menteri sebagai atasan pejabat yang menjadi tergugat. "Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ucap dia.

Dengan demikian, secara hukum, perkara ijazah Gibran telah mencapai titik akhir. Tidak ada lagi ruang bagi Gibran atau pihak lain untuk membuka kembali persoalan yang sama di pengadilan.

Dampak terhadap Gugatan di PTUN Jakarta

Yusril menilai gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta berpotensi tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya, objek sengketa dalam perkara tersebut, yakni surat keterangan pendidikan, dinilai sudah tidak lagi memiliki dasar untuk dipersoalkan setelah adanya putusan MA.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," kata Yusril.

Jika PTUN Jakarta menghentikan perkara, maka seluruh upaya hukum yang berkaitan dengan ijazah Gibran akan berakhir. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim PTUN. Mereka yang berwenang menilai apakah objek sengketa masih ada atau tidak.

Selain itu, putusan MA yang telah final juga berdampak pada posisi Gibran. Karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding, Gibran tidak dapat menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Satu-satunya cara adalah melalui jalur non-hukum, misalnya klarifikasi publik atau langkah politik.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Bisa Dilakukan Gibran?

Dengan tertutupnya jalur hukum, Gibran menghadapi pilihan terbatas. Ia bisa tetap memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui pernyataan publik atau dokumen resmi yang dikeluarkan instansi berwenang. Namun, secara hukum, upaya itu tidak akan mengubah putusan yang sudah final.

Di sisi lain, tekanan politik terus mengalir. Sejumlah fraksi di DPR, seperti PKB dan PKS, mendorong penggunaan hak angket untuk menyelesaikan polemik ini. Fraksi PKB bahkan tengah mengkaji usulan hak angket ijazah Gibran setelah menerima surat dari Koalisi Sipil.

Namun, Yusril menegaskan bahwa secara hukum, persoalan ini sudah selesai. "Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Pernyataan Gibran yang ingin mundur dari jabatan Wakil Presiden juga menjadi sorotan. Meski Prasetyo Hadi menyebut Gibran tidak secara eksplisit menyatakan akan mundur, isu ini menambah dinamika politik di sekitar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Analisis Redaksi: Ketika Hukum Sudah Berkata Final

Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra bukan sekadar opini hukum. Ia merujuk pada putusan MK dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan semacam itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Maka, ketika Gibran ingin membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, langkah itu memang sia-sia secara hukum.

Namun, persoalan ini bukan hanya soal legalitas formal. Ada dimensi kepercayaan publik yang tidak serta-merta selesai dengan putusan pengadilan. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri. Putusan MK dan MA mungkin mengakhiri sengketa hukum, tetapi tidak otomatis menghapus keraguan di ruang publik.

Di sinilah tantangan bagi Gibran dan pemerintah. Jika jalur hukum sudah tertutup, satu-satunya cara adalah transparansi. Membuka dokumen secara terbuka, memberikan klarifikasi yang jelas, dan menerima pertanyaan publik bisa menjadi jalan untuk meredakan polemik. Tanpa itu, isu ini akan terus menjadi bahan bakar politik, terutama menjelang agenda-agenda besar pemerintahan.

Yusril benar ketika mengatakan upaya hukum Gibran tidak berguna. Tetapi, bagi publik, kegunaan bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan. Kegunaan juga soal kepastian dan kejujuran. Dan itu hanya bisa diraih jika ada keterbukaan.

Sumber: jurnas.com, mkri.id