Banding Administratif Guru Besar Untad Diajukan ke Mendiktisaintek, Pemilihan Rektor Diminta Ditunda

Kuasa hukum sejumlah Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Tadulako (Untad), M Wijaya S SH MH, resmi menyerahkan memori banding administratif kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Langkah itu menuntut koreksi tanggapan Rektor dan Ketua Senat Untad sekaligus penundaan sementara tahapan Pemilihan Rektor 2027-2031.

Berkas diserahkan langsung ke Gedung Kemdiktisaintek, Senayan. Wijaya datang sebagai kuasa hukum dari Kantor Hukum JAYA & JAYA LAW FIRM - Celebes Office, mewakili para Guru Besar dan Anggota Senat Untad yang menamakan diri Para Pemohon Banding Administratif.

Tanggal penyerahan dipilih tepat pada Hari Pahlawan. Menurut Wijaya, momen itu dipakai untuk menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh adalah bagian dari penuntasan upaya administratif, bukan perlawanan terhadap kementerian.

Kronologi: Dari Surat Keberatan 26 Oktober ke Memori Banding 9 November

Persoalan ini bermula dari Surat Keberatan tertanggal 26 Oktober 2026 yang diajukan para Guru Besar dan Anggota Senat Untad. Dalam surat itu mereka menyodorkan lima pokok keberatan normatif yang disertai dasar pasal secara spesifik.

Rektor Untad dan Ketua Senat Untad kemudian menjawab melalui dua surat tanggapan tertanggal 3 November 2026. Namun jawaban itu dinilai belum menyentuh seluruh keberatan.

“Dalam Surat Keberatan tanggal 26 Oktober 2026 lalu, klien kami mengajukan lima pokok keberatan normatif yang sangat spesifik beserta dasar pasalnya. Namun, setelah kami bedah secara cermat, baik surat tanggapan Rektor maupun surat tanggapan Ketua Senat pada Bagian II ternyata baru menjawab tiga poin saja,” ujar Wijaya di Jakarta, Selasa (10/11).

Dua pokok keberatan yang tidak terjawab itu menyangkut batas maksimal dua periode masa jabatan Wakil Dosen, termasuk unsur pimpinan Senat yang dinilai telah menjabat lebih dari dua kali masa jabatan. Keberatan kedua menyangkut tindak lanjut Komite Etik dan pemberhentian sementara sesuai arahan Rapat Evaluasi Kemdiktisaintek tanggal 1 Oktober 2026.

Karena itu, pada 9 November 2026, kuasa hukum menyusun Memori Banding Administratif. Dokumen itu diserahkan ke Mendiktisaintek pada 10 November, lalu ditembuskan ke Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Ditjen Dikti, dan Kepala Biro Hukum Kemdiktisaintek RI. Salinannya juga dikirim ke Ketua Komisi X DPR RI dan Ketua Ombudsman RI.

Alasan Hukum: Rektor Bertanggung Jawab kepada Menteri

Wijaya menyebut langkah ini sebagai pemenuhan prosedur exhaustion of administrative remedies, yakni penuntasan upaya administratif berjenjang sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia juga merujuk pada Bagian IV surat tanggapan Rektor. Di bagian itu, menurut Wijaya, pihak Rektor sendiri secara tertulis menunjuk mekanisme Banding Administratif kepada Atasan Pejabat sebagai koridor penyelesaian lanjutan.

Dasar berikutnya adalah Pasal 44 ayat (1) Statuta Untad 2024. Pasal itu menyebut Rektor menjalankan pengelolaan kampus untuk dan atas nama Menteri. Dari situ, Wijaya menyimpulkan bahwa Mendiktisaintek adalah Atasan Pejabat yang berwenang penuh memeriksa dan mengoreksi persoalan tersebut.

Ia juga memakai doktrin hukum administrasi untuk menjelaskan mengapa tanggapan tingkat universitas tidak dapat diterima. Dua surat 3 November 2026 dinilai belum memenuhi prinsip kecukupan pertimbangan, atau onvoldoende gemotiveerd.

“Dalam hukum administrasi berlaku asas motivasi yang jelas (motiveringsbeginsel) dan asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel). Ketika dua dari lima pokok keberatan normatif sama sekali tidak disinggung dalam surat tanggapan, klaim bahwa penyesuaian keanggotaan Senat 'telah tuntas sepenuhnya' tentu menjadi prematur,” jelas Wijaya.

Poin yang Diperdebatkan: Masa Jabatan dan Komite Etik

Dua keberatan yang tidak terjawab itu bertumpu pada aturan yang cukup rinci. Untuk masa jabatan, Wijaya mengutip Pasal 40 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Untad juncto Pasal 8 ayat (9) Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024.

Aturan itu membatasi masa jabatan selama empat tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Artinya, jabatan ketiga tidak punya dasar.

Untuk Komite Etik, dasar hukumnya adalah Pasal 37 ayat (2) huruf g Statuta Untad 2024 juncto Pasal 11 ayat (4) huruf b dan Pasal 12 Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024. Pasal-pasal itu mengatur proses pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.

Memori banding juga menguraikan perbedaan penafsiran soal kedudukan pejabat dengan tugas tambahan di bawah Rektor. Yang dimaksud antara lain Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Sekretaris Lembaga, serta Kepala UPA/Pusat/Laboratorium.

Menurut para pemohon, pejabat-pejabat itu bukan anggota ex officio, tetapi menempati kuota kursi “Dosen yang Mewakili Fakultas”. Memori juga membahas mekanisme Penggantian Antarwaktu yang wajib melalui pemilihan oleh seluruh dosen fakultas, tanpa membatasi hak dipilih bagi Guru Besar yang memenuhi syarat sesuai Pasal 38 ayat (5) Statuta Untad.

Senat sebagai Collegiaal Bestuur dan Risiko Pembatalan di PTUN

Wijaya meluruskan tanggapan kampus yang memisahkan tanggung jawab Rektor dan Senat. Dalam hukum administrasi, verifikasi pemberhentian hingga penetapan anggota Senat disebut samenhangende handelingen, rangkaian tindakan pemerintahan yang saling berkaitan.

Ia menunjuk Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024 yang ditetapkan sendiri pada 30 April 2024. Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (3) huruf d, Pasal 12, dan Pasal 14 mengatur larangan rangkap tugas tambahan, pemberhentian sementara karena diangkat dalam jabatan lain, serta kewajiban Ketua Senat memverifikasi status anggota.

Di sisi lain, Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (2) Statuta Untad 2024 mewajibkan Rektor menetapkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat. “Antara Ketua Senat dan Rektor terikat pada kewajiban hukum yang berantai,” papar Wijaya.

Soal penolakan penundaan Pemilihan Rektor, ia menilai Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan justru memberi pengecualian. Penundaan dapat dilakukan bila pelaksanaan tindakan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar.

“Senat adalah collegiaal bestuur, di mana keabsahan kuorum rapat paripurna (2/3 anggota) dan keabsahan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (1/2 + 1) ditentukan secara mutlak oleh keabsahan legal standing setiap anggota,” tegasnya.

Menurut Wijaya, memaksakan tahapan pemilihan di atas komposisi yang masih disengketakan berisiko membatalkan seluruh produk pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tenggat 10 Hari Kerja dan Sikap Kementerian

Sejak memori banding diterima pada 10 November 2026, Wijaya menyatakan tenggang waktu penyelesaian selama 10 hari kerja di tingkat kementerian resmi berjalan. Tenggat itu diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Ia juga menegaskan seluruh prasyarat formil telah dipenuhi. Yang dirujuk adalah UU Nomor 30 Tahun 2014, PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sengketa Tindakan Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

“Kami mengedepankan iktikad baik dan menaruh kepercayaan tinggi kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI beserta jajaran untuk menggunakan kewenangan pengawasannya dalam menegakkan supremasi Statuta di Universitas Tadulako. Fiat justitia ruat caelum,” pungkas Wijaya.

Langkah berikutnya berada di tangan kementerian. Ada tiga kemungkinan yang terbuka: memeriksa kelengkapan memori banding, meminta klarifikasi kepada Rektor dan Ketua Senat Untad, atau langsung mengeluarkan koreksi atas keputusan yang disengketakan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Rektor Untad maupun Ketua Senat Untad atas penyerahan memori banding tersebut. Publik kampus menanti apakah tahapan Pemilihan Rektor 2027-2031 tetap berjalan sesuai jadwal atau ditunda sampai sengketa komposisi Senat selesai.

Analisis Redaksi: Sengketa yang Sebenarnya Bisa Diselesaikan di Dalam Kampus

Yang menarik dari perkara ini bukan sekadar soal kursi di Senat. Ada dua pihak di dalam Untad yang sama-sama memegang aturan yang mereka buat sendiri, lalu berselisih soal cara membacanya. Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan pada 30 April 2024. Statuta Untad 2024 juga sudah berlaku. Keduanya mengatur hal yang sama: batas masa jabatan, larangan rangkap tugas, dan kewajiban verifikasi.

Karena itu, argumen Wijaya soal onvoldoende gemotiveerd sulit dibantah begitu saja. Kalau lima keberatan diajukan dengan dasar pasal yang jelas, lalu jawaban resmi hanya menyentuh tiga, sisanya memang menggantung. Dalam hukum administrasi, jawaban yang tidak lengkap bukan sekadar soal gaya berargumen, tetapi soal keabsahan.

Namun ada catatan untuk para pemohon. Membawa sengketa internal ke kementerian punya biaya. Waktu penyelesaian 10 hari kerja belum menghitung kemungkinan klarifikasi lanjutan, dan setiap penundaan menambah ketidakpastian di kampus yang sedang menyiapkan Pemilihan Rektor. Kalau tujuan akhirnya adalah Senat yang bersih secara aturan, jalur tercepat sebenarnya ada di rapat paripurna yang menghormati kuorum dan legal standing anggotanya.

Bagi Mendiktisaintek, berkas ini adalah ujian kecil soal konsistensi pengawasan. Kementerian sudah mengarahkan pembentukan Komite Etik lewat Rapat Evaluasi 1 Oktober 2026. Kalau arahan itu tidak ditindaklanjuti, kewenangan pengawasan hanya jadi kalimat di atas kertas. Fiat justitia ruat caelum boleh jadi semboyan, tetapi yang menentukan nasib Untad adalah apakah statuta ditegakkan sama rata, termasuk oleh mereka yang paling berkepentingan dengannya.

Sumber: kabar68.com, peraturan.bpk.go.id