Putusan Lengkap MA Soal Suket Ijazah SMA Gibran: Alasan Kasasi Subhan Dikabulkan

Mahkamah Agung mengunggah putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim menilai surat itu diterbitkan tanpa bukti kelulusan yang sah.

Putusan lengkap tersebut dikirim ke pengadilan pengaju dengan tanggal minutasi Selasa, 10 November. Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi.

Dokumen itu memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar MA membatalkan Suket penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden RI tersebut. Sejumlah poin dinilai krusial, terutama soal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukti yang mendasari penerbitan surat.

Kronologi Perkara dari PTUN hingga Kasasi

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Subhan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan itu menyasar Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Pada 12 Mei 2026, PTUN Jakarta menjatuhkan Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Hasilnya tidak berpihak kepada Subhan. Ia kemudian mengajukan banding.

Upaya banding itu juga kandas. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tanggal 12 Agustus 2026 menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Subhan lantas menempuh kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi tersebut.

Majelis diketuai Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.

Melalui amar putusannya, MA membatalkan putusan PT TUN Jakarta dan mengadili sendiri perkara itu. MA juga menyatakan batal surat keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan Tergugat mencabut surat tersebut.

Alasan MA Mengabulkan Kasasi Subhan

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyoroti keterbatasan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjangkau sengketa proses Pemilu. Keterbatasan itu menyangkut subjek, objek, dan tenggang waktu penyelesaian.

Namun, setelah tenggang waktu tersebut terlampaui, menurut MA patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana. Pelanggaran itu dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi.

Karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi tersebut.

“Menimbang bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” bunyi petikan putusan MA, seperti dikutip dari laman ANTARA News.

Dari pertimbangan itu, MA berpendapat setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.

Majelis juga mempertimbangkan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK itu disebut sebagai notoire feiten yang telah menguji objek sengketa dan mengubah keadaan hukum.

Perubahan keadaan hukum itu membuat MA mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi, sebelumnya Tergugat, soal kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak. MA menegaskan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga keadilan substantif perlu diutamakan daripada keadilan prosedural.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan tersebut.

Bukti Kehadiran Kuliah, Bukan Bukti Tamat Belajar

Poin paling tajam dalam putusan ini menyangkut dasar penerbitan surat keterangan. MA menilai objek sengketa diterbitkan berdasarkan certificate of attendance academic records, explanation of grades, dan dokumen lain yang tidak membuktikan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dokumen-dokumen itu, menurut MA, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam putusannya.

MA juga menyoroti praktik penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional. Penyetaraan itu dinilai tidak sah bila tidak didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.

Tindakan tersebut, menurut majelis, merupakan tindakan yang tidak cermat dan mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Karena itu, penerbitan keputusan tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” bunyi petikan putusan MA.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Tergugat

Subhan berperan sebagai Pemohon Kasasi, dengan H.M Subhan tercatat sebagai nama lengkapnya dalam amar putusan. Ia konsisten menempuh upaya hukum dari PTUN hingga MA.

Di sisi lain, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud berposisi sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi. Institusi inilah yang menerbitkan surat keterangan pada 2019 dan kini diwajibkan mencabutnya.

Nama Gibran Rakabuming Raka muncul sebagai pihak yang ijazahnya dipersoalkan, meski ia bukan pihak dalam sengketa tata usaha negara ini. Objek sengketa adalah keputusan administratif yang menyetarakan pendidikannya.

Majelis hakim terdiri dari Prof. Yulius sebagai Ketua Majelis, dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan pada 30 Oktober 2026.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kemendikbud maupun dari pihak Gibran terkait kewajiban pencabutan surat keterangan tersebut.

Dampak Putusan dan Langkah Selanjutnya

Secara hukum, putusan MA ini berkekuatan mengikat dan langsung meniadakan dasar penyetaraan ijazah SMA Gibran. Kewajiban mencabut surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 berada di tangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud.

Ada beberapa konsekuensi yang perlu dicermati dari putusan ini:

• Surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan batal demi hukum.
• Dirjen Dikdasmen Kemendikbud wajib mencabut surat tersebut sesuai amar putusan.
• Putusan PT TUN Jakarta dan PTUN Jakarta yang sebelumnya menolak gugatan Subhan dibatalkan.
• Peradilan TUN ditegaskan memiliki kewenangan korektif atas pelanggaran administrasi yang berdampak pada proses Pemilu.

Putusan ini juga membuka preseden bagi gugatan serupa. MA secara eksplisit menyatakan setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran administrasi semacam ini.

Yang belum jelas adalah tindak lanjut administratif setelah pencabutan. Apakah Kemendikbud akan menerbitkan keputusan baru, atau justru membiarkan status pendidikan tersebut tanpa penyetaraan, masih menunggu langkah resmi instansi terkait.

Bagi publik, dokumen putusan lengkap ini menjadi rujukan utama karena memuat seluruh pertimbangan majelis, bukan sekadar amar. Salinan telah dikirim ke pengadilan pengaju pada 10 November 2026.

Analisis Redaksi: Preseden yang Melampaui Satu Ijazah

Yang membuat putusan ini berat bukan hanya nama Gibran yang melekat di dalamnya, melainkan cara MA merumuskan kewenangannya. Majelis sadar betul Peradilan TUN punya batas formil dalam menyentuh sengketa proses Pemilu. Alih-alih berhenti di situ, MA memilih jalan korektif dengan dalil pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan terencana.

Pilihan itu tidak sepenuhnya bebas risiko. Doktrin keadilan substantif di atas keadilan prosedural, ditambah pemakaian asas ius curia novit, memberi hakim ruang lebih luas untuk menjangkau perkara yang sebelumnya tertutup secara formal. Bagi sebagian kalangan, ini adalah koreksi yang dibutuhkan. Bagi yang lain, ini perluasan kewenangan yang menuntut kehati-hatian ekstra.

Bagian paling telak justru bukan soal kewenangan, tapi soal bukti. MA menyebut dokumen yang dipakai hanya menerangkan kehadiran kuliah, bukan tamat belajar. Kalimat itu menusuk karena sederhana dan sulit dibantah secara administratif. Penyetaraan pendidikan, yang seharusnya prosedur teknis, berubah menjadi persoalan integritas dokumen publik.

Konsekuensinya kini menumpuk di meja Kemendikbud. Mencabut surat adalah perintah hukum, tetapi menjelaskan kepada publik mengapa surat itu terbit pada 2019 adalah pekerjaan yang jauh lebih berat. Selama penjelasan itu tidak datang, ruang spekulasi akan terus terbuka, dan kepercayaan pada tata kelola dokumen pendidikan ikut dipertaruhkan.

Sumber: mahkamahagung.go.id