Nasib Netanyahu Terancam: Oposisi Israel Dekati Sekutu Ultra-Ortodoks

Posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman serius setelah blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mulai menjajaki kerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang selama ini menjadi sekutu pemerintahannya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Eisenkot membentuk pemerintahan baru setelah menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu (8/11/2026).

Dalam perkembangan terbaru, Eisenkot dan Ketua Partai Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, dilaporkan menyepakati pendekatan kepada dua partai ultra-Ortodoks, yakni United Torah Judaism (UTJ) dan Shas. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan keduanya pada Senin (9/11/2026).

Jika berhasil mendapatkan dukungan partai-partai tersebut, Eisenkot berpeluang membentuk koalisi tanpa terlalu bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Langkah ini sekaligus berpotensi melemahkan posisi Netanyahu yang selama ini mengandalkan dukungan kelompok ultra-Ortodoks untuk mempertahankan pemerintahannya.

Kronologi: Dari Mandat Presiden hingga Pendekatan ke Ultra-Ortodoks

Mandat yang diterima Eisenkot pada 8 November 2026 menjadi titik awal babak baru politik Israel. Presiden Isaac Herzog menunjuknya sebagai formatur pemerintahan setelah Netanyahu dinilai gagal merakit koalisi mayoritas di Knesset.

Sehari kemudian, Eisenkot bergerak cepat. Ia bertemu Liberman untuk membahas peta jalan pembentukan kabinet. Dari pertemuan itu lahirlah kesepakatan untuk mengalihkan pendekatan kepada UTJ dan Shas—dua partai yang selama ini identik dengan basis pemilih Haredi dan menjadi tulang punggung koalisi Netanyahu.

Perubahan strategi ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, partai-partai Arab menjadi salah satu kekuatan yang menawarkan dukungan kepada Eisenkot. Namun, sejumlah partai dalam blok oposisi menolak bergabung dengan pemerintahan yang bergantung pada dukungan kelompok tersebut.

Liberman kemudian mendorong Eisenkot untuk mengalihkan pendekatan kepada partai-partai ultra-Ortodoks. Menurutnya, pemerintahan yang mengandalkan partai-partai Arab justru dapat menguntungkan Netanyahu.

"Netanyahu ingin kita membentuk pemerintahan dengan partai-partai Arab. Itu menguntungkan baginya. Pemerintahan bersama partai-partai Haredi membuatnya tertekan; dia tahu pemerintahan seperti itu bisa bertahan selama empat tahun," kata Liberman sebagaimana dilaporkan Ynet dan dikutip The Times of Israel.

Pernyataan itu memberi gambaran jelas: Liberman ingin Eisenkot membangun koalisi yang stabil dan tidak mudah digoyang oleh tekanan oposisi. Dengan merangkul UTJ dan Shas, koalisi Eisenkot berpotensi lebih tahan lama, sekaligus memangkas ruang manuver Netanyahu untuk kembali berkuasa.

Liberman Bantah Incar Jabatan Perdana Menteri

Dalam proses negosiasi ini, Liberman juga dilaporkan meyakinkan Eisenkot bahwa dirinya tidak sedang mengejar jabatan perdana menteri. Pernyataan itu disampaikannya kepada Channel 13.

"Anda akan menjadi perdana menteri; saya tidak mengincar jabatan itu untuk diri saya sendiri," ujar Liberman.

Pernyataan tersebut menarik karena selama kampanye, Liberman pernah memosisikan dirinya sebagai kandidat perdana menteri. Kini ia memilih mundur dari ambisi pribadi demi memuluskan jalan bagi Eisenkot.

Meski dikenal menentang pengaruh politik kelompok ultra-Ortodoks, Liberman kini justru mendorong kerja sama dengan mereka. Baginya, tujuan utama adalah membentuk pemerintahan baru yang bisa bertahan lama, bukan mempertahankan posisi ideologis yang selama ini melekat pada dirinya.

Sikap pragmatis Liberman ini menjadi sinyal bahwa blok oposisi benar-benar ingin memanfaatkan momentum. Mereka sadar, peluang menggeser Netanyahu tidak datang dua kali, dan kompromi dengan partai ultra-Ortodoks adalah harga yang harus dibayar.

Wajib Militer Haredi Jadi Batu Sandungan Utama

Meski membuka peluang kerja sama, pembentukan koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks tidak akan mudah. Eisenkot dan mitra politiknya sebelumnya menjadikan kewajiban dinas militer bagi seluruh warga sebagai salah satu agenda utama kampanye.

Sebaliknya, UTJ dan Shas selama ini memperjuangkan pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks, khususnya pelajar sekolah agama atau yeshiva. Persoalan tersebut juga menjadi salah satu sumber ketegangan antara UTJ dan Netanyahu.

UTJ merasa kecewa karena Netanyahu tidak berhasil mengesahkan undang-undang yang memberikan pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva. Kekecewaan itu membuka peluang bagi Eisenkot untuk menawarkan kompromi.

Laporan Channel 12 Israel menyebut partai-partai ultra-Ortodoks mempertimbangkan masa transisi selama satu hingga 18 bulan untuk merumuskan kerangka kebijakan wajib militer yang lebih luas. Selama periode tersebut, penerapan wajib militer, sanksi, maupun penangkapan terhadap warga Haredi yang menghindari wajib militer disebut tidak akan dilakukan secara signifikan.

Namun, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi kesepakatan resmi. Eisenkot sebelumnya mengakui bahwa pembentukan pemerintahan baru akan membutuhkan kompromi dari seluruh partai yang terlibat.

"Tidak seorang pun dapat memenuhi seluruh janji kampanye yang telah mereka sampaikan, dan kita semua harus berkompromi. Itu juga bagian dari kepemimpinan, yakni mengetahui kapan harus mengambil keputusan dan menentukan prioritas," kata Eisenkot dalam pidatonya.

Pernyataan itu menunjukkan kesadaran politik yang tinggi. Eisenkot paham bahwa membangun koalisi berarti mengorbankan sebagian agenda, termasuk soal wajib militer yang menjadi janji kampanye utama.

Netanyahu Berusaha Mempertahankan Sekutu Politiknya

Di sisi lain, Netanyahu tidak tinggal diam. Ia berusaha mempertahankan sekutu politiknya dari gempuran oposisi. Namun, upayanya menghadapi tantangan berat karena UTJ dan Shas kini memiliki alternatif yang lebih menjanjikan.

Selama ini, Netanyahu bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks untuk mempertahankan pemerintahannya. Jika UTJ dan Shas beralih ke kubu Eisenkot, posisi Netanyahu akan semakin terjepit.

Sejumlah pengamat menilai, keterancaman Netanyahu bukan hanya soal kursi di Knesset, tetapi juga soal legitimasi politiknya. Ia dianggap gagal memenuhi janji kepada mitra koalisi, terutama terkait undang-undang pengecualian wajib militer.

Kekecewaan UTJ menjadi celah yang dimanfaatkan Eisenkot. Dengan menawarkan kompromi, Eisenkot berpotensi memikat partai-partai ultra-Ortodoks untuk meninggalkan Netanyahu.

Meski demikian, Netanyahu masih memiliki kartu untuk dimainkan. Ia bisa memanfaatkan isu keamanan dan hubungan luar negeri untuk menarik dukungan. Namun, manuver itu belum tentu berhasil jika partai-partai ultra-Ortodoks sudah terlanjur percaya pada tawaran Eisenkot.

Dampak bagi Peta Politik Israel dan Langkah Selanjutnya

Jika Eisenkot berhasil membentuk koalisi dengan UTJ dan Shas, peta politik Israel akan berubah signifikan. Pemerintahan baru kemungkinan lebih stabil karena tidak bergantung pada partai-partai Arab yang sering dituding tidak loyal terhadap negara Yahudi.

Namun, koalisi semacam itu juga menyimpan risiko. Kompromi soal wajib militer bisa memicu kemarahan publik sekuler yang selama ini menuntut kesetaraan beban. Demo besar-besaran bisa kembali pecah seperti yang terjadi pada 2023.

Selain itu, partai-partai ultra-Ortodoks dikenal memiliki agenda konservatif yang bisa bentrok dengan partai-partai sekuler dalam koalisi. Eisenkot harus mampu menjaga keseimbangan agar pemerintahan tidak cepat runtuh.

Bagi Netanyahu, ancaman ini bukan yang pertama. Sepanjang karier politiknya, ia sering menghadapi situasi sulit dan berhasil bertahan. Namun, kali ini tekanan datang dari dalam blok oposisi yang tampak lebih solid dan terorganisir.

Langkah selanjutnya ada di tangan Eisenkot. Ia harus merampungkan negosiasi dengan UTJ dan Shas, sekaligus meyakinkan partai-partai lain dalam blok oposisi bahwa kompromi yang diambil adalah jalan terbaik.

Jika berhasil, Eisenkot akan mencatat sejarah sebagai perdana menteri yang mengakhiri era Netanyahu. Jika gagal, Netanyahu kembali bangkit dan memperkuat posisinya. Semua masih terbuka, dan waktu terus berjalan.

Analisis Redaksi: Pragmatisme Politik yang Mengancam Dominasi Netanyahu

Langkah Eisenkot mendekati UTJ dan Shas adalah cerminan pragmatisme politik yang jarang terlihat di blok oposisi Israel. Selama bertahun-tahun, partai-partai sekuler dan ultra-Ortodoks sulit duduk semeja karena perbedaan ideologis yang tajam, terutama soal wajib militer. Kini, demi menggeser Netanyahu, sekat itu mulai diruntuhkan.

Liberman memainkan peran kunci dalam manuver ini. Politikus yang dikenal keras menentang pengaruh Haredi itu rela mengubah sikapnya demi tujuan yang lebih besar. Baginya, pemerintahan yang stabil lebih penting daripada konsistensi ideologis. Sikap ini menunjukkan bahwa politik Israel sedang bergerak ke arah yang lebih pragmatis, di mana kompromi menjadi mata uang utama.

Namun, ada bahaya yang mengintai. Kompromi soal wajib militer bisa memicu reaksi balik dari publik sekuler yang merasa dikhianati. Jika Eisenkot terlalu banyak memberi konsesi kepada UTJ dan Shas, ia berisiko kehilangan dukungan dari basis pemilihnya sendiri. Keseimbangan antara stabilitas koalisi dan integritas kebijakan akan menjadi ujian terbesar bagi Eisenkot.

Bagi Netanyahu, keterancaman ini adalah buah dari kegagalannya memenuhi janji kepada mitra koalisi. UTJ dan Shas merasa ditinggalkan, dan Eisenkot memanfaatkan celah itu. Jika Netanyahu tidak segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan, posisinya akan semakin sulit dipertahankan.

Yang jelas, peta politik Israel sedang berubah. Dominasi Netanyahu yang bertahan lebih dari satu dekade mulai goyah. Eisenkot bukan sekadar formatur, ia adalah simbol harapan baru bagi mereka yang menginginkan perubahan. Namun, harapan itu harus dibuktikan dengan kemampuan merakit koalisi yang solid dan bertahan lama.

Sumber: kompas.tv, timesofisrael.com